JAKARTA – Di dunia intelijen, diam adalah etika. Namun bagi Sri Radjasa Chandra, diam terlalu lama justru bisa menjadi bentuk pembiaran.
Nama Kolonel Infanteri (Purn.) Sri Radjasa Chandra belakangan kerap muncul di ruang publik—podcast, diskusi, hingga media daring—sebagai sosok mantan intelijen yang berani bicara. Ia bukan politisi, bukan pula pejabat aktif. Tapi pengalaman panjangnya di dunia senyap intelijen menjadikannya figur yang suaranya tak bisa diabaikan begitu saja.
Dari Medan Operasi ke Medan Opini
Sri Radjasa Chandra menghabiskan sebagian besar hidupnya di wilayah yang tak tercatat di peta popularitas. Dunia intelijen bukan panggung sorotan, melainkan ruang kerja yang menuntut ketepatan membaca manusia, dokumen, dan situasi.
Dalam beberapa kesaksian media, ia dikenal memiliki keahlian pada verifikasi dokumen, analisis pola kekuasaan, dan operasi pengumpulan informasi di lapangan. Bagi seorang intelijen, dokumen bukan sekadar kertas—ia adalah jejak legitimasi kekuasaan.
Pengalaman inilah yang kemudian membentuk cara pandangnya ketika ia menilai berbagai persoalan nasional hari ini.
Mengapa Ia Bicara Sekarang?
Pertanyaan ini sering muncul: mengapa seorang mantan intelijen memilih tampil terbuka?
Sri Radjasa dalam berbagai kesempatan menegaskan, langkahnya bukan karena ambisi politik. Ia justru mengaku resah melihat gejala pelemahan institusi negara, terutama ketika hukum, konstitusi, dan etika kekuasaan tidak lagi berjalan lurus.
“Negara tidak runtuh karena musuh dari luar,” ujarnya dalam satu forum diskusi, “melainkan karena kebohongan yang dibiarkan tumbuh dari dalam.”
Kritik atas Kebijakan dan Aparat
Salah satu sorotan paling tajam yang disampaikan Sri Radjasa adalah kritik terhadap sejumlah kebijakan aparat penegak hukum. Ia menilai ada kecenderungan peraturan dibuat untuk memperluas kewenangan, bukan memperkuat akuntabilitas.
Dalam konteks Peraturan Kepolisian (Perpol) tertentu, ia bahkan menyebut adanya potensi pelanggaran terhadap semangat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Kritik ini bukan ditujukan pada individu, melainkan pada sistem yang dianggap mulai bergeser dari prinsip negara hukum.
Polemik Dokumen dan Kepercayaan Publik
Isu lain yang kerap ia soroti adalah polemik dokumen publik, termasuk ijazah dan legalitas administratif pejabat negara. Sebagai mantan analis dokumen, Sri Radjasa menilai persoalan ini seharusnya diselesaikan secara terbuka dan objektif, bukan politis.
Menurutnya, persoalan dokumen bukan sekadar soal benar atau salah, melainkan soal kepercayaan publik terhadap negara.
“Jika negara abai pada kejujuran administratif,” tegasnya, “maka rakyat akan belajar bahwa kebohongan bisa dilegalkan.”
Tuduhan Sensasional dan Sikap Tegas
Tak semua pernyataannya diterima dengan nyaman. Sebagian kalangan menilai Sri Radjasa terlalu keras, bahkan sensasional. Namun ia menepis anggapan itu.
Baginya, lebih berbahaya jika mantan aparat negara memilih diam demi kenyamanan pribadi, sementara negara berjalan menuju krisis kepercayaan.
Ia juga menolak disebut sebagai provokator. “Saya tidak menghasut,” ujarnya, “saya mengingatkan.”
Di Mata Pendukung dan Pengkritik
Pendukung melihat Sri Radjasa Chandra sebagai alarm moral, sosok yang mengingatkan bahaya penyalahgunaan kekuasaan dari perspektif orang dalam.
Sementara pengkritiknya menganggap ia membawa narasi masa lalu ke konteks politik hari ini. Namun justru di situlah posisinya unik—ia berbicara bukan sebagai aktivis jalanan, melainkan sebagai mantan bagian dari sistem itu sendiri.
Antara Negara dan Nurani
Sri Radjasa Chandra berdiri di persimpangan yang jarang dipilih: antara loyalitas pada negara dan kesetiaan pada nurani.
Ia tak lagi membawa senjata, pangkat, atau kewenangan. Yang ia bawa hanyalah pengalaman, ingatan, dan keberanian untuk bicara.
Dalam iklim demokrasi yang kerap gaduh namun miskin refleksi, kehadiran suara seperti Sri Radjasa Chandra—disukai atau tidak—menjadi pengingat bahwa negara bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga kejujuran.
Dan terkadang, justru mereka yang pernah bekerja dalam diamlah yang paling keras berteriak ketika melihat kebohongan mulai dianggap wajar.
EDITOR: REYNA
Related Posts

Ketika Kebenaran Hanya Keluar Dari Mulut Polisi

Surabaya Maritime Arts Dome: Bentangan Rumah Peradaban Surabaya

Pesan Kearifan Empat

Ketika Sang Preman Mencengkeram Negara: Serial Kedua Perspektif Ekonomi

Sintesa Kebangsaan Menuju Kepemimpinan Indonesia 2029

Jadikan Ramadhan Bulan Perubahan

Kasus Suap Dalam Perkara Korupsi Ekspor CPO, Modus Mafia Bisnis Berkolaborasi Dengan Markus

Lugas, Hangat, dan Teguh Pendirian: Potret Politikus Senior Ridwan Hisjam

Anton Permana: Tiga Hal Yang Harus Dilakukan Prabowo Untuk Menyelamatkan Pemerintahan Dari Kudeta Merangkak

Muchdi PR, Keteguhan Kader Muhammadiyah Dari Hizbul Wathan Hingga Tapak Suci



No Responses