Mengenang Sejarah Penerimaan Azas Pancasila di HMI

Oleh : Agus Mualif Rohadi

Atas permintaan beberapa teman saya menuliskan pengalaman ini.

Setelah konggres HMI di Medan (tahun 1983) saya harus meninggalkan kuliah cukup lama (sekitar 1,5 tahun) karena : Situasi konggres di Medan.

Latar belakang konggres adalah Pak Harto sudah menyampaikan rencana membuat :

1) Undang-undang Parpol dan Golkar.(Golkar saat itu tidak disebut partai tapi sosok dan perilakunya persis partai),

2) Undang-undang keormasan, seluruh partai dan ormas harus ber AZAS Pancasila.

Saat itu, meskipun disebut rencana, hal itu harus diterjemahkan sebagai perintah bagi seluruh organ pemerintah. Artinya, sebelum Undang-Undang itu dibawa ke DPR, semua partai dan ormas harus sudah menyatakan menerima azas Pancasila. Jika tidak menerima sampai undang-undang dibawa ke DPR maka beresiko dibubarkan pemerintah.

Kebetulan rencana itu diungkapkan pada saat beberapa bulan sebelum HMI berkonggres.

Saat itu juga HMI menjadi bergolak.
Menpora Abdul Gafur yang alumni HMI harus banyak melakukan pertemuan dengan HMI meminta agar di konggres Medan HMI mau menerima azas Pancasila.

Bisa dimengerti kekawatiran Abdul Gafur saat itu.

Perlu diketahui pula saat itu, di birokrasi banyak alumni HMI sudah pada posisi eseleon II. Karir di birokrasi saat itu lebih menjanjikan dari pada berkarir di Partai maupun Golkar. Rekruitmen menteri bersumber dari birokrasi. Jatah Golkar hanya pos menteri tertentu dan terbatas.

Saat itu, cari orang pinter di birokrasi ketemunya rata-rata ya alumni HMI. Memang saat itu terjadi booming alumni HMI di birokrasi yang lulus pada tahun 1965 sampai 1970.

Kebetulan saat itu birokrasi dan BUMN menjadi sumber penyerapan tenaga kerja, karena industri masih terbatas, perbankan juga masih terbatas, sektor swasta belum berkembang. Ekonomi masih ditopang minyak dan pertanian. Jadi birokrasi dan BUMN menjadi motor penggerak ekonomi, penyerap tenaga kerja terbesar.

Artinya karir alumni HMI juga ditentukan konggres Medan. Hal ini juga harus dipertimbangkan serius oleh HMI, karena alumni HMI adalah kakak dan orang tua HMI yang menjadi akar HMI. Tanpa mereka aktivis HMI saat itu nggak mungkin eksis juga. HMI nggak boleh mengesampingkan mereka, meskipun saat itu HMI yang akan menentukan taqdir HMI dan alumninya.

Pasti ada yang berpikir HMI nggak apa-apa dibubarkan seperti halnya Masyumi yang sudah bubar.

Pasti juga ada pihak pihak lain yang berkepentingan HMI di bubarkan yang ikut memanfaatkan situasi.

Di konggres Medan, HMI cabang Surabaya, saat itu saya adalah ketua umumnya, menjadi motor untuk menerima azas Pancasila. Meskipun dukungan masih minoritas, tapi hal itu tetap harus diperjuangkan untuk membuka dialog dan membuat pijakan langkah pasca konggres Medan.

Dari dialog di konggres yang panas, keras dan bisa berakibat benturan fisik, akhirnya dapat dibuat kompromi, yaitu mengenai azas Pancasila HMI menunggu terbitnya undang-undang (kalimat persisnya saya lupa).

Meskipun belum menerima, secara politik bisa diterjemahkan HMI menolak azas Pancasila.

Konggres memilih Hari Azar Azis, mengalahkan Saleh Khalid yang didukung Surabaya.

Pasca konggres, gerakan untuk menerima azas Pancasila tetap berlanjut. PB HMI dan Bang Hary Azar Azis secara moral kesulitan untuk melakukan manuver secara terbuka menuju penerimaan azas Pancasila.

Peran itu, diambil HMI cabang Surabaya, meskipun saya beberapa kali ketemu Bang Hary untuk berdiskusi.Saya harus berkeliling ke banyak Cabang-cabang besar untuk menyamakan persepsi.

HMI cabang Surabaya dua kali membuat pertemuan besar dengan cabang-cabang lain, meskipun secara formal tidak diakui PBHMI, namun PB HMI juga tidak melarang, dan tidak menghalangi. Secara politik berarti merestui meskipun secara organisatoris tidak mengakui.

Menjelang pleno HMI membahas persiapan konggres, Badko HMI Jatim dan HMI Cabang Surabaya berkoordinasi dengan Pangdam Brawijaya, berencana membuat pernyataan menerima azas Pancasila yang dicetuskan bersamaan dengan pleno HMI.

Saya ikut pleno HMI ketika semua koran dan tv memberitakan penerimaan azas itu. Pleno jadi hambar dan minta pertanggung jawaban kepada saya. Banyak usulan untuk memberikan sangsi kepada Badko HMI Jatim dan HMI Cabang Surabaya.

Tapi saya kembalikan lagi ke forum pleno untuk membuat sikap baik tentang azas dan maupun tentang sangsi itu. Saya menyatakan itu karena saya yakin setelah ada pernyataan Badko Jatim, pleno PBHMI tidak ada pilihan sikap lain.

Akhirnya pleno PBHMI memang menerima azas pancasila agar dapat menyelenggarakan konggres HMI. Pernyataan menerima itu kemudian dicetuskan di Yogjakarta di rumah Pak Lafran Pane. Saya ikut dalam membuat pernyataan itu.

Usai pernyataan itu, Bang Hary berdiskusi tentang sangsi yang harus diberikan kepada Badko HMI Jatim dan Cabang Surabaya.

Saya harus ikut mendiskusikan sangsi yang harus diterima oleh saya sendiri dan teman teman Badko Jatim dan Cabang Surabaya.

Akhirnya ada kompromi. Bisa dibekukan tapi dipulihkan menjelang konggres.Tapi aktifitas kan ya tetap jalan meskipun secara organisatoris dibekukan.

Saya sebelumnya tidak pernah mengungkap diskusi tentang sangsi itu. Tapi Bang Hary Azar Azis sendiri yang mengungkapnya ketika ada acara sukuran pengukuhan pengangkatan beliau sebagai guru besar Unair sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu di Hotel Bumi Surabaya.

Pasca konggres Padang (tahun 1986) yang memformalkan hasil pleno HMI, beberapa waktu kemudian muncul HMI MPO.

Tentu banyak liku-liku peristiwa yang nggak bisa saya tuliskan di halaman terbatas ini. 

amr 05072019.

Related Posts