Potret Kesejahteraan Rakyat Kian Terkikis

Oleh: Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior

Pagi masih basah oleh embun ketika Siti (42), buruh pabrik di pinggiran Bekasi, menghitung sisa uang di dompet kainnya. Pecahan lima ribuan disusun rapi, bukan untuk ditabung, melainkan agar cukup sampai akhir pekan. Sudah lebih dari dua tahun ia tidak lagi menyisihkan uang ke celengan plastik di sudut lemari. “Sekarang bukan soal nabung, Pak. Bertahan hidup saja sudah syukur,” katanya lirih.

Kisah Siti bukan cerita tunggal. Ia adalah potret jutaan warga Indonesia yang kesejahteraannya kian tergerus perlahan—tanpa ledakan krisis, tanpa pengumuman darurat ekonomi, tetapi terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu indikator paling jujur dari kesejahteraan rakyat adalah kemampuan menabung. Dan di titik inilah alarm seharusnya berbunyi keras. Semakin banyak rumah tangga yang hidup dari gaji ke gaji, dari utang ke utang. Kenaikan harga pangan, biaya pendidikan, transportasi, hingga energi, melampaui laju kenaikan pendapatan.

Secara kasat mata, mal masih ramai, jalan tol tetap padat. Namun di balik itu, struktur konsumsi berubah. Bukan karena daya beli menguat, melainkan karena rakyat “memaksa” diri bertahan—mengorbankan tabungan, menjual aset kecil, bahkan meminjam melalui pinjaman daring dengan bunga mencekik.

Kelas menengah yang selama ini menjadi bantalan stabilitas ekonomi perlahan meluncur turun. Mereka masih bekerja, tetapi rapuh. Satu sakit, satu PHK, satu kenaikan biaya sekolah, bisa menjatuhkan seluruh bangunan ekonomi keluarga.

Di saat yang sama, publik disuguhi laporan harta kekayaan pejabat negara yang justru menunjukkan tren sebaliknya: meningkat. Angka-angka di LHKPN tumbuh, aset bertambah, properti meluas, simpanan menggelembung.

Ironi ini menyakitkan bukan semata karena perbedaan angka, tetapi karena jurang empati yang terasa makin lebar. Rakyat dipaksa berhemat, sementara sebagian elite tampak nyaman—bahkan di tengah situasi ekonomi yang disebut “tidak baik-baik saja”.

Pertanyaan publik sederhana namun mendasar: mengapa pengorbanan selalu diminta dari bawah, sementara pengendalian nyaris tak menyentuh ke atas?

Narasi resmi kerap menenangkan: inflasi terkendali, pertumbuhan positif, rasio utang aman. Semua benar secara statistik. Namun ekonomi bukan sekadar grafik dan persentase. Ia hidup di dapur rumah tangga, di warung kecil, di pasar tradisional.

Stabilitas makro tidak otomatis berarti kesejahteraan mikro. Ketika harga beras naik beberapa persen, dampaknya berbeda antara pejabat bergaji puluhan juta dan buruh harian dengan upah pas-pasan. Ketika subsidi dipersempit atas nama efisiensi fiskal, yang pertama kali goyah adalah rumah tangga miskin dan rentan.

Negara tampak terlalu percaya pada efek tetesan ke bawah (trickle-down effect) yang sejak lama diragukan efektivitasnya. Pertumbuhan memang terjadi, tetapi tidak cukup inklusif. Kue ekonomi membesar, namun potongannya tidak merata.l

Bantuan sosial memang ada. Program perlindungan disalurkan. Namun banyak warga merasakan negara hadir secara administratif, bukan substantif. Bantuan bersifat sementara, sementara masalah struktural—upah rendah, lapangan kerja berkualitas minim, biaya hidup tinggi—tak kunjung diurai.

Lebih dari itu, kebijakan sering terasa elitis: dirancang dari atas, dengan logika teknokratik, minim sentuhan realitas lapangan. Padahal rakyat tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin hidup layak, bisa menabung sedikit, dan punya harapan bahwa kerja keras hari ini akan berarti untuk esok.

Yang paling berbahaya dari situasi ini adalah sifatnya yang sunyi. Tidak ada kerusuhan besar, tidak ada antrean panjang seperti krisis 1998. Yang ada adalah kelelahan kolektif. Orang-orang tetap bekerja, tetap tersenyum, tetapi menyimpan kecemasan mendalam tentang masa depan.

Ketika kesejahteraan terkikis diam-diam, demokrasi pun ikut melemah. Rakyat yang sibuk bertahan hidup kehilangan energi untuk berpartisipasi kritis. Di titik ini, ketimpangan ekonomi bisa menjelma ketimpangan politik.

Sudah saatnya arah kebijakan ekonomi ditinjau ulang secara jujur. Pertumbuhan harus disertai pemerataan nyata. Pengendalian kekayaan pejabat dan elite ekonomi bukan sekadar isu moral, tetapi prasyarat kepercayaan publik. Negara perlu memberi contoh hidup sederhana, bukan hanya mengimbau rakyat berhemat.

Lebih penting lagi, pembangunan harus kembali ke manusia, bukan sekadar angka. Upah layak, harga pangan terjangkau, jaminan sosial yang kuat, serta keberpihakan pada sektor produktif rakyat kecil adalah fondasi kesejahteraan sejati.

Dompet rakyat adalah indikator paling jujur dari kesehatan ekonomi bangsa. Selama dompet itu makin tipis, tabungan menguap, dan masa depan terasa samar, maka klaim “ekonomi baik-baik saja” patut dipertanyakan.

Kesejahteraan tidak boleh menjadi kemewahan bagi segelintir orang. Ia adalah hak dasar seluruh warga negara. Jika tidak segera dibenahi, yang terkikis bukan hanya kesejahteraan rakyat, tetapi juga kepercayaan mereka pada negara.

Dan ketika kepercayaan runtuh, ongkos sosial yang harus dibayar bangsa ini akan jauh lebih mahal daripada sekadar angka dalam laporan keuangan.

EDITOR: REYNA

Related Posts