Media Swiss Tidak Menyebut “pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi”

Zonasatu News — “Perjanjian Mutual Legal Assistance sebagai platform kerjasama hukum antara kedua negara. Khususnya dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Juga memerangi kejahatan di bidang perpajakan“. 

Demikian pernyataan resmi Media Center Kementrian Hukum Dan Ham Indonesia menyiarkan keberhasilan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia bersama Konfederasi Swiss, Senin 4 Februari 2019 di Bern, Swiss.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mewakili Pemerintah 

Indonesia. Sedangkan dari Pemerintah Swiss diwakili Kepala Departemen Peradilan dan Kepolisian Federal Swiss Karin Keller Sutter.

“Presiden Jokowi menekankan bahwa pentingnya perjanjian ini sebagai platform kerjasama hukum. Khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi atau asset recovery,” ujar Menkumham Yasonna Laoly dari Bern, Swiss, pada Senin 4 Februari 2019. 



Ditanah air berita ini disambut dengan luar biasa. Bahkan muncul pernyataan “pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi” atau asset recovery, yang tidak ditemukan dalam pemberitaan media di Swiss.

Narasumber zonasaunews.com di Swiss mengkonfirmasi, media disana memberitakan kejadian itu secara umum saja. Tidak ada hal yang secara khusus yang mengarah kepada asset recovery.

“Sayangnya, kami di Eropa tidak menemukan poin yang dicetak tebal di kumparan (kumparan.com) “pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
Versi indonesia kental politisnya. Bahwa itu nawacita petahana. Dan yang paling dijagokan adalah pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi atau asset recovery. Kalau  membaca berita-berita Swiss dalam bahasa asing, tidak menemukan ke arah situ. Melainkan hanya secara umum”, ungkap sebuah sumber yang minta tidak disebut namanya.

Sumber resmi situs pemerintah Swiss: https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-73876.html,  tidak menyebut soal pengembalian aset atau dana yang dilarikan. Bahkan disitu ditulis bahwa harus disetujui dahulu oleh parlemen Swiss.

“The bilateral agreement on mutual legal assistance creates a basis in international law upon which justice authorities in the two countries can cooperate on detecting and prosecuting criminal activities, in particular crimes such as corruption and money laundering.

The mutual assistance agreement with Indonesia is based to a large extent on the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters and on the Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters. It simplifies and accelerates mutual legal assistance procedures, in particular by reducing formal requirements (e.g. waiving of need for authentication) and setting out in detail the requirements for mutual assistance requests. It also designates central authorities in each country responsible for dealing with such requests. The treaty expressly refers to human rights: if violations of human rights are suspected, Switzerland may refuse to give legal assistance.

The agreement will come into force as soon as each country’s domestic legal requirements have been met. In Switzerland, Parliament must approve the agreement. Once it has done so, the agreement will be open to an optional referendum, as is usual in the case of international agreements.

The Federal Council is pursuing a policy of extending its network of international agreements on mutual legal assistance in order to increase security within Switzerland and to ensure the integrity of the country as a financial centre. The agreement signed with Indonesia forms part of this policy.

Free trade and patent protection

Federal Councillor Keller-Sutter also used her meeting with Minister Laoly to highlight the importance of good patent protection for Swiss companies active in Indonesia. Last December Switzerland and Indonesia signed a free trade agreement under which both Swiss and Indonesian goods produced in the Asian country should enjoy the same level of patent protection).

(Perjanjian bilateral tentang bantuan hukum timbal balik menciptakan dasar dalam hukum internasional di mana otoritas peradilan di kedua negara dapat bekerja sama dalam mendeteksi dan menuntut kegiatan kriminal, khususnya kejahatan seperti korupsi dan pencucian uang.

Perjanjian bantuan timbal balik dengan Indonesia sebagian besar didasarkan pada Konvensi Eropa tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan pada Undang-Undang Federal tentang Bantuan Timbal Balik Internasional dalam Masalah Pidana. Ini menyederhanakan dan mempercepat prosedur bantuan hukum timbal balik, khususnya dengan mengurangi persyaratan formal (mis. Pengabaian kebutuhan akan otentikasi) dan menetapkan secara terperinci persyaratan untuk permintaan bantuan timbal balik. Ini juga menunjuk otoritas pusat di setiap negara yang bertanggung jawab untuk menangani permintaan tersebut. Perjanjian tersebut secara tegas merujuk pada hak asasi manusia: jika diduga ada pelanggaran hak asasi manusia, Swiss dapat menolak untuk memberikan bantuan hukum.

Perjanjian tersebut akan mulai berlaku segera setelah persyaratan hukum domestik masing-masing negara telah dipenuhi. Di Swiss, Parlemen harus menyetujui perjanjian. Setelah itu dilakukan, perjanjian akan terbuka untuk referendum opsional, seperti biasa dalam kasus perjanjian internasional.

Dewan Federal sedang mengupayakan kebijakan untuk memperluas jaringan perjanjian internasional tentang bantuan hukum timbal balik untuk meningkatkan keamanan di Swiss dan untuk memastikan integritas negara sebagai pusat keuangan. Perjanjian yang ditandatangani dengan Indonesia merupakan bagian dari kebijakan ini.

Perdagangan bebas dan perlindungan paten

Anggota Dewan Federal Keller-Sutter juga menggunakan pertemuannya dengan Menteri Laoly untuk menyoroti pentingnya perlindungan paten yang baik bagi perusahaan-perusahaan Swiss yang aktif di Indonesia. Desember lalu Swiss dan Indonesia menandatangani perjanjian perdagangan bebas di mana barang-barang Swiss dan Indonesia yang diproduksi di negara Asia harus menikmati tingkat perlindungan paten yang sama),

Beberapa media di Swiss yang memberitakan kerjasama itu diantaranya :

• swissinfo.ch : https://www.swissinfo.ch/eng/international-relations_switzerland-and-indonesia-sign-deal-to-tackle-international-crime/44732740
• nau.ch : https://www.nau.ch/news/schweiz/schweiz-und-indonesien-verstarken-gegenseitige-rechtshilfe-65479475
• marchanzeiger.ch : https://www.marchanzeiger.ch/2019/02/04/vertragsunterzeichnung-mit-indonesien/

Dalam penelusuran zonasatunews.com, situs resmi pemerintah Swiss dan media Swiss tidak ada yang menuliskan pernyataan “asset recovery” atau “pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi”. Sejauh penelusuran media ini, pernyataan itu hanya berasal dari Media Center Kementrian Hukum Dan Ham Indonesia. 

.

Related Posts