Daniel M. Rosyid : Segera Kembali ke UUD45

Oleh : Daniel Mohammad Rosyid

Ketegangan politik yang menyertai Pilpres 2019, keterbelahan masyarakat, dan banjir hoaxes di mana-mana, telah menunjukkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita semakin deformatif sejak reformasi 20 tahun silam. Kehidupan demokrasi kita makin jauh dari konsolidasi dan gagal membuahkan pemerintahan yang makin kompeten, melayani, dan adil, serta bermartabat di percaturan internasional.

Deformasi itu dipicu oleh amandemen yang menghancurkan sistem MPR. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan langsung anggota DPR/D, DPD dan Presiden. Partai politik mengambil peran yang makin besar dan terbukti makin memonopoli pasar politik. Presiden menjadi petugas partai, bukan mandataris MPR yang menjalankan GBHN sebagi amanah rakyat yang harus dilaksanakan Presiden.

Akibatnya makin tampak pada Pemilu Serentak 2019 ini. Jumlah partai politik yang besar namun dengan Presidential Threshold yang tinggi (yang anehnya ditentukan oleh hasil Pemilu 2014) telah menyebabkan kontestasi yang tajam, sementara peluang menjabat dua periode telah menyebabkan kontestasi yang tajam itu diperburuk oleh adanya petahana. Setiap petahana terbukti sulit menghindari penyalahgunaan jabatan dirinya walaupun bawahannya demi kepentingan memperlama berkuasa.

KPU bersama jaringan KPUD adalah lembaga yang paling dipertanyakan kompetensinya untuk mampu menyelenggarakan Pemilu Serentak yang rumit dan secara logistik tidak mudah dilaksanakan ini. Potensi kebocoran dan kecurangan besar sekali. Sudah lebih dari seratus orang penyelenggara Pemilu 2019 ini meninggal karena berbagai sebab, terutama kelelahan yang luar biasa. Kontestasi yang ketat memicu berbagai kecurangan Pemilu.

Pemilihan langsung di negara kepulauan seluas Eropa dengan ketimpangan yang menganga ini betul-betul suatu kekonyolan. Sihir keterpilihan telah meminggirkan keterwakilan melalui sistem MPR. Apakah masuk akal menyerahkan pemilihan presiden pada pemilih dengan pengtahuan yang terbatas yang tinggal di banyak daerah yang selama ini ditinggalkan oleh para perencana pembangunan ? Pastilah pemilih menjadi korban pencitraan, politik uang dan ditenggelamkan dalam hoaxes.

Siapapun presiden yang terpilih akan menghadapi tantangan deligitimasi yang luar biasa yang berpotensi mengganggu efektivitas pemerintahannya. Ini tidak bakal terjadi jika capres yang tidak terpilih beserta koalisinya legowo untuk mendukung penuh Presiden terpilih.

Kita harus segera kembali ke UUD45 versi Dekrit Presiden 1959 atau deformasi ini akan segera meruntuhkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Batasi jumlah partai politik dan cegah untuk memonopoli pasar politik. Biarkan pemilih memilih wakil2 mereka yang mereka kenal karena tinggal dekat dengan mereka. Pastikan pemilih bisa memilih anggota DPR/D, Utusan-utusan Daerah dan Utusan Golongan yang amanah dan kompeten. Lalu biarkan wakil-wakil rakyat ini yang memilih Presiden, Gubernur dan Bupati serta Walikota. Kemudian kita batasi setiap jabatan publik eksekutif hanya untuk satu periode saja.

Stop kekonyolan besar ini.

Grindelwald, 26/4/2019

Related Posts