Utang Negara, Proyek Raksasa, dan Masa Depan Generasi Muda

Oleh: Nano Hendi Hartono, wartawan senior

Pembangunan selalu membutuhkan biaya. Negara mana pun, ketika ingin melompat lebih cepat dari kemampuan fiskalnya, hampir pasti menempuh jalan yang sama: berutang. Dalam batas tertentu, utang adalah instrumen ekonomi yang sah, bahkan diperlukan. Namun ketika utang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan negara menghasilkan kesejahteraan nyata bagi rakyatnya, pertanyaan mendasar pun muncul—siapa yang sebenarnya menanggung beban pembangunan itu?

Sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia memasuki fase pembangunan infrastruktur besar-besaran. Jalan tol membentang di berbagai wilayah, bendungan dibangun, pelabuhan diperluas, hingga proyek ambisius Ibu Kota Nusantara (IKN) digagas sebagai simbol lompatan peradaban baru. Di atas kertas, semua ini tampak menjanjikan: konektivitas meningkat, biaya logistik ditekan, dan pusat pertumbuhan baru diharapkan lahir.

Namun realitas di lapangan tidak selalu seindah perencanaan. Beberapa proyek berskala besar menghadapi persoalan klasik pembangunan: sepi pemanfaatan, pembiayaan berat, hingga ancaman mangkrak. Bandara Kertajati di Majalengka, misalnya, sempat menjadi simbol optimisme sekaligus kegamangan—megah secara fisik, tetapi lama berjuang mencari denyut penumpang. Rencana bandara di Blora juga menghadapi tantangan serupa: antara kebutuhan riil dan ambisi pembangunan.

Di titik inilah diskursus publik mulai mengeras. Utang negara meningkat, sementara manfaat ekonomi belum sepenuhnya dirasakan merata. Pembangunan yang dimaksudkan untuk generasi masa depan justru dikhawatirkan menjadi beban generasi yang sama.

Memasuki pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan fiskal kembali diuji. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai janji kesejahteraan yang langsung menyentuh rakyat, khususnya anak-anak sekolah. Secara moral dan sosial, gagasan ini sulit ditolak—tidak ada bangsa besar yang membiarkan generasi mudanya tumbuh tanpa gizi cukup.

Namun dari sisi anggaran, MBG adalah proyek raksasa baru. Setiap bulan membutuhkan dana sangat besar, menambah tekanan pada ruang fiskal yang sebelumnya sudah menanggung berbagai proyek strategis. Pemerintah menyuarakan efisiensi, tetapi publik tetap bertanya: dari mana keberlanjutan pembiayaan akan dijaga?

Di tengah situasi ini, sorotan juga mengarah pada gaya kepemimpinan dan prioritas kebijakan. Kunjungan luar negeri presiden, misalnya, oleh sebagian kalangan dianggap bagian dari diplomasi ekonomi untuk menarik investasi. Namun di mata masyarakat yang masih bergulat dengan harga kebutuhan pokok dan lapangan kerja terbatas, perjalanan-perjalanan itu kerap terasa jauh dari problem sehari-hari.

Persepsi inilah yang sering kali lebih kuat daripada angka statistik.

Bagi generasi muda, isu utang negara bukan sekadar data APBN. Ia adalah soal masa depan: kesempatan kerja, kualitas pendidikan, stabilitas ekonomi, hingga daya beli ketika mereka memasuki usia produktif. Jika utang digunakan untuk proyek yang produktif—menciptakan industri, memperkuat SDM, dan membuka lapangan kerja—maka generasi muda akan menuai manfaat. Tetapi jika utang habis untuk proyek yang minim dampak ekonomi, merekalah yang pertama merasakan konsekuensinya.

Sejarah banyak negara menunjukkan pola yang sama. Infrastruktur megah tidak otomatis melahirkan kesejahteraan. Yang menentukan adalah ekosistem ekonomi di sekitarnya: industri tumbuh atau tidak, UMKM terhubung atau tidak, serta kualitas manusia yang mengelolanya.

Tanpa itu, beton hanya menjadi monumen.

Karena itu, perdebatan tentang utang negara seharusnya tidak berhenti pada angka besar atau kecil. Pertanyaan yang lebih penting adalah kualitas belanja negara. Apakah setiap rupiah benar-benar mengubah hidup rakyat? Apakah proyek yang dibangun menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar simbol politik?

Pemerintah, siapa pun pemimpinnya, menghadapi dilema klasik: antara pembangunan cepat dan kehati-hatian fiskal. Tetapi satu hal yang tidak boleh hilang adalah transparansi dan keberpihakan pada masa depan generasi muda. Mereka bukan hanya penerima manfaat pembangunan—mereka juga pewaris seluruh konsekuensinya.

Jika utang melahirkan produktivitas, ia adalah investasi. Jika utang hanya melahirkan beban, ia berubah menjadi warisan masalah.

Di titik inilah arah sejarah akan ditentukan. Bukan oleh seberapa banyak proyek dibangun, melainkan oleh seberapa dalam pembangunan itu mengakar pada kesejahteraan rakyat—hari ini dan puluhan tahun ke depan.

DITOR: REYNA

Related Posts