Prancis dan Spanyol menuntut pembatasan hak veto PBB untuk memastikan keadilan di Gaza

Paris telah bekerja sama ‘selama bertahun-tahun’ dengan Meksiko untuk mendorong inisiatif yang membatasi hak veto dalam kasus-kasus kekejaman, kata menteri luar negeri Prancis

ISTANBUL – Prancis dan Spanyol pada hari Kamis kembali menyerukan pembatasan penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB, dengan mengatakan bahwa mekanisme tersebut telah berulang kali menghalangi tindakan global dalam menghadapi krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Gaza.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, mengatakan bahwa dewan tersebut harus direformasi untuk mencerminkan realitas geopolitik saat ini dan memulihkan legitimasi atas keputusan-keputusannya.

“Kami ingin memastikan bahwa dua kursi Dewan Keamanan tetap diberikan kepada Afrika, sehingga Jepang, Jerman, dan Brasil dapat memiliki kursi tersebut … untuk membuat keputusan lebih sah,” ujarnya di Forum Perdamaian Paris.

Barrot menambahkan bahwa Prancis telah bekerja sama “selama bertahun-tahun” dengan Meksiko untuk mendorong inisiatif yang membatasi hak veto dalam kasus-kasus kekejaman, sebuah proposal yang kini didukung oleh lebih dari 20 negara.

“Kami tidak dapat mencapai komitmen bersama terkait Gaza,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Dewan Keamanan harus memikul “tanggung jawab moral dan politik” untuk menegakkan hukum internasional.

“Itulah sebabnya kami sangat mendesak reformasi Dewan Keamanan, untuk membuka keputusan-keputusan yang diblokir oleh veto ketika hak asasi manusia dasar terdampak,” tegasnya.

Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menggemakan pernyataan Barrot, dengan mengatakan bahwa posisi Spanyol konsisten “baik di Ukraina, Gaza, Sudan, maupun Sahel.”

“Kami membela hukum internasional, hukum humaniter internasional, dan perlindungan warga sipil,” ujarnya.

Albares menggambarkan UNRWA sebagai “badan PBB yang sangat diperlukan”, seraya menambahkan bahwa “nyawa enam juta warga Palestina di Timur Tengah bergantung padanya.”

Ia mengatakan bantuan kemanusiaan “harus mencapai Jalur Gaza tanpa hambatan” dan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas serangan terhadap pekerja bantuan “harus dimintai pertanggungjawaban.”

“Kita harus ingat bahwa putusan Mahkamah Internasional mengikat semua pihak di Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk negara Israel,” kata Albares.

“Israel tidak dapat memiliki hak veto,” tambahnya.

Sementara itu, Mirjana Spoljaric-Egger, presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC), memperingatkan bahwa operasi kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza masih “sangat kompleks, sensitif, dan berbahaya.”

“Gencatan senjata harus dipertahankan, jutaan nyawa berada dalam ketidakpastian,” ujarnya.

“Jika permusuhan berlanjut, tidak akan ada lagi ketahanan bagi rakyat,” tambahnya lebih lanjut.

Spoljaric-Egger memperingatkan bahwa mengabaikan hukum internasional di Gaza dan Sudan mengirimkan “sinyal kepada 450 kelompok bersenjata dan aktor non-negara bahwa segala sesuatu diperbolehkan,” dan memperingatkan bahwa kekuatan mereka sedang diperkuat oleh teknologi baru.

SUMBER: ANADOLU
EDITOR: REYNA

Related Posts