Utusan PBB mengatakan Israel melaksanakan ‘kampanye kelaparan tercepat di Gaza dalam sejarah modern

Pelapor khusus PBB tentang hak atas pangan menggambarkan gencatan senjata saat ini sebagai perlambatan kekerasan militer sekaligus mempercepat kekerasan melalui kelaparan

JENEVA – Pelapor khusus PBB tentang hak atas pangan pada hari Rabu memperingatkan bahwa Israel sedang melaksanakan kampanye kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza, menyebutnya sebagai “yang tercepat dalam sejarah modern.”

“Bagaimana Israel dapat membuat 2,3 juta orang kelaparan begitu cepat dan begitu total?” tanya Michael Fakhri dalam jumpa pers bersama dengan pelapor khusus PBB lainnya di Jenewa.

“Ini adalah kampanye kelaparan tercepat dalam sejarah modern,” kata Fakhri.

Karena masuknya semua bantuan kemanusiaan ke Gaza dihentikan oleh Israel, ia berkata: “Ini bukanlah gencatan senjata menurut definisi apa pun. Ini adalah perlambatan kekerasan militer, tetapi … kematian yang terjadi melalui kelaparan.”

Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk Palestina, mengatakan dalam pengarahan bahwa meskipun bom dan kekerasan berhenti di Palestina hari ini, “genosida akan terus berlanjut karena tidak ada cara untuk memperbaiki kerusakan” yang telah terjadi.

Albanese juga memperingatkan bahwa “kekerasan genosida merebak di Tepi Barat,” dengan mengatakan bahwa kekerasan tersebut sekarang “semakin parah seperti sebelumnya.”

“Saya tidak tahu berapa banyak peringatan yang dibutuhkan komunitas internasional,” katanya dan menambahkan: “Kita akan sangat kehilangan hak asasi manusia di mana hak asasi manusia tidak lagi dapat melindungi kita.”

Ben Saul, pelapor khusus PBB untuk perlindungan hak asasi manusia, mengatakan bahwa ia mengecam rencana relokasi Gaza oleh Presiden AS Donald Trump, dengan mengatakan: “Itu akan menghancurkan aturan paling mendasar dari tatanan internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 1945.”

“Jelas-jelas melanggar hukum untuk menyerbu dan mencaplok wilayah asing dengan kekerasan, mendeportasi penduduknya secara paksa, dan merampas hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” kata Saul, yang menggarisbawahi bahwa rencana apa pun untuk hari berikutnya harus didasarkan pada keinginan rakyat Palestina, termasuk berdasarkan usulan Arab apa pun.

Ia juga mengutuk “provokasi militer ilegal Israel yang terus berlanjut di wilayah yang lebih luas,” merujuk pada “pendudukan wilayah Suriah di Dataran Tinggi Golan dan serangan untuk melucuti senjata militer Suriah secara sepihak dan preventif dengan dalih melawan terorisme.”

“Ini merupakan tambahan dari agresi ilegal dan ancaman kekerasan di Lebanon dan Iran selama tahun lalu, tindakan seperti itu mengganggu stabilitas seluruh wilayah, termasuk transisi kekuasaan secara damai di Suriah,” katanya.

“Dukungan dunia secara aktif dan pasif terhadap pelanggaran hukum dan impunitas di Gaza dan Palestina telah menular dan membuat Israel berani melakukan hal yang sama di tempat lain.”

Ia mendesak semua negara untuk bersatu melawan “paksaan oleh kekuatan global atau regional yang berupaya menghancurkan sistem hukum internasional.”

Meg Satterthwaite, pelapor khusus PBB tentang independensi hakim dan pengacara, mengatakan: “Sanksi AS terhadap ICC tampaknya merupakan pelanggaran terhadap administrasi peradilan berdasarkan Pasal 70 Statuta Roma.”

Pasal 70, Satterthwaite menjelaskan, menghukum upaya untuk menghalangi atau mengintimidasi pejabat pengadilan atau untuk membalas dendam terhadap pejabat pengadilan karena tugas yang dilakukan oleh pejabat tersebut.

“Sangat penting bagi kita untuk menyebut tindakan ini sebagaimana adanya dan negara-negara bersatu untuk menentang serangan terhadap aturan hukum internasional ini,” tegasnya.

EDITOR: REYNA

Related Posts