Prabowo Subianto, Pengamat Intelijen Mengingatkan: Jangan Menjadi Negarawan Yang Absen di Tengah Kekuasaan

JAKARTA – Presiden Prabowo sering menekankan pentingnya keberlanjutan kepemimpinan dan secara terbuka menyebut Presiden Jokowi sebagai “guru politik”. Perbedaan antara negarawan dan politisi, dilihat dari keberanian untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan hukum di atas loyalitas pribadi dan kepentingan jangka pendek.

Hal ini disampaikan oleh pengamat intelijen, Sri Rajasa Candra kepada VOI (Voice Of Indonesia)melalui pesan tertulisnya, Kamis, 1 Januari 2026

Sri Rajasa mengatakan bahwa dalam etika kepemimpinan klasik, seorang negarawan dibedakan dari politisi biasa oleh keberanian untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan hukum di atas loyalitas pribadi dan kepentingan jangka pendek. Seorang negarawan berpikir lintas generasi, bukan hanya lintas partai.

“Namun, kebijakan yang lahir justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Kepentingan politik praktis lebih dominan daripada keberanian untuk melakukan koreksi struktural. Loyalitas kepada kekuasaan lama dipertahankan, bahkan dilindungi, sementara tuntutan publik sering diabaikan. Dalam psikologi politik, pola ini sejalan dengan konsep kepribadian otoriter, yaitu kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan melalui kontrol institusional dan jaringan elit, bukan legitimasi moral,” kata Sri Rajasa.

Sri Radjasa, Pemerhati Intelijen

Ia menambahkan bahwa fenomena “Indonesia Gelap” bukan hanya ekspresi emosional. Hal itu mencerminkan redupnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi secara bersamaan. Dan yang lebih berbahaya adalah munculnya indikasi konsolidasi kekuasaan dinasti yang didukung oleh kolaborasi antara elit politik, aparat keamanan, dan kekuatan ekonomi rentier. Dalam konfigurasi semacam ini, negara berisiko berubah menjadi alat bagi segelintir kelompok, bukan rumah bersama bagi seluruh warga negara.

“Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kekuasaan otoriter jarang runtuh ketika lemah. Kekuasaan itu justru runtuh ketika merasa paling kokoh dan kebal terhadap kritik. Reformasi 1998 lahir dari kesadaran kolektif bahwa negara telah terlalu jauh menyimpang dari tujuan konstitusionalnya. Hari ini, bangsa ini kembali berada di persimpangan jalan. Demokrasi tidak mati dalam semalam; ia memudar perlahan, melalui kompromi yang ditinggalkan,” katanya.

EDITOR: REYNA

Related Posts