Ridwan Hisjam: Bangsa Ini Terlalu Lama Sibuk Berpolitik, Ekonomi Jalan di Tempat

JAKARTA — Politisi senior Partai Golkar sekaligus pengusaha properti, Ridwan Hisjam, melontarkan kritik tajam terhadap arah pembangunan nasional yang dinilainya terlalu lama terjebak dalam hiruk-pikuk politik, sementara fondasi ekonomi justru terabaikan. Pandangan tersebut disampaikannya dalam Podcast Unpacking Indonesia bersama Zulfan Lindan.

Ridwan menegaskan bahwa fokus utama negara seharusnya adalah menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. “Kita ini seharusnya fokus bangun ekonomi dulu. Supaya investasi masuk, pengusaha ada kepastian hukum, rakyat juga ada kepastian hukum. Sehingga ekonomi kita bisa berkembang,” ujarnya.

Ia mengaitkan hal itu dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ridwan, target tersebut tidak akan tercapai jika tidak disertai kebijakan dan kondisi lapangan yang benar-benar mendukung. “Pak Prabowo mencanangkan 8 persen, tapi tidak diikuti oleh kondisi yang menciptakan supaya menjadi 8 persen,” kata Ridwan.

Pengalaman Panjang sebagai Aktivis dan Pengusaha

Ridwan kemudian menuturkan latar belakang dirinya yang sejak muda telah bergelut di dunia aktivisme dan usaha. “Saya ini sejak mahasiswa sudah aktivis. Selain aktivis mahasiswa, saya juga aktivis pengusaha, karena masih mahasiswa sudah jadi pengusaha,” ungkapnya.

Karier tersebut mengantarkannya menjadi Ketua Umum HIPMI Jawa Timur, Ketua Real Estate di Kadin, hingga akhirnya masuk politik saat usia hampir 40 tahun. “Saya baru masuk politik setelah umur 39–40 tahun. Tapi awalnya itu dari pengusaha,” ujarnya.

Dari pengalaman itu, Ridwan mengaku sangat merasakan bagaimana pertumbuhan ekonomi pernah ditata secara sistematis pada masa Orde Baru. Ia menyebut era Presiden Soeharto sebagai periode ketika stabilitas nasional dan ekonomi menjadi prioritas utama negara. “Pada zaman Pak Harto, pertumbuhan ekonomi itu rapi. Kita pernah mencapai 8 persen. Setelah Pak Harto, belum pernah lagi,” katanya.

Ia mengingatkan konsep trisukses Orde Baru, khususnya pentingnya stabilitas nasional sebagai syarat pertumbuhan ekonomi. “Kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi, itu karena tidak ada stabilitas nasional. Itulah trisukses yang ketiga,” jelasnya, seraya menambahkan aspek pemerataan sebagai bagian penting pembangunan.

Dari Insan Pembangunan ke Insan Politik

Menurut Ridwan, reformasi yang terjadi hampir tiga dekade lalu membawa perubahan besar dalam orientasi bangsa. “Dulu kita diajari menjadi insan pembangunan. Semua anak muda dicekoki pembangunan. Tapi sejak reformasi, sekitar 28 tahun ini, kita berubah menjadi insan politik,” ucapnya.

Ia menilai perubahan tersebut berdampak langsung pada perilaku masyarakat dan elite. Politik menjadi panggung utama, sementara pembangunan ekonomi tidak lagi menjadi arus utama. “Rakyat Indonesia mulai berubah. Saya juga akhirnya jadi politikus. Bayangkan lima periode di parlemen, apa tidak jadi politik?” ujarnya.

Meski demikian, Ridwan menegaskan dunia usaha tetap dijalankannya melalui profesional. Ia bahkan mengenang salah satu capaian terbesarnya di bidang perumahan rakyat. “Saya pernah membangun 8.000 rumah sederhana dalam satu kawasan di Gresik. Itu saya lakukan sebagai aktivis, dan mendapat penghargaan dari Pak Harto di Istana Oktober 1997,” katanya.

Dunia Usaha Tak Kondusif

Beranjak ke kondisi terkini, Ridwan menilai situasi usaha di Indonesia belum mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi. Ia mengaku banyak menerima keluhan dari para pengusaha senior. “Mereka bilang, Pak Ridwan ada dana ratusan triliun, tapi tidak bisa dicairkan, tidak bisa dipakai. Mau dipakai pun sulit karena kondisi masyarakat tidak favorable untuk berusaha,” tuturnya.

Akibatnya, banyak sektor industri yang justru melemah. “Industri-industri mati. Padahal itu harusnya didorong. Ini yang jadi masalah besar,” tegasnya.

Ridwan juga menyinggung soal kebijakan swasembada yang kerap diklaim pemerintah. Ia menilai klaim tersebut harus diuji secara jujur. “Kita bisa saja mengklaim swasembada pangan, tapi kriterianya apa? Masih banyak yang bertanya itu ke saya,” ujarnya.

Kritik Konsolidasi Pemerintahan

Ridwan mengkritik masa konsolidasi pemerintahan yang dinilainya terlalu panjang. Menurutnya, konsolidasi adalah hal wajar di awal pemerintahan, tetapi tidak boleh berlarut-larut. “Kalau konsolidasi itu paling lama enam bulan. Ini sudah setahun lebih. Masa konsolidasi terus?” katanya.

Ia menilai arah pembangunan seharusnya langsung melanjutkan capaian pemerintahan sebelumnya. Ridwan menyebut keberhasilan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo tidak seharusnya dihentikan atau diputar balik. “Prestasi yang sudah dibangun oleh Pak SBY dan Pak Jokowi itu harus digas. Jangan dikembalikan ke belakang. Yang sudah di level empat harus langsung ke lima,” tegasnya.

Peringatan Keras bagi Negara

Di akhir pernyataannya, Ridwan menyampaikan peringatan keras terkait situasi hukum dan iklim psikologis dunia usaha. “Pengusaha bingung, semuanya ketakutan. Tangkap sana, tangkap sini. Kalau kita kebanyakan tangkap-tangkap, ya tidur saja, habislah kita,” ucapnya.

Bagi Ridwan Hisjam, pesan utamanya jelas: tanpa kepastian hukum, stabilitas nasional, dan keberpihakan nyata pada sektor produktif, target pertumbuhan ekonomi hanya akan menjadi retorika politik. Ia menegaskan, bangsa ini harus kembali menempatkan ekonomi sebagai panglima, bukan sekadar panggung perdebatan politik tanpa ujung.

EDITOR: REYNA

Related Posts