Ridwan Hisjam Nilai Gentengisasi Perlu Disesuaikan dengan Kemajuan Teknologi dan Industri

JAKARTA — Politisi senior Partai Golkar sekaligus pengusaha properti, Ridwan Hisjam, mengkritik keras wacana “gentengisasi” yang sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menyoroti kecenderungan elite politik yang terlalu dini berbicara soal Pemilu 2029. Dalam Podcast Unpacking Indonesia bersama Zulfan Lindan, Ridwan menegaskan bahwa fokus utama bangsa saat ini seharusnya adalah stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, bukan pertarungan politik yang prematur.

“Nah, akhirnya presiden kalau terpaksa ngomong genteng kan gitu. Saya sebagai pengusaha properti kaget-kaget juga. Waduh, kita kok disuruh kembali ke zaman kecil, bangun pakai genteng,” ujar Ridwan.

Menurutnya, isu gentengisasi tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi industri bahan bangunan. Ia menjelaskan bahwa penggunaan genteng tanah liat telah lama ditinggalkan seiring berkembangnya industri semen, asbes gelombang, seng, hingga baja ringan. “Itu bukan soal gentengisasi, itu soal kemajuan teknologi. Sekarang orang pakai baja ringan, pakai seng, itu wajar karena industri kita berkembang,” katanya.

Ridwan memahami maksud Presiden Prabowo yang ingin menggerakkan ekonomi desa dan membuka lapangan kerja. Namun ia menilai pendekatannya perlu disesuaikan dengan realitas zaman. “Saya tahu Presiden ingin rakyat desa bekerja, seperti dulu waktu genteng dibuat manual. Tapi jangan balik ke gali tanah lagi. Lebih baik setiap kabupaten kota membangun industri baja ringan skala kecil. Itu UMKM, rakyat desa bisa bekerja tanpa risiko longsor atau kerusakan lingkungan,” tegasnya.

Stabilitas Politik Kunci Pertumbuhan

Ridwan menekankan bahwa inti persoalan bukan pada genteng, melainkan pada stabilitas nasional. Ia kembali mengingatkan konsep trilogi pembangunan yang pernah diterapkan pada masa Presiden Soeharto. “Stabilitas itu nomor satu, tapi stabilitas yang dinamis. Setelah itu pertumbuhan ekonomi jalan, baru pemerataan. Itu trilogi pembangunan,” ujarnya.

Ia menilai kondisi stabilitas Indonesia saat ini bersifat semu. Secara kasat mata tampak tenang, namun rawan terguncang oleh manuver politik. “Kelihatannya stabil, tapi sebenarnya rawan. Sewaktu-waktu bisa meledak karena pergerakan politik. Itu berbahaya,” katanya.

Kritik Politik Terlalu Dini

Ridwan secara terbuka mengkritik elite politik yang terlalu cepat berbicara soal calon presiden dan wakil presiden 2029. “Kita belum setahun, sudah bicara calon presiden, calon wakil presiden. Zaman Pak Harto, kurang setahun baru bicara itu. Sekarang terlalu cepat,” ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa politik yang terlalu dini justru membingungkan rakyat dan mengganggu kerja pemerintahan. “Kalau sudah begini, kapan kita mau kerja? Kapan pertumbuhan ekonomi 8 persen itu mau dicapai? Sekarang masih 5 persen kok sudah ribut 2029,” katanya.

Ridwan bahkan menyinggung pengalamannya pribadi. Meski pernah dua kali maju Pilgub Jawa Timur dan mengaku siap jika diminta maju sebagai capres atau cawapres, ia menegaskan hal itu tidak pantas dibicarakan sekarang. “Kalau itu ditampilkan sekarang oleh para pemimpin politik, rakyat bingung. Terlalu dini,” tegasnya.

Politik Membuat Kecurigaan Publik

Akibat atmosfer politik yang panas, menurut Ridwan, setiap aktivitas elite kini mudah dicurigai sebagai kampanye. Ia mencontohkan peristiwa seorang ketua umum partai yang viral saat membantu mengangkat barang. “Niatnya baik, tapi karena suasana politik, langsung dianggap pencitraan. Ada yang usil, disunting, diviralkan. Kasihan,” ujarnya.

Menurut Ridwan, ini menunjukkan betapa politik telah mendominasi cara berpikir publik. “Semua dipikirkan politik. Bahkan pelaku pun berpikir, ‘saya lakukan ini biar terkenal’. Ini yang harus disadarkan,” katanya.

Drama Politik Tanpa Pendidikan

Ridwan juga mengkritik budaya drama politik yang terus-menerus disuguhkan kepada publik. “Rakyat kita ini selalu ditontonkan drama. Dulu drama Korea, sekarang drama politik. Kalau begini terus, tidak ada pendidikan politik,” ucapnya.

Ia menolak terjebak dalam isu-isu lama seperti polemik ijazah palsu. “Itu harusnya sudah selesai. Penanggung jawabnya jelas, KPU dan UGM. Untuk apa diributkan lagi?” kata Ridwan.

Bahkan, ia menyebut ada kemungkinan keterlibatan kekuatan besar di balik kegaduhan politik. “Bukan orang besar, tapi lembaga besar yang terkoordinir, bahkan bisa saja negara asing, yang tidak ingin Indonesia maju,” ujarnya.

UMKM sebagai Penopang Ekonomi

Sebagai pengusaha, Ridwan menekankan bahwa dunia usaha hanya membutuhkan dua hal: kepastian hukum dan stabilitas. “Pengusaha itu butuh kepastian hukum dan kepastian berusaha. Kalau itu tidak ada, semua berhenti,” katanya.

Ia menegaskan peran vital UMKM dalam ekonomi nasional. “Waktu krisis 1998, yang menyelamatkan kita itu UMKM. Selama stabilitas politik jalan, rakyat bisa bekerja, ekonomi tumbuh dengan sendirinya,” ujar Ridwan.

Peringatan Terakhir

Ridwan mengingatkan bahwa tanpa rekonsiliasi politik pasca-Pemilu, pembangunan akan terhambat. Ia menyebut keberlanjutan sebagai mandat rakyat kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. “Pemenang pemilu itu dipilih karena keberlanjutan. Kalau terus diserang, stabilitas terganggu. Orang-orang yang tidak paham rekonsiliasi itu justru penghambat pembangunan,” tegasnya.

Ia menutup dengan pesan keras: Indonesia seharusnya sudah “tinggal landas”, bukan sibuk bertengkar di landasan. “Kita sudah siapkan gigi empat, infrastrukturnya ada. Tinggal masuk lima dan gas. Jangan malah ribut di landasan dan tertinggal,” pungkas Ridwan Hisjam.

EDITOR: REYNA

Related Posts