Menjamin Pasokan Migas : Target Produksi, Investasi, dan Kegamangan RUU Migas

Penemuan baru sangat dibutuhkan untuk mempertahankan produksi migas saat ini serta menjamin pasokan energi migas Indonesia. Dengan meningkatnya target lifting tersebut, diharapkan dapat mendukung tercapainya target penerimaan negara dan investasi.

(Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas)

Jakarta, Zonasatu News- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan, pada 2022 mendatang, produksi minyak nasional mencapai satu juta barel per hari (BOPD).

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Wisnu Prabawa Taher menuturkan, kunci untuk mencapai target tersebut adalah dengan gencar eksplorasi dan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR).

“Kuncinya pada eksplorasi dan EOR,” ujar Wisnu seperti dikutip CNBC Indonesia (1/2/2019).

Selain itu, SKK Migas mencatat, bakal ada 13 proyek migas yang rencananya akan beroperasi pada tahun ini. Proyek ini dapat menunjang produksi minyak, misalnya Proyek Full Well Stream Kedung Keris dengan produksi 3.800 bph oleh Exxon Mobil Cepu Ltd.

“Sehingga total estimasi produksi dari 13 proyek tersebut yakni 240 ribu boepd, dengan rincian produksi gas 1.300 mmscfd dan minyak 8.600 bph. Ada juga sumbangan produksi dari blok Rokan,” lanjut Wisnu.

Menurut catatan SKK Migas, ada 45 rencana pengembangan lapangan (plan of development/PoD) yang bisa disetujui di tahun ini, sehingga bisa meningkatkan cadangan migas negara.

Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffee Arizon Suardin mengatakan, PoD yang akan disetujui tersebut terdiri dari PoD pertama dan PoD lanjutan untuk optimasi produksi.

“Di antara 45 PoD itu, PoD besar yang akan disetujui misalnya proyek Lapangan Abadi Blok Masela, Proyek pengembangan laut dalam (IDD), dan proyek Senoro fase kedua,” terang Jaffee kepada media dalam paparan SKK Migas di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Sehingga, lanjut dia, jika seluruh proposal proyek tersebut disetujui tahun ini, maka akan ada tambahan cadangan migas sekitar 2,8 miliar barel setara minyak (BOE), dan otomatis bisa memenuhi pencapaian target reserve replacement ratio/RRR di atas 100%.

“Kalau lancar RRR bisa 300% di 2019,” kata Jaffee

Adapun, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto memaparkan, dari segi lifting migas di tahun ini ditetapkan di atas target APBN 2018, dari sebelumnya sebesar 2 juta setara barel minyak per hari (boepd) menjadi 2,025 juta boepd. Jika dirinci, maka target lifting minyak bumi sebesar 775 ribu barel per hari (bopd) dan target lifting gas bumi sebesar 1,250 juta boepd.

Upaya peningkatan lifting tersebut, kata Dwi, harus didukung dengan kegiatan eksplorasi yang masif. Di tahun 2019, rasio penggantian cadangan (reserve replacement ratio/RRR ) kembali dipatok sebesar 100%.

Foto: Reuters

Disetujuinya 45 rencana pengembangan lapangan (plan of development/PoD) sepanjang tahun 2018, dipastikan akan memberikan tambahan cadangan minyak dan gas bumi (migas) yang terbukti sekitar 831,5 juta setara barel minyak. Penambahan cadangan tersebut berdampak signifikan pada pencapaian RRR hingga 105,6% dari target 2018.

“Penemuan baru sangat dibutuhkan untuk mempertahankan produksi migas saat ini serta menjamin pasokan energi migas Indonesia. Dengan meningkatnya target lifting tersebut, diharapkan dapat mendukung tercapainya target penerimaan negara dan investasi,” ujar Dwi.

Meningkatkan investasi

Penambahan lapangan guna menambah cadangan minyak dan gas bumi untuk mempertahankan produksi migas saat ini serta menjamin pasokan energi migas di Indonesia, membutuhkan peningkatan investasi.

Masih menurut Dwi, target investasi hulu migas di tahun ini sebesar US$ 14,79 miliar, lebih tinggi dari target tahun lalu yang sebesar US$ 14 miliar. Sedangkan, untuk realisasi investasi hulu migas di 2018 tercatat US$ 11,99 miliar.

“Capaian investasi akan dikontribusi dari 13 proyek hulu migas yang akan onstream di tahun ini. Proyek tersebut merupakan proyek multiyear maupun yang akan mulai berjalan 2019 ini. Total nilai investasinya diestimasikan sebesar US$ 702 juta,” papar Dwi.

Namun diakui, untuk menarik investor bersedia berinvestasi di sektor hulu migas bukan perkara gampang. Dibutuhkan terobosan nyata yang menarik dan meyakinkan, misalnya pada aspek perizinan. Hal itu dikatakan pengamat migas Pri Agung Rakhmanto.

Pendiri Reforminer Institute itu memberikan contoh, misalnya pemerintah menyederhakan perizinan kegiatan operasional yang selama ini lintas kementerian/lembaga, lintas sektoral, pusat-regional, menjadi hanya satu pintu, yaitu di SKK migas saja.

Demikian juga, lanjutnya, penyederhanaan dalam masalah perpajakan, agar menjadi tugas SKK Migas untuk menyelesaikannya dengan Kementerian Keuangan.

“Terobosan dlm bentuk pernguatan peran SKK migas tersebut dapat dilakukan melalui revisi UU Migas yang beberapa waktu lalu draftnya sudah resmi diparipurnakan DPR,” ungkap Pri.

Pri menilai, penerbitan UU Migas baru oleh pemerintah akan menjadi terobosan konkret yang lebih fundamental di sektor energi, khususnya migas ketimbang misalnya hanya sekedar mengonversi kontrak-kontrak migas menjadi kontrak gross split.

“Perlu diingat, kontrak, termasuk dalam hal ini gross split, adalah bukan tujuan, tetapi sebatas hanya salah satu opsi instrumen, yang belum tentu diperlukan, apalagi tepat,” tandasnya.

RUU Migas

Berbeda dengan pandangan Pri Agung Rakhmanto diatas, dalam draft RUU Migas yang telah rampung dibahas DPR ini, peran sentral tata kelola migas akan diberikan kepada sebuah lembaga baru bernama Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. 

BP Migas dibubarkan berdasarkan Keputusan MK Nomor 36/2012. Namun, setelah membubarkan BP Migas, pemerintah membentuk SKK Migas di bawah Kementerian ESDM. Walhasil, keberadaan SKK Migas dianggap hanya sebagai lembaga sementara hingga berlakunya undang-udang yang baru.

Salah satu yang getol menuntut pembubaran SKK Migas adalah Kurtubi, anggota Komisi VII DPR RI. Anggota Fraksi Nasdem itu menilai pengelola migas harusnya perusahaan negara yakni Pertamina. Sehingga, kata dia, sebaikya SKK Migas dilebur ke Pertamina.

“SKK Migas harus dibubarkan dan digabung dengan Pertamina,” tegas Kurtubi dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/8/2016).

Kurtubi, anggota Komisi VII DPR

“Tapi, SKK migas ini lembaga yang melanggar konstitusi, kan BP (Badan Pelaksana) migas dulu dibubarkan karena melanggar konstitusi. Saya berbicara atas nama fraksi Nasdem mengusulkan dan memperjuangkan agar SKK migas dibubarkan dan digabungkan dengan pertamina, itu amanat MK, Kalau BPH Migas digabung saja dengan Dirjen Migas,” kata Kurtubi.

Selain itu, muncul pula usulan memperluas peran Pertamina sebagai representasi negara dalam penguasaan dan pengusahaan lahan migas. Pendapat ini menyarankan Pertamina diberi hak istimewa soal penawaran lahan migas baru maupun hak mengelola lahan yang kontraknya telah berakhir.

Sedangkan dalam draft yang disusun DPR, salah satu pasalnya mengatakan, harus ada badan usaha khusus baru di bidang minyak dan gas (BUK Migas) atau satu-satunya perwakilan negara di sektor ini.

Nantinya, BUK Migas akan memiliki wewenang yang saat ini dimiliki oleh regulator migas, yakni SKK Migas dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.

Related Posts