Agus Mualif : Demokrasi (Tidak) Sehat

Praktik politik partai dalam demokrasi Indonesia, masih menempatkan penguasa sebagai sumber eksistensi partainya. Partai belum sepenuhnya menempatkan kepentingan atau suara  konstituennya sebagai  sumber ekstensinya. 

Oleh : Agus Mualif Rohadi

Ada kecenderungan bahwa politik partai di Indonesia condong menyerahkan masa depan mereka pada penguasa.  Padahal sejarah politik kekuasan membuktikan dua hal yaitu :

1. Ada gelar untuk kepala negara dan kepala pemerintahan seperti pemimpin seumur hidup, bapak pembangunan dan gelar gelar adat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa elit politik partai bahkan ormas menjadikan penguasa menjadi sumber eksistensinya.  Padahal disisi lain, terjadi pula :

2. Penjatuhan kekuasan kepala negara oleh kekuatan massa yang diikuti oleh perubahan besar ketika penguasa jatuh secara tidak konstitusional.

Bila kita amati 15 tahun kebelakang pada praktik demokrasi kita, banyak partai yang belum siap untuk menjadi oposisi. Ketika calon presiden yang diusung kalah, kemudian merapat dan mendukung koalisi pemenang. Pasca pilpres 2014, perubahan haluan partai  yang diikuti perpecahan partai bahkan diwarnai keikut sertaan birokrasi hukum pemerintah dengan tujuan menarik partai yang kalah masuk dalam koalisi penguasa.

Praktik politik partai dalam demokrasi Indonesia, masih menempatkan penguasa sebagai sumber eksistensi partainya. Partai belum sepenuhnya menempatkan kepentingan atau suara  konstituennya sebagai  sumber ekstensinya.  Bahkan ada partai yang betul betul menganggap bahwa terlibat langsung dalam pemerintahan merupakan keharusan untuk memperjuangkan eksistensinya, padahal jargon partai adalah suara partai adalah suara rakyat. Rakyat yang memilih partai berdasarkan jargonnya sudah tidak ada tempatnya karena perpindahan haluan mengikuti haluan partai dan penguasa yang punya jargon lain. Bahkan ada partai yang pemimpinnya hampir setiap saat mengkritik penguasa secara personal, tiba tiba saja merubah haluan partai. Ada nalar yang di jungkir balikkan. Ada pengkhianatan terhadap suara pemilih.

Dalam praktik demokrasi yang demikian, maka gagasan tentang cita cita dan kesejahteraan masyarakat yang diusung oleh pemimpin dan partai yang ditawarkan kepada masyarakat dalam pemilu pada dasarnya tidak mempunyai basis prinsip ideologi partai dan landasan keilmuwan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.  Ketika pilpres sudah selesai maka tidak ada lagi proses memperjuangkan gagasan. Seluruh gagasan menjadi milik pemenang.

Bahkan kecenderungan politik partai diikuti pula oleh pilar demokrasi lainnya, baik pilar penegakan hukum dan kebebasan berpendapat maupun pilar media informasi.
Nampak nyata pada perlakuan hukum terhadap pengkritik dan keberpihakan media mainstreem pada penguasa.

Praktik demokrasi tidak menempatkan oposisi sebagai kekuatan penyeimbang. Semua berita pada media mainstreem tertuju pada pemberitaan semua hal yang dilakukan oleh pemerintah sedang gagasan dan pendapat oposisi tidak mempunyai ruang dalam pemberitaan.  Media ikut andil dalam pengkerdilan proses check and balances.

Tidak ada lagi proses check and balances dalam parlemen agar demokrasi dapat berjalan sehat. Mayoritas parlemen telah menjadi pengikut penguasa.

Dalam praktik demokrasi yang demikian, maka parlemen tidak lagi dapat berfungsi melakukan kontrol, dan beresiko memunculkan demokrasi jalanan.  Parlemen tidak lagi dapat berfungsi untuk menampung dan menyalurkan suara rakyat. Parlemen tidak mempunyai posisi menekan pada kekuasaan, dan suara oposisi yang serak karena kehabisan tenaga hanya dijadikan bahan obrolan guyonan.

Pada proses demokrasi yang tidak ada penghormatan pada oposisi dan suara kritis menyebabkan proses politik primitif melalui demo jalanan masih mempunyai ruang yang besar dalam masyarakat.  Saat ini ruang tersebut diperluas melalui pemanfaatan media sosial.  Suara dalam media sosial pada dasarnya sama dengan demo jalanan. Masyarakat menjadi terlibat langsung dalam menggerakkan kepentingannya karena wakil mereka di parlemen tidak dapat dan tidak mampu menjalankan fungsi yang seharusnya. Akibatnya terjadi gesekan keras dalam masyarakat.

Proses demokrasi Indonesia yang tidak menyediakan ruang untuk check and balances diperparah oleh prosedur demokrasi yang tidak ada duanya di dunia. Perundang undangan mewajibkan pemilihan Presiden dan wakil rakyat dilakukan secara bersamaan waktunya dengan Presidential threshold 20 %. Perundang undangan seperti ini dapat mendorong munculnya oligarki kekuasan melalui koalisi mayoritas partai yang akan melakukan pergiliran kekuasaan diantara anggota koalisi partai penguasa dan mematikan oposisi.  Oligarki pemodal dapat menimbrung dan menguasai koalisi penguasa dan mendorong terjadinya penyalah gunaan kekuasaan serta mempersubur korupsi.

Dalam masyarakat yang menganut demokrasi yang sudah sehat, sering terjadi partai penguasa di parlemen jumlah utusannya lebih kecil dari partai yang bukan pemenang pilpres.  Suara oposisi di parlemen menjadi kuat dan mampu menjadi penyeimbang jalannya kekuasaan, sehingga mengakibatkan penegakan hukum menjadi berpihak kepada kebenaran sesuai norma yang berlaku. Media menjadi lebih jujur.  Ada media yang secara jelas menyebut sebagai media pemerintah maupun media oposisi dan ada media indenpent.

Gagasan mengenani kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat menjadi sangat penting karena masyarakat memperhatikan gagasan dan pelaksanaannya. Presiden dipilih karena gagasannya.  Rakyat memilih berdasarkan kecocokan kepentingannya dengan gagasan yang ditawarkan dan mempunyai preferensi tentang calon yang akan dipilihnya. Masyarakat mencatat dengan cermat gagasan calon pemimpin dan dapat menjatuhkan hukumannya pada saat yang tepat apabila gagasan tidak dilaksanakan. Tidak ada jualan omong kosong dari mereka yang akan dipilih.

Tidak terjadi kekuasaan dijatuhkan meskipun oposisi kuat di parlemen.  Penguasa akan mundur sendiri jika ketahuan ada skandal yang mengarah terjadinya tindak pidana atau kegagalan melaksanakan janji kampanye.  Moralitas kekuasaan dijunjung tinggi karena kecerdasan masyarakat dalam memilih yang didukung prosedur demokrasi yang memungkinkan terjadinya proses keseimbangan dan check and balances. Penguasa mempunyai rasa malu dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Parlemen berfungsi menjadi forum negoisasi gagasan yang menguntungkan masyarakat dan tidak lagi terjadi demo jalanan. Suara melalui demonstrasi ditujukan kepada parlemen ketika parlemen melakukan pembahasan kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah, bahkan masyarakat bisa menuntut adanya memorandum tertentu yang menjadi perhatian bersama yang menentukan nasib bangsa.

Hal tersebut bisa terjadi karena pemilih rasional ceruknya lebih besar dari pemilih konservatif.  Rakyat sudah cerdas dan tidak bisa dibohongi oleh pencitraan dan framing. Pemilih rasional bisa menjatuhkan pilihannya untuk presiden dari partai A, namun memilih wakil di parlemen dari partai B yang menjadi lawan partai A.  Rakyat sudah cerdas untuk ikut menciptakan keseimbangan kekuasaan dan terjadinya check and balances.

Kedepan masih perlu perubahan prinsipiil atas perundangan undangan yang terkait jalannya demokrasi Indonesia yang mendorong kecerdasan masyarakat dalam memilih sehingga menghormati dan menempatkan oposisi menjadi bagian penting dalam pergilirian kekuasaan dan terjadinya keseimbangan kekuasaan dan terlaksananya check and balances.

amr11022019

Related Posts