Hatta Taliwang: Bagaimana Jenderal A.H. Nasution Dan TNI Bersikap Soal Cina Pada Tahun 1950-an?

Hatta Taliwang: Bagaimana Jenderal A.H. Nasution Dan TNI Bersikap Soal Cina Pada Tahun 1950-an?
M Hatta Taliwang




Catatan M.Hatta Taliwang

(Direktur Institut Soekarno Hatta, Mantan Anggota DPR RI Fraksi PAN Tahun 1999-2004)

Ada 2 masalah besar setelah TNI menunaikan tugas keamanan di akhir tahun 1950an, yaitu:

1. Masalah Cina Perantauan.

2. Masalah penertiban aparatur negara, khususnya pada kasus korupsi.

Ada 3 cara yang ditempuh untuk mengatasi masalah Cina perantauan, sesuai rekomendasi Nasution selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu):

1. Cina WNI agar melakukan asimilasi.

2. Cina non WNI dibatasi kesempatan berdagang. Hanya boleh berdagang di kota dan tidak boleh berdagang di desa.

3. Cina Non WNI yang pengangguran diminta pulang ke Republik Rakyat Cina (RRC).

Ini menjadi konsep Ketahanan Nasional. Banyak perwira yang mendukung konsep asimilasi. Namun ketika Bank of Cina ingin diambil alih, terjadi friksi antara Nasution dengan Presiden Soekarno. Pada akhirnya Soekarno membatalkan proses pengambilalihan tersebut.

Nasution pun mendapatkan kritik dari Cina dan Belanda. Namun Nasution menjawab, “ini tindakan patriotik yang ingin mengintegrasikan dan mengasimilasi WNI Cina di Indonesia.”

Cara-cara yang ditempuh oleh Nasution ditentang oleh PKI dan Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang dipimpin Siau Giok Tyan, dengan alasan tidak demokratis dan melanggar hak Asasi Manusia (HAM). Sebaliknya peranakan Cina justru mendukung ide asimilasi.

“Masalah minoritas hanya dapat diselesaikan dengan asimilasi dalam segala lapangan secara bebas aktif.” Petikan ini termuat dalam Pernyataan Asimilasi 24 Maret 1964. Sementara Baperki ingin mempertahankan struktur kolonial, di mana Cina tetap boleh hidup secara eksklusif dan diakui sebagai salah satu suku di Indonesia.

Tentu saja persoalan ini tidak dapat digarap dengan sekedar menyelesaikan persoalan kewarganegaraan atau sekedar mengenai satu dua aspeknya, melainkan perlu secara nasional dan menyeluruh. Perlu digarap secara integral agar mereka secara terencana terasimilasi dengan menjauhi factor-faktor rasialisme.

RRC menyebut semua keturunan Cina di luar negaranya sebagai hoa kiaw (Cina perantauan), dalam arti tetap bertanah air Cina. Hal ini mestinya berlaku hanya bagi mereka yang memilih menjadi warga negara RRC dan tidak menetap di Indonesia. Pemisahan inilah yang mendorong Nasution sebagai Penguasa Perang untuk merealisasikannya.

Tindakan-tindakan TNI ini kemudian diambil alih oleh pemerintah dan diperlunak menjadi Peraturan Presiden Nomor 10 yang terkenal itu.

Dalam Instruksi Bekerja Pemerintahan Militer, pada masa gerilya 22 Desember 1948, Nasution telah mencantumkan “orang-orang Tionghoa yang di luar kota supaya dikirim ke kota-kota untuk mepermudah perekonomian dan penjagaan keamanan”. Instruksi ini dikeluarkan berdasarkan pengalaman dalam Gerilya I di Jawa Barat. Apalagi dengan pengalaman bahwa Belanda telah membentuk satuan bersenjata Po An Tui, yang anggotanya diambil dari masyarakat Cina untuk menghadapi gerilyawan Indonesia.

Sejalan dengan itu, maka di masa keadaan darurat akhir dasawarsa 1950an, pada rapat para Panglima AD memutuskan agar orang-orang Cina non WNI dilarang berdagang di luar kota. Nasution akhirnya mengeluarkan keputusan dan instruksi pelaksanaan. Akhirnya puluhan ribu hoa kiaw pulang ke RRC.

Ketika Menteri Luar Negeri Soebandrio datang ke Peking, Nasution mendengar dari Kepala Bagian Asia Timur Departemen Luar Negeri Suska, bahwa Soebandrio mendapat teguran keras dari para Pemimpin RRC. Mereka marah sekali atas politik kita ini.

Garis Peking tersebut sejalan dengan kehendak Baperki dan PKI, yang ingin mempertahankan keturunan Cina sebagai salah satu suku, yang dengan itu tetap memelihara identitasnya, sehingga tetap membawa sikap dualisme dalam orientasi mereka, kutub Cina dan kutub Indonesia.

Disarikan dari buku ‘Memenuhi Panggilan Tugas’ Jilid 5, halaman 251. 

EDITOR : SETYANEGARA







banner 468x60