Membantah Penilaian The Economist: Presiden Prabowo dan Kabinetnya Memiliki Visi Kuat

Oleh: Budi Puryanto
Pemimpin Redaksi

Artikel dari The Economist yang mengkritik Presiden Prabowo Subianto tampaknya berfokus pada keputusan awal kebijakan luar negeri dan tata kelola dalam negerinya, yang melabelinya sebagai pemimpin yang berpotensi lemah. Kritik penting termasuk kurangnya pengalaman menteri luar negeri baru Indonesia dan kekhawatiran atas penanganan Presiden terhadap perjanjian diplomatik, seperti eksplorasi sumber daya bersama dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan, yang oleh sebagian orang dianggap membahayakan kedaulatan maritim Indonesia.
.
Komentar The Economist, yang diterbitkan pada akhir tahun 2024, juga mempertanyakan komitmen energi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo, khususnya mengenai tujuan ambisius seperti menghentikan penggunaan batu bara, yang dianggap tidak praktis oleh beberapa ahli mengingat ketergantungan negara tersebut pada batu bara untuk listrik.

Artikel terbaru The Economist tersebut tersebut terkesan tendensius dan tidak objektif, terutama dalam memahami konteks politik dan pemerintahan di Indonesia. Kritik tersebut mengabaikan fakta bahwa Prabowo telah mendapat mandat besar dari rakyat Indonesia dan langsung menunjukkan langkah-langkah tegas setelah dilantik sebagai Presiden.

Prabowo, Pemimpin dengan Mandat Kuat

Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden dengan dukungan rakyat yang sangat besar, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kapasitasnya memimpin Indonesia. Sebagai tokoh dengan pengalaman panjang, baik di bidang militer, bisnis maupun politik, Prabowo memahami tantangan besar yang dihadapi Indonesia. Menyebutnya sebagai pemimpin lemah adalah klaim yang bertolak belakang dengan kenyataan.

Hanya dalam waktu singkat setelah dilantik, Prabowo telah menunjukkan tindakan nyata:

Tindakan Tegas terhadap Judi Online

Presiden Prabowo memimpin operasi besar-besaran untuk memberantas judi online, yang selama ini menjadi persoalan serius. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian, sekaligus menindak kejahatan siber yang merugikan negara.

Komitmen pada Pemberantasan Korupsi

Prabowo telah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah salah satu prioritas utamanya. Dalam beberapa minggu pertama masa jabatannya, ia memperkuat koordinasi dengan penegak hukum dan menginstruksikan pengawasan ketat terhadap proyek-proyek strategis. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinannya berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas.

Komitmen kepada kesejahteraan buruh

Upah Naik 6,5% di Tengah Tantangan Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen tegas terhadap kesejahteraan buruh dengan menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5%, jauh di atas tuntutan sebagian pengusaha yang menginginkan kenaikan lebih rendah. Langkah ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pekerja di tengah tekanan inflasi dan tantangan ekonomi global.

Pemerintah memutuskan menaikkan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen. Hal itu diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan kenaikan upah ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari tripartit—buruh, pengusaha, dan pemerintah. Penetapan kenaikan 6,5% bertujuan untuk:

Melindungi Daya Beli Buruh

Kenaikan ini memberikan ruang bagi pekerja untuk menjaga daya beli mereka di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Dengan demikian, buruh dapat tetap memenuhi kebutuhan hidup layak tanpa tertekan oleh inflasi.

Menjaga Stabilitas Ekonomi

Sementara pengusaha khawatir kenaikan upah yang signifikan dapat membebani operasional, pemerintah meyakini bahwa kesejahteraan buruh akan berdampak positif pada produktivitas, yang pada akhirnya mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Mendorong Keadilan Sosial

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk buruh yang menjadi pilar utama sektor produksi.

Langkah ini mendapat sambutan hangat dari serikat buruh, yang menganggap kebijakan ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada tenaga kerja. Di sisi lain, sebagian pengusaha menyatakan kekhawatiran terhadap biaya operasional yang meningkat, tetapi pemerintah menawarkan solusi melalui, seperti : insentif pajak bagi usaha kecil dan menengah untuk membantu mereka beradaptasi dengan kenaikan upah. Program Produktivitas dan Pelatihan untuk mendorong efisiensi tenaga kerja dan meningkatkan daya saing industri.

Selain itu, Presiden Prabowo juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh secara menyeluruh melalui langkah-langkah diantaranya Reformasi Sistem Ketenagakerjaan, Perumahan untuk buruh, dan Jaminan sosial yang Lebih baik dengan meningkatkan cakupan dan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk perlindungan terhadap PHK dan pensiun.

Kenaikan upah sebesar 6,5% mencerminkan visi Presiden Prabowo dalam menciptakan keadilan ekonomi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut dirasakan oleh seluruh rakyat, termasuk buruh.

Di tengah tantangan ekonomi global, langkah ini adalah bukti nyata keberpihakan pada rakyat pekerja, yang menjadi motor utama pembangunan bangsa.

Komitmen pemberantasan narkoba dan penyelundupan

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat terhadap pemberantasan narkoba dan penyelundupan. Dalam beberapa bulan pertama masa jabatannya, langkah konkret telah diambil untuk melawan jaringan narkotika internasional dan lokal.

Pemberantasan Narkoba: Presiden Prabowo menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap jaringan narkotika yang mengancam generasi muda dan keamanan nasional. Dalam arahannya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyebutkan keberhasilan Polri dalam mengungkap 80 kasus narkotika dalam dua bulan terakhir, menyita lebih dari satu ton sabu dan ratusan ribu pil ekstasi. Tindakan ini mencerminkan visi “Asta Cita” Prabowo yang menekankan pada penguatan hukum dan pemberantasan korupsi serta narkoba​

Penyelundupan: Instruksi khusus juga diberikan untuk memetakan rute penyelundupan dan mencegah peredaran narkotika melalui tindakan hukum tegas terhadap pelaku, termasuk yang beroperasi dari dalam penjara​
.
Komitmen ini sejalan dengan upaya pemerintah menciptakan masyarakat yang bebas dari ancaman narkoba dan menyelundupkan barang ilegal. Pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa pemberantasan kejahatan ini menjadi prioritas utama dalam membangun masa depan yang lebih aman bagi bangsa.

Menlu Muda dengan Kapabilitas

Kritik terhadap Menteri Luar Negeri RI sebagai terlalu muda dan kurang berpengalaman juga tidak berdasar. Indonesia telah beberapa kali memiliki menteri muda yang terbukti mampu membawa perubahan positif, termasuk di bidang diplomasi.

Dalam konteks global yang semakin dinamis, kehadiran Menlu muda justru menjadi kekuatan tersendiri. Ia mampu membawa perspektif segar dan inovasi dalam kebijakan luar negeri, termasuk pendekatan yang lebih adaptif terhadap tantangan geopolitik dan ekonomi global.

Pengangkatan Menlu ini mencerminkan visi Presiden Prabowo untuk memberikan ruang bagi generasi muda berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kritik yang meremehkan kapasitas seseorang berdasarkan usia tanpa melihat prestasi dan potensi adalah bias dan tidak relevan.

Ketidakseimbangan Penilaian The Economist

Artikel The Economist terkesan hanya berfokus pada potensi kelemahan tanpa memberikan ruang untuk keberhasilan awal pemerintahan Prabowo. Penilaian seperti ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap realitas politik di Indonesia, termasuk dukungan kuat rakyat terhadap pemerintah baru.

Dalam politik global, kritik memang wajar, tetapi harus dilakukan dengan analisis yang mendalam dan objektif. Pandangan sepihak yang hanya menonjolkan kekurangan tanpa melihat capaian nyata berisiko menciptakan kesalahpahaman, terutama bagi audiens internasional.

Langkah Nyata Prabowo untuk Indonesia

Presiden Prabowo telah memulai langkah-langkah strategis untuk memperbaiki ekonomi, memperkuat hukum, dan memastikan stabilitas nasional. Ia juga menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap tuntutan situasi, baik di dalam maupun luar negeri.

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas dan visioner. Dalam hal ini, Prabowo telah menunjukkan bahwa ia memahami tantangan sekaligus peluang yang ada, dan sedang bekerja untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Kekhawatiran AS atas MoU Indonesia dengan China di Laut China Selatan

Artikel kritis The Economist terhadap Presiden Prabowo Subianto tampaknya mencerminkan kekhawatiran tertentu, khususnya terkait dengan langkah strategis Indonesia dalam menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan China untuk kerja sama di Laut China Selatan. Langkah ini dianggap signifikan mengingat posisi Indonesia yang strategis dan sering menjadi perhatian dalam persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan China.

MoU Indonesia-China: Konteks Kerja Sama

Pada akhir 2024, pemerintahan Prabowo menandatangani MoU dengan China, yang mencakup kerja sama dalam eksplorasi sumber daya alam di wilayah Laut Natuna Utara, bagian dari Laut China Selatan. Kesepakatan ini difokuskan pada pengelolaan sumber daya energi, termasuk potensi cadangan gas alam yang besar.

Dalam kunjungannya ke China Presiden Prabowo menyaksikan MOU antara Indonesia dan China telah menyepakati kerjasama diberbagai sektor mulai ekonomi laut sampai sumberdaya mineral

Langkah ini adalah bagian dari upaya Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alamnya secara optimal dan menegaskan kedaulatannya di wilayah yang selama ini menjadi sumber ketegangan geopolitik.

Kekhawatiran AS dan Sekutunya

MoU ini mendapat perhatian dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang melihat kerja sama ini sebagai tanda semakin dekatnya hubungan Indonesia dengan China, terutama di tengah meningkatnya persaingan di kawasan Indo-Pasifik. Ada beberapa alasan mengapa MoU ini menjadi perhatian:

Laut China Selatan sebagai Kawasan Sensitif

Laut China Selatan adalah salah satu wilayah dengan konflik teritorial yang intens, di mana China mengklaim sebagian besar wilayahnya dengan “sembilan garis putus-putus.” Kerja sama Indonesia dengan China di wilayah ini berpotensi menimbulkan interpretasi bahwa Indonesia mungkin melunak terhadap klaim China, meskipun Indonesia secara tegas tidak mengakui klaim tersebut.

Nine dash line yang dirancang dan diklaim China untuk menguasai laut Cina Selatan (the globalist)

AS sebagai Mitra Strategis Indonesia

Amerika Serikat adalah salah satu mitra strategis utama Indonesia, terutama dalam bidang keamanan maritim. MoU dengan China dapat dianggap oleh Washington sebagai penggeseran keseimbangan strategis di kawasan, yang sebelumnya lebih pro-AS.

Ketegangan Ekonomi dan Keamanan

Kerja sama ini juga dilihat dalam konteks persaingan ekonomi dan militer antara AS dan China. AS khawatir bahwa pengaruh China di Indonesia akan memperkuat posisi Beijing di kawasan Asia Tenggara, yang merupakan kunci dalam strategi Indo-Pasifik.

Posisi Indonesia: Diplomasi Bebas Aktif

Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, terus menegaskan kebijakan luar negeri bebas aktif, di mana kerja sama dengan China bukan berarti memihak Beijing dalam konflik geopolitik. Sebaliknya, Indonesia ingin memanfaatkan kemitraan ini untuk memperkuat ekonomi nasional dan menjamin kedaulatan atas sumber daya alamnya.

Presiden Prabowo juga telah memastikan bahwa kerja sama ini tidak akan mengurangi sikap tegas Indonesia terhadap klaim China yang melanggar kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.

Kesimpulan: Kritik The Economist yang Tidak Sepenuhnya Tepat

Artikel The Economist yang menyoroti kelemahan diplomasi Prabowo dalam konteks MoU ini tampaknya tidak memahami sepenuhnya kompleksitas kebijakan luar negeri Indonesia. Kerja sama dengan China bukanlah tanda kelemahan, melainkan upaya pragmatis untuk menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan kekuatan besar sambil memastikan kepentingan nasional tetap terjaga.

Indonesia berada di posisi unik sebagai kekuatan regional yang tidak hanya berusaha menjaga stabilitas domestik tetapi juga memainkan peran penting dalam dinamika geopolitik Asia Tenggara. Kritik yang tidak mempertimbangkan nuansa ini cenderung menjadi bias dan tidak memberikan gambaran yang adil terhadap pendekatan pemerintahan Prabowo.

Evaluasi yang Lebih Objektif Diperlukan

The Economist perlu mengevaluasi kembali cara pandangnya terhadap pemerintahan baru di Indonesia. Kritik harus dilandasi fakta dan analisis yang seimbang, bukan sekadar asumsi atau stereotip. Presiden Prabowo dan kabinetnya, termasuk Menlu muda yang menjadi sorotan, telah menunjukkan komitmen nyata untuk bekerja demi kepentingan bangsa.

Indonesia adalah negara yang besar dan kompleks. Kepemimpinan Prabowo, yang didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia, layak mendapatkan apresiasi dan penilaian yang lebih obyektif, baik di mata domestik maupun internasional.

EDITOR: REYNA

Related Posts