JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini meyoroti 140 siswa di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya pengawasan terhadap program tersebut masih lemah.
“Masih terjadinya kasus keracunan MBG menunjukkan masih lemahnya pengawasan. BGN (Badan Gizi Nasional) belum punya SOP untuk melakukan pengawasan. Padahal sudah sering diingatkan supaya memperketat pengawasan dengan melibatkan lembaga lain, seperti Pemda, BPOM, Puskesmas bahkan pihak sekolah,” kata Yahya kepada wartawan, Kamis (24/7/2025).
Yahya mendorong BGN membentuk Satgas Pengawasan program MBG. Menurutnya, penting bagi BGN untuk memperketat pengawasan agar kasus keracunan tidak terus berulang.
“Kalau perlu BGN membentuk satgas pengawasan. Apalagi ke depan semakin masif pembentukan SPPG. Seharusnya, BGN memperketat pengawasan supaya kasus keracunan tidak terjadi lagi, zero accident,” ujarnya.
Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, Yahya tidak melihat adanya pihak yang melakukan pengawasan terhadap MBG. Ia mendorong adanya sistem pengawasan yang berkolaborasi dengan pihak terkait.
“Kita tahu BGN tidak punya SDM untuk melakukan pengawasan, makanya perlu kolaborasi. Saya monitor di lapangan belum ada kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.
Yahya menyarankan SPPG lokasi siswa di Kupang yang keracunan untuk dihentikan sementara operasionalnya sampai ada pembenahan.
“Terhadap lokasi yang terjadi keracunan seharusnya SPPG-nya dihentikan terlebih dahulu sampai ada jaminan perbaikan. Sampai benar-benar ada pembenahan secara menyeluruh dalam proses pembuatan makanannya,” imbuhnya.
Sebelumnya, sebanyak 140 siswa SMP Negeri 8 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus ini.
Peristiwa ini terjadi pada Selasa (22/7/2025). Kejadian bermula sekitar pukul 07.30 Wita, saat kegiatan belajar mengajar (KBM) dimulai. Kepala SMPN 8 Kupang, Maria Theresia Lana, mengatakan beberapa siswa mulai izin ke toilet karena diare dan sakit perut. Jumlah siswa yang mengeluh terus bertambah hingga memenuhi ruang UKS.
“Jadi proses KBM sekitar jam 07.30 pagi, sudah ada siswa kami yang bolak-balik ke kamar mandi, ternyata mereka mencret dan ada yang sakit perut,” kata Kepala Sekolah tersebut, Selasa (22/7).
Theresia menyebut program MBG untuk hari itu dihentikan sementara. Beberapa siswa mengaku makanan yang dikonsumsi pada hari sebelumnya terasa asin dan asam, terutama tahu dan sayurnya.
Polres Kupang Kota turut melakukan penyelidikan atas kasus dugaan keracunan massal ini. Polisi mengumpulkan data siswa yang terdampak dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta rumah sakit.
“Kami masih mendata jumlah siswa yang sakit di sekolah maupun rumah sakit,” ujar Kasi Humas Polresta Kupang Kota, Ipda Frangky Lapuisaly.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan telah membentuk tim gabungan untuk mengusut dugaan keracunan massal ini. Tim tersebut terdiri atas Dinas Kesehatan Provinsi, Pemkot Kupang, serta BPOM.
“Kalau dugaan ini benar, tentu masih dicek lebih lanjut. Kami perlu pembuktian ilmiah yang akurat,” kata Emanuel.
EDITOR: REYNA
Related Posts
Skandal Tirak, Ketua BPD Nilai Rizky Putra “Mbah Lurah” Belum Layak Sebagai Calon Karena Belum Bebas Murni
Api di Ujung Agustus (Seri 33) – Pengkhianat Didalam Istana
Reformasi Polisi dan Kebangkitan Pemuda: Seruan Keras Dr. Anton Permana di Hari Sumpah Pemuda
Anton Permana dan Kembalinya Dunia Multipolar: Indonesia di Persimpangan Sejarah Global
PT Soechi Lines Tbk, PT Multi Ocean Shipyard dan PT Sukses Inkor Maritim Bantah Terkait Pemesanan Tanker Pertamina
ISPA Jadi Alarm Nasional: Yahya Zaini Peringatkan Ancaman Krisis Kesehatan Urban
Kerusakan besar ekosistem Gaza, runtuhnya sistem air, pangan, dan pertanian akibat serangan Israel
Ilmuwan Gunakan AI untuk Ungkap Rahasia Dasar Laut Antartika
Kepala Desa Tirak, Suprapto, Membisu Soal Status Anaknya Yang Diduga Pembebasan Bersyarat (PB) Kasus Narkoba, Lolos Seleksi Calon Perangkat Desa
Jerat Jalur Merah: Ketika Bea Cukai Jadi Diktator Ekonomi
No Responses