Mengenal Office Politics Dan Toxic Relations

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Ahmad Cholis Hamzah

Kita sering mendengar istilah “office politics” atau politik kantor – suatu kondisi dimana terjadi hubungan yang tidak harmonis di kantor diantara karyawan. Kondisi seperti ini umum terjadi di organisasi manapun, seperti yang di ungkapkan oleh: Corporate Finance Institute yang menjelaskan: “Office politics exist in virtually all organizations. They are the activities performed by individuals to improve their status and advance their personal agenda – sometimes at the expense of others. These self-serving actions are informal or unofficial and could be the reason why politics in the workplace comes with a negative connotation. However, there are good aspects of the activities commonly referred to as office politics. For example, office politics may simply be part of networking and strengthening stakeholder relationships.”

Yang artinya: “Politik kantor ada di hampir semua organisasi. Mereka adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk meningkatkan status mereka dan memajukan agenda pribadi mereka – kadang-kadang dengan mengorbankan orang lain. Tindakan mementingkan diri sendiri ini bersifat informal atau tidak resmi dan bisa menjadi alasan mengapa politik di tempat kerja datang dengan konotasi negatif. Namun, ada aspek baik dari kegiatan yang biasa disebut sebagai politik kantor. Misalnya, politik kantor mungkin hanya menjadi bagian dari jaringan dan memperkuat hubungan pemangku kepentingan.”

Para pelaku office politics ini dengan teganya menjegal rekan kerjanya sendiri, mengorbankan rekannya demi ambisi pribadinya untuk menaikkan pamornya di kantor. Kondisi seperti itu muncul karena adanya hubungan yang tidak baik – atau yang sering disebut “toxic” – yang secara harfiah berarti racun. Hubungan toxic atau toxic relation ini terjadi karena ada pihak yang meracuni kondisi kantor, pihak ini sering memutar balikkan fakta, menyebarkan berita negative tentang pihak lain, mencari muka kepada pimpinan dengan cara menjelekkan orang lain.

Dr. John Delony, PhD seorang pakar Kesehatan Jiwa dari Texas Tech University Amerika Serikat menjelaskan apa itu hubungan toxic: “A toxic relationship is one that has unhealthy dynamics and causes you distress or harm because you’re unsupported, manipulated or disrespected. While we all have our moments and seasons of selfishness, a truly toxic person will take and take and take and give you nothing in return. It’s like being bitten by a vampire (Team Edward!) and drained of your energy, joy and autonomy. You find yourself serving someone at the expense of your feelings, needs and joy.”

Atau: “Hubungan beracun adalah hubungan yang memiliki dinamika tidak sehat dan menyebabkan Anda tertekan atau terlukakarena Anda tidak didukung, dimanipulasi, atau tidak dihargai. Sementara kita semua memiliki momen dan musim keegoisan kita, orang yang benar-benar beracun akan mengambil dan mengambil dan mengambil dan tidak memberi Anda imbalan apa pun. Ini seperti digigit vampir (Tim Edward!) dan kehabisan energi, kegembiraan, dan otonomi Anda. Anda menemukan diri Anda melayani seseorang dengan mengorbankan perasaan, kebutuhan, dan sukacita Anda.”

Baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memberi nasihat pada presiden terpilih Prabowo agar tidak membawa orang toxic di kabinetnya karena bisa mengganggu. Secara normatif semua orang setuju bahwa kalau ingin kabinet yang baru nanti bekerja dengan baik maka harus tidak ada orang yang memiliki tindakan yang toxic, sebab hal ini akan memunculkan toxic relationship diantara menteri yang ada di dalam kabinet dan memunculkan office politics.

Namun secara politik nampaknya perlu ada penjelasan lebih lanjut tentang siapakah yang dimaksud orang atau menteri yang toxic itu; apakah kalau ada seorang menteri yang punya sikap yang teguh untuk bekerja sesuai aturan dan kritis – tidak menyetujui kebijakan menteri lain atau pemerintah dalam hal ini presiden yang bertentangan dengan kehendak rakyat banyak – dianggap sebagai orang yang toxic itu. Kalau misalnya presiden dalam rapat kabinet memutuskan memberikan ijin tambang pada satuinvestor asing dengan masa 180 tahun, lalu ada menteri yang tidak setuju karena kebijakan itu akan menciderai perasaan rakyat – apakah sang menteri ini dianggap toxic.

Editor : Reyna
Artikel sama dimuat di Optika.id

Related Posts