Ruslan Buton: Ada Perkampungan China di Sulawesi, Orang Pribumi Harus Bisa Berbahasa Mandarin Untuk Bisa Bekerja Disitu

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA – Ruslan Buton, seorang pensiunan TNI berpangkat Kapten, dalam keterangannya yang terekam di Snack Video berurasi pendek, berjudul “TKA CHina Ancaman Kedaulatan Bangsa”, menjadi viral di media sosial.

“Sekarang semakin menggila. Kenapa saya berani mengatakan begitu, Karena saya pernah di sarangnya mereka, tempatnya mereka, di bungker-bungkerna mereka, Di pulau Toliabo, khususnya, di Maluku Utara,” kata Ruslan.

Dia mengaku menerima video baru dari saudaranya di Ternate. Mereka (TKA China) dari Ternate naik kapal menuju pulau Bacan, Maluku Utara.

Tangkapan layar dari snack video: Foto Ruslan Buton, disebelahnya Anton Permana

“Yang terakhir, tadi suadara saya di Ternate memberikan sebuah video. Ini barusan juga ditemukan sebuah video. Mereka naik kapal menuju pulau Bacan, pulau Obi, Maluku Utara. Itu disana terkenal ada perkampunga China (Warga negara asing),” ungkap Ruslan.

Ruslan juga memberikan gambaran serupa, bahkan lebih parah, kondisi di daerahnya sendiri, di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

“Yang paling menohok lagi, itu di daerah saya sendiri, di Desa Morosi, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Disitu ada sebuah perkampungan, orang yang dipekerjakan disitu harus bisa berbahasa mandarin. Ini luar biasa, orang pribumi harus bisa berbahasa mandarin untuk bisa bekerja disitu,” ungkap Ruslan.

“Dan penjual-penjualnya, pembeli-pembelinya, semuanya TKA China.”

Menurut penilaian Ruslan, kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan Bang Yos (Sutiyoso, mantan Gub DKI Jakarta), ini merupakan sebuah ancaman kedaulatan bangsa.

“Secara tidak langsung sekarang kita dalam posisi mengkhawatirkan, itu penilaian saya. Karena semua tempat di Republik ini kita pasti menemukan TKA China,” pungkasnya.

Dalam videonya itu tampak juga hadir Anton Permana, Refly harun, seorang lagi yang tidak diketahui namanya.

Back Juga : 

• Seorang RT Di Bogor Diminta Membuatkan KTP Warga Negara China, Dengan Imbalan Rp 12 Juta Per KTP
• Koalisi KAMI Minta Pemerintah Segera Memulangkan TKA China

EDITOR: REYNA

Related Posts