Sri Radjasa: Ketika Negara Kehilangan Naluri Intelijennya (3)

Oleh: Sri Radjasa, Pemerhati Intelijen

Ancaman terbesar terhadap sebuah negara bukanlah kekuatan asing itu sendiri, melainkan hilangnya naluri intelijen di dalam negara tersebut. Naluri ini bukan soal operasi rahasia atau mata-mata, melainkan kemampuan negara untuk membaca pola, mengenali arah, dan mengantisipasi konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan strategis.

Dalam konteks Qiaowu dan ekspansi pengaruh Cina, persoalan utama Indonesia bukan kekurangan informasi. Data tersedia, laporan beredar, peringatan disampaikan oleh berbagai pihak. Masalahnya adalah negara tidak lagi merespons sebagai entitas strategis, melainkan sebagai administrator proyek dan fasilitator investasi. Ketika negara berhenti berpikir sebagai subjek geopolitik, maka ia secara otomatis berubah menjadi objek.

Intelijen modern tidak bekerja dengan paradigma perang terbuka. Ia bekerja dengan waktu, kesabaran, dan struktur. Targetnya bukan wilayah, melainkan pengambilan keputusan. Negara yang keputusannya dapat dipengaruhi, ditekan, atau diarahkan dari luar pada dasarnya telah kehilangan sebagian kedaulatannya, meskipun bendera masih berkibar dan konstitusi tetap dibacakan.

Di sinilah Qiaowu menemukan relevansinya. Ia tidak memerlukan konflik. Ia tidak membutuhkan destabilisasi langsung. Yang dibutuhkan hanyalah ketergantungan—ketergantungan modal, ketergantungan lapangan kerja, ketergantungan pasokan, dan pada tahap lanjut, ketergantungan politik. Ketika sebuah daerah, sektor, atau elite ekonomi terlalu terikat pada satu sumber kekuatan eksternal, maka ruang pengambilan keputusan nasional menyempit dengan sendirinya.

Fenomena ini terlihat jelas dalam cara negara merespons proyek-proyek besar. Setiap kritik dianggap anti-investasi. Setiap pertanyaan strategis dicap menghambat pembangunan. Logika keamanan nasional dipinggirkan oleh logika pertumbuhan jangka pendek. Ini adalah kesalahan klasik negara berkembang, tetapi dampaknya hari ini jauh lebih berbahaya karena dilakukan dalam skala sistemik.

Yang lebih mengkhawatirkan, proses ini berlangsung dengan legitimasi internal. Tidak ada paksaan. Tidak ada tekanan terbuka. Elite politik dan birokrasi merasa diuntungkan. Daerah mendapatkan proyek. Pengusaha mendapatkan mitra. Aparat mendapatkan stabilitas semu. Dalam situasi seperti ini, negara tidak merasa sedang diserang, padahal ia sedang didekonstruksi dari dalam.

Dalam doktrin intelijen, kondisi ini disebut sebagai strategic complacency—kepuasan semu yang membuat negara kehilangan kewaspadaan. Negara merasa aman karena tidak ada konflik terbuka, padahal justru di situlah ancaman bekerja paling efektif. Ketika kesadaran strategis tumpul, maka respons negara selalu terlambat, reaktif, dan defensif.

Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai medan perebutan pengaruh global. Dari era kolonial hingga Perang Dingin, wilayah ini selalu dipandang strategis. Yang berbeda hari ini adalah metodenya. Tidak ada lagi armada perang di Teluk Jakarta. Tidak ada lagi ultimatum terbuka. Yang ada adalah kontrak, konsesi, dan kerja sama jangka panjang yang secara perlahan mengikat negara pada satu orbit kekuasaan.

Ketika kawasan pesisir berkembang tanpa kontrol strategis, ketika pelabuhan, kawasan industri, dan properti eksklusif terhubung dalam satu ekosistem modal, maka negara seharusnya bertanya: siapa yang mengendalikan rantai ini? Pertanyaan ini bukan soal sentimen nasionalisme sempit, tetapi soal keamanan struktural.

Lebih berbahaya lagi ketika institusi negara tidak lagi berfungsi sebagai penyeimbang. Dalam kondisi oligarkis, negara kehilangan kemampuan untuk berkata “tidak”. Semua keputusan selalu dapat dinegosiasikan, semua aturan dapat dilenturkan. Pada titik ini, hukum bukan lagi pagar, melainkan pintu masuk. Inilah kondisi paling ideal bagi operasi pengaruh jangka panjang.

Sejarah internasional menunjukkan bahwa negara yang gagal membaca perubahan lingkungan strategis biasanya baru sadar ketika pilihan sudah habis. Ketika ketergantungan sudah terlalu dalam, ketika elite sudah terlalu terikat, dan ketika masyarakat sudah terlalu terfragmentasi untuk membangun konsensus nasional.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ancaman itu ada, melainkan apakah negara masih memiliki kapasitas untuk meresponsnya. Tanpa pemulihan naluri intelijen—naluri untuk curiga secara sehat, berpikir jangka panjang, dan menempatkan kedaulatan di atas kenyamanan—maka negara hanya akan menjadi manajer wilayah, bukan penguasa atas nasibnya sendiri.

Jika sebelumnya berbicara tentang apa itu Qiaowu dan bagaimana ia bekerja, maka dalam seri ini menggarisbawahi satu hal: ancaman terbesar bukan datang dari luar, tetapi dari kelengahan di dalam. Dan sejarah selalu kejam kepada negara yang memilih untuk tidak waspada.

EDITOR: REYNA

Related Posts