LaNyalla Dan Gagasan Amandemen (3): Hak Calon Presiden Dari Unsur Non Partai

Oleh : Budi Puryanto, Pemred

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (LaNyalla) meyatakan gagasan perlunya amandemen ke-5 konstitusi sebagai koreksi atas arah pejalanan bangsa, yang dinilai telah banyak menyimpang.

Amandemen Konstitusi melalui perubahan ke-5, menurut LaNyalla, salah satunya untuk mengembalikan hak bagi unsur non-partisan agar bisa maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Dimana akibat Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, DPD RI, yang merupakan penjelmaan dari Utusan Daerah, sebagai lembaga non-partisan, menjadi kehilangan hak untuk mencalonkan capres-cawapres.

“Posisi DPD ini harus diperkuat. Selama ini masih lemah dan seolah-olah di bawah DPR. Padahal kita sama-sama dipilih oleh rakyat, artinya posisi dan kekuatan legitimasi DPD dan DPR sama, sehingga haknya juga harus sama,” ucap LaNyalla.

Penguatan peran DPD ini menjadi keniscayaan dalam sistem parlemen bikameral (dua kamar). Praktek bikameral yang seimbang akan menjamin tumbuhnya chek and balances, antara unsur partai (DPR) dan unsur non partai (DPD).

BACA JUGA :

• LaNyalla Dan Gagasan Amandemen (1): Membuka Pasar Bebas Gagasan
• LaNyalla Dan Gagasan Amandemen(2): Indonesia Harus Lebih Berdaulat

Begitupun hak bagi kekuatan non partai (perseorangan) untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Sesungguhnya menjadi aneh tiadanya hak dari non partisan ini. Mengapa?

Mulai calon bupati/wakil bupati, calon walikota/wakil walikota, calon gubernur/wakil gubernur, kekuatan non partai (perseorangan) mendapatkan haknya. Undang-undang telah mengukuhkan hak bagi calon non partai tersebut. Tapi mengapa, justru bagi calon presiden dan calon wakil presiden tidak dibuka ruang untuk unsur non partai?? 

Inilah salah satu bentuk ketidak adilan yang sedang dikoreksi dan diperjuangkan melalui amandemen ke-5 oleh Ketua DPD RI.

LaNyalla menegaskan dalam berbagai forum pertemuan dengan komponen bangsa, bahwa dari amandemen tersebut adalah memperkuat posisi DPD RI untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan kepentingan DPD. Amandemen ke-5 UUD 1945 juga harus menjadi momentum untuk mengoreksi arah perjalanan bangsa ini.

EDITOR : REYNA

Related Posts