People Power: Kehendak Politik dan Legitimasi Kedaulatan Rakyat

Oleh Abd. Rahmatullah Rorano, M.H 
Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI

People Power belakangan muncul dan populer sebagai payung narasi untuk mengawal perbaikan tatanan demokrasi. People Power hadir sebagai statement atas penolakan terhadap kecurangan dalam proses perayaan demokrasi pemilu serentak 2019. Dalam konteks pemilu 2019, istilah people power menjadi stimulus energi yang begitu besar bagi banyak elemen dalam masyarakat. Kesadaran politik masyarakat dan antusiasme yang begitu besar untuk melibatkan diri dalam realitas politik saat ini tumbuh dari implikasi produk kebijakan yang berdampak langsung di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kedudukan konstitusi, jelaslah bahwa rakyat (people) mempunyai legal standing dan positioning sebagai pemegang kedaulatan (power) dalam sebuah konsepsi negara hukum dengan sistem demokrasi. Pasal 28E ayat 3 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal 2 UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga diakui dan dijamin penyampaian pendapat secara bebas, sebagai perwujudan hak dan tanggungjawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. apabila hal paling mendasar tersebut disumbat dan terkesan dideligitimasi maka akan mempertegas ketidakberpihakan negara terhadap hak kedaulatan rakyat.

Niat dan pikiran-pikiran baik tidak boleh dihalangi. Solidaritas yang terjalin dan konsolidasi yang kian masif untuk mengawal proses demokrasi tidak boleh diredam dengan tuduhan mendeligitimasi lembaga negara dalam hal ini KPU sebagai pihak terkait. People power mesti disambut dengan kegembiraan dalam pembangunan nilai demokrasi. Pengawalan Pemilu tanpa digaji oleh negara adalah sebuah dukungan nyata terhadap kelangsungan demokrasi yang jujur, adil dan bermartabat. Mengatakan bahwa aksi people power sebagai upaya mendeligitimasi lembaga negara apalagi sampai menuduh sebagai tindakan inkonstitusional (makar) justru pernyataan tersebut adalah upaya mendeligitimasi kedaulatan rakyat dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Sejatinya, gerakan people power merupakan sebuah bentuk kesadaran dari masyarakat. Mereka berusaha melawan dan melakukan protes terhadap bentuk kedzaliman dan kesewenangan para penguasa. Caranya pun beragam. Mulai dari menyanggah fakta yang selama ini beredar di masyarakat, melawan arus ilmu pengetahuan dan mengungkap bobroknya sistem yang ada.

People power; Political will Masyarakat; Bukan “Makar”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makar diartikan sebagai (i) akal busuk, tipu muslihat; (ii) perbuatan dengan maksud menyerang; atau (iii) perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintahan yang sah. Sedangkan makar dalam beberapa buku KUH pidana berasal dari istilah aanslag (bahasa belanda) yang didefinisikan sebagai serangan (Pasal 104 KUHP).

Menurut R. Soesilo (1991:97) yang masuk dalam pengertian aanslag hanyalah perbuatan-perbuatan pelaksanaan, lebih lanjut aanslag itu terjadi biasanya disertai dengan perbuatan kekarasan. Artinya apabila tidak ada serangan atau percobaan serangan maka suatu perbuatan itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar. dengan demikian, perbuatan tindak pidana makar tidak seseharusnya ditafsirkan secara luas. Aparat hukum negara semestinya tidak perlu bertindak represif dan melihat kritik sebagai sebuah ancaman terhadap demokrasi, apalagi menciptakan phobia di tengah masayarakat.

Kehendak politik masyarakat (People power) untuk menunjukkan eksistensi menyampaikan pendapat dalam mengawal demokrasi yang damai dengan melibatkan berbagai lapisan elemen tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai bentuk upaya mendeligitimasi dan upaya gerakan inkonstitusional yang mengarah pada tindakan makar terhadap negara. Justru pengekangan terhadap hak dan kebebasan menyampaikan pendapat dapat dikategorikan sebagai bentuk Kejatahan sebagaimana yang termuat di dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

People power bukan bergerak atas landasan agama tertentu melainkan bergerak atas nama keadilan, people power bukan bergerak atas nama rasa atau etnis tertentu melainkan bergerak atas nama kebenaran. Indonesia mempunyai sejarah people power pada tahun 1998 di mana masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, pendidikan dan tingkatan ekonomi berkumpul dan bergerak atas nama penolakan terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dari pemangku kekuasaan yang dianggap korup.

Tidak fair rasanya jika masyarakat yang berangkat dar kegelisahan dan keresahan yang sama dalam menilai sebuah realitas dengan gamblang dideligitimasi spirit dan keinginannya mengawal sebuah tatanan sistem untuk menjamin proses demokrasi tidak dicederai dan dilecehkan oleh segelintir kelompok yang berkepentingan menuju kekuasaan.

Desakan Political Will Presiden

Konstelasi politik saat ini secara nyata menciptakan polarisasi hitam-putih elektoral dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut menyentuh mulai dari tataran elite sampai dengan tataran akar rumput (grass root). Tatanan yang telah terawat sekian lama oleh kehadiran regulasi sistem dan institusionalisasi yang berbalut negara hukum didasari ole trust masyarakat terhadap pemerintah (executive), legislatif (legislator) dan yudikatif (judicial). Rusaknya sebuah tatanan sosial dapat bermula dari pengaruh sebuah kebijakan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Disorientasi penegakan hukum akan melahirkan distrust atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan pemerintahan dan penegak hukum, apabila distrust telah terjadi maka konsekuensi logis yang mesti ditanggung adalah disintegration atau kehancuran sebuah tatanan sosial dalam bernegara dikarenakan perpecahan yang kian masif.

Kematian ratusan petugas KPPS tidak dapat dipandang sebagai sebuah hal yang biasa-biasa saja. Kecurangan demi kecurangan ditemukan secara nyata dan sebagian besar diaminkan oleh lembaga Bawaslu. Misalnya Bawaslu menetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar proses administrasi pemilu, tata cara pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan quick count. KPU juga dinyatakan melanggar tata cara dan prosedur penginputan data ke sistem informasi penghitungan suara (situng).

Dengan adanya kekalutan demokrasi yang disinyalir dilecehkan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) maka Jokowi semestinya hadir sebagai presiden dan menurunkan egonya untuk menggunakan identitas calon presiden yang notabene kembali ingin merebut jabatan sebagai presiden. Political will dari seorang pemimpin seharusnya hadir dalam situasi di mana kepentingan umum secara nyata telah meminta ruang prioritas untuk diberi atensi. Kesadaran politik masyarakat mendorong pengawasan secara pribadi maupun kolektif dalam proses pemilu serentak 2019.

Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan kenegaraan sepatutnya memberikan sikap dan pernyataan mengenai kekalutan politik yang terjadi. Saling mendeligitimasi antara masyarakat dan lembaga negara secara nyata telah terjadi dan akan berdampak pada hubungan struktural kenegaraan (tools) maupun probabilitas konflik horizontal di kalangan masyarakat. Ketika kekalutan didiamkan dan tidak ada penengah yang muncul secara bijaksana maka masyrakat (people society) akan mencari sendiri jalan kebenarannya yang dipandu oleh hati nurani. Rakyat akan berkumpul dengan sendirinya berdasar pada perasaan dan kesamaan naluri serta nurani, pada saat berkumpul itulah maka kekuatan (power) atas nama kedaulatan rakyat akan melegitimasi dirinya melalui sebuah gerakan People Power.

Related Posts