Siapa Yang Menang Dan Eksis Di Orbit Publik?

Oleh : Agus Mualif Rohadi

Sudah jadi fakta sejarah bahwa Pak Jkw yang mantan walikota dan hanya dua tahun menjadi Gubernur, yang secara hipotetis belum mempunyai jaringan politik yang kuat, namun secara tiba tiba dan mengejutkan oleh karena dukungan partai dan branding image yang mengena kemudian pada tahun 2014 langsung jadi presiden dalam sistem politik presidential yang multi partai.

Keterbatasan itu membuat sosoknya terlihat kurang kuat menyandang sifat kekuasaan, namun hanya nampak sebagai presiden yang diberi kekuasaan oleh para pengusung yang menjadi pengendali kekuasan berwujud kolaborasi kekuatan politik dan bisnis.

Dalam lima tahun pemerintahan, kolaborasi kekuatan pengendali ini menghasilkan problem yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu dobel defisit neraca apbn, dan kondisi keuangan yang parah pada beberapa BUMN strategis seperti Krakatau Steel, Semen Indonesia, dan BUMN karya yang membangun jalan tol, serta jatuhnya harga komoditas produksi rakyat seperti beras, gula dan garam. 

Diduga ada politik bisnis yang memainkan kebijakan impor dan investasi yang berakibat memunculkan masalah besar yang bisa berdampak jangka panjang terhadap ekonomi,  bisnis bumn strategis dan komoditas rakyat.

Ada bau pemborosan uang negara dalam pembelian beras petani yang dibiarkan membusuk digudang bulog karena pasar sudah dijejali beras impor. Gula petani banyak meleleh di gudang gudang karena tidak tersalurkan akibat impor gula yang sudah memenuhi pasar sedang garam rakyat harganya anjlok digempur garam impor.

Muncul investasi asing memproduksi semen dan baja yang didahului kebijakan impor baja dan semen  berharga murah yang menghajar bumn. Tujuannya jelas, mengambil sebagian pangsa pasar baja dan semen dalam negeri dengan resiko keuangan ditanggung bumn akibat turunnya produksi.  Juga terkesan adanya komitmen menjamin keamanan datangnya investasi asing dibarengi membawa tenaga kerja asing yang menyalah gunakan visa kunjungan yang berakibat merugikan pendapatan negara dari pemasukan iuran tenaga kerja asing sekaligus mempersempit penyerapan tenaga kerja dalam negeri.

Aktor utama kolaborasi dalam kabinet diperankan oleh Pak LBP dan Pak Enggar yang bermain gendang rampak sedang Bu Rini menjadi aktris pendukung sekaligus pelengkap penderita. 

Untuk menutup ekses gendang rampak bisnis yang menimbulkan problem ekonomi, diciptakan isu ideologis temporal yang terukur untuk membelah opini rakyat. Sedang untuk pengendalian isu ini, aktor utamanya adalah Pak Wiranto dan Pak Tito dengan menggandeng ormas tertentu yang menjadi basis partai dalam koalisi.

Isu problem ekonomi dan bisnis yang dihadapkan dengan isu ideologis buatan ini akhirnya muncul sebagai tema utama kampanye capres sehingga pilpres menjadi sangat keras dan berat, terjadi pembelahan rakyat sekakigus fanatisme pendukung. Kerasnya pembelahan menghasilkan perbuatan menghalalkan segala cara berbau perilaku curang berbuah konflik berakhir dengan pelegalan atas dimenangkannya petahana.

Namun problem sebenarnya tidak otomatis  terselesaikan dan hilang.  Sudah satu bulan lebih masa kemenangan namun belum ada narasi kemenangan yang dapat menjadi harapan penyelesaian problem ekonomi dan bisnis. Sedang isu ideologis temporal dengan sendirinya menghilang karena memang hanya rekayasa saja yang tidak benar benar berkembang ditengah masyarakat.

Yang muncul justru manuver politik yang tidak lazim dari pemenang mencoba merangkul pihak yang dikalahkan dengan melalui jalan yang rumit namun gagal, lalu disusul manuver yang di lakoni oleh Pak Budi Gunawan dan Pak Pramono Anung yang berada dalam kendali Bu Megawati untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.  Dua manuver yang sepertinya menyembunyikan adanya masalah dalam koalisi petahana.

Untuk menilai manuver itu, perlu ditengok, siapakah yang sebenarnya lebih diuntungkan selama lima tahun kepresidenan Pak Jkw dan siapa yang menanggung resiko lebih besar  ? Siapa yang lebih diuntungkan dalam pemilu serentak ini  ?

Yang mendapat keuntungan besar dari peran Pak  LBP dan Pak Enggar adalah Nasdem dan tentu penyokongnya, sedang Bu Rini yang menjadi menteri pdip malah menjadi bagian permainan gendang rampak yang dampaknya tidak memberikan keuntungan untuk PDIP. 

Nasdem memperoleh keuntungan elektoral dan tentunya keuntungan bisnis, sedang pdip tidak mendapat keuntungan elektoral bahkan menanggung resiko politik dari ekses isu ideologis buatan dan problem ekonomi, karena Pak Jkw tetap diidentifikasi sebagai orang pdip, sebagai petugas partai pdip. Jokowers terbukti menjatuhkan pilihan ke nasdem dan partai partai sekoci baru.  Nasdem bahkan tidak menanggung resiko politik apapun. Sedang Golkar malah dirugikan dan PKB hanya diuntugkan dari kecelakaan yang dialami saudara sekeranjangnya yaitu PPP.

Hasil dan efek elektoral serta tidak adanya narasi harapan perbaikan kondisi ekonomi yang tidak menentu dalam lima tahun kedepan seperti menunjukkan bahwa koalisi Pak Jkw belum dapat dapat membuat resep untuk mengatasi problem ekonomi yang berpotensi menimbulkan resiko politik cukup berat.

Belum ada selentingan tentang siapa orang yang akan menjadi nakhoda perbaikan kondisi ekonomi yang mempunyai track record yang lebih baik dari yang ada dikabinet sekarang, menjadi ganjalan yang berakibat belum terlihat gambaran tentang susunan kabinet.

Nampak sekali adanya keraguan atas kemampuan pada internal koalisi untuk mengatasi kondisi ekonomi dalam jangka waktu yang terukur.  Siapakah atau partai manakah yang berani berinisiatif menyodorkan nama orang yang akan menjadi komandan mengatasi problem ekonomi ini.  Yang menyodorkan nama akan menanggung resiko apabila kondisi ekonomi tidak membaik.

Itulah kondisi yang berpotensi memunculkan resiko politik yang besar yang harus ditanggung koalisi pemerintah yang dapat berakibat pada pemilu 2024.

Isu ekonomi dan bisnis pasti menjadi senjata bagi oposisi untuk menyerang koalisi pemerintah. Dilain pihak stigma isu ideologis buatan yang ditempelkan pada oposisi sudah tidak lagi bermanfaat.  Masyarakat sudah semakin paham, apalagi belum ada ormas semacam HTI yang bisa dijadikan kurban.  Jika HRS tidak dipulangkan dan FPI tidak muncul kepermukaan kecuali ada bencana alam, maka tidak ada lagi alamat bagi isu ideologis buatan.  Pancingan kasus ideologis jika tidak ditanggapi justru akan berubah menjadi isu politik  memukul pemerintah. Sedang jika HRS dapat pulang, hal itu karena PS telah secara terbuka menyampaikan agar pemerintah memulangkannya.

Ada kebutuhan langkah politik koalisi pemerintah membuat pijakan untuk keluar dari resiko politik untuk lima tahun kedepan agar tetap terbuka peluang memenangkan pemilu dan pilpres 2024. Peluang itu bisa diraih bila dapat membangun kemitraan strategis dengan partai oposisi yang dapat menetralisir resiko politik.

Megawati dapat menangkap peluang itu justru karena pdip tidak memperoleh keuntungan elektoral.

Ketika Pak LBP gagal membangun jembatan komunikasi, lalu Pak Budi Gunawan dan Pramono Anung berhasil mengkreasi pertemuan penting.  Pertemuan PS dengan Jkw hanyalah pintu masuk dan sopan santun untuk pertemuan yang ditargetkan yaitu pertemuan antara Megawati dengan PS.  Pentingnya pertemuan tersebut dibuktikan dengan adanya pertemuan yang mendahuluinya yaitu kencan para Ketua Umum partai koalisi pemerintah minus Megawati, dan undangan Surya Paloh kepada Anis pada saat Megawati bertemu PS. Kencan dan pertemuan yang dimaksudkan sebagai upaya membuat keseimbangan namun tidak bermanfaat.

Setelah pertemuan itu PDIP menyatakan susunan kabinet sepenuhnya terserah Jkw.  Beban dan resiko politik telah  diletakkan pada Jkw. Megawati duduk manis, toh Jkw tidak akan berani meninggalkan pdip, namun jika ada keberhasilan pdip ikut menikmati.  Megawati bahkan tidak menyodorkan nama. Permainan cantik dari Megawati. Siapapun orang pdip yang dipilih Jkw masuk kabinet, maka orang tersebut pasti akan terlebih dahulu lapor dan minta persetujuan Megawati. 

PDIP tidak perlu berebut posisi kabinet sedang yang pusing tentu Pak Jkw dan partai koalisi lannnya.  Salah menempatkan posisi orang pdip pada kabinet serta salah membuat proporsi komposisi akan beresiko munculnya manuver politik dari Megawati.  PDIP bisa sama sekali tidak sungkan untuk bersikap sangat kritis pada masalah yang muncul atau sangat kritis pada ketidak berhasilan pencapaian target. Jika ini terjadi sangat mungkin dapat memancing partai koalisi lainnya atau faksi dalam partai melakukan langkah serupa.  Golkar adalah partai yang sangat berpengalaman dalam manuver seperti itu.

Belum muncul optimisme dalam penyusunan kabinet. Adakah tokoh sentral yang terpental dan muncul pemain baru dari koalisi pemerintah ?

LBP, Enggar, Rini, sangat mungkin menjadi kandidat yang terpental dari formasi kabinet.  Mereka dapat dianggap gagal dan jadi biang masalah ekonomi dan bisnis.  Wiranto juga jadi kandidat kuat dicoret karena partainya hampir punah.  Tito tetap menjadi kapolri tetapi ketika pensiun mungkin tidak dapat jatah di kabinet.

Tanpa ada narasi kemenangan pilpres yang memunculkan optimisme, akankah muncul tokoh baru dari formasi kabinet yang dapat berperan kuat menjadi pengendali mengatasi masalah ekonomi sehingga berpeluang menjadi calon presiden ? Jika sulit muncul, adakah tokoh baru yang dapat dimunculkan melalui isu politik ? Adakah isu politik yang lebih kuat dari isu ideologis?

Tidak lama lagi, Jkw segera ditinggal nikmatnya dukungan kolaborasi kekuatan politik, para tokoh gaek termasuk SBY dan JK ikut menepi diiringi hilangnya siraman aura pengaruh politik, menyisakan Megawati dan Prabowo berada di palagan pada dua sisi berhadapan, sedang Surya Paloh bergerak sesuai arah angin.

Untuk sementara, ditengah palagan diisi stok tokoh oposisi yang cukup kuat, sebut saja Sandiaga, Anis dan Gatot yang bertahan dari serangan isu ideologis, dan terbukti mempunyai kualifikasi kekuatan leadership yang tidak memerlukan jabatan menteri agar tetap berada di orbit publik untuk menjadi magnet baru dalam riuhnya persaingan pengaruh politik nasional.

amr28072019

Editor : Setyanegara 

 

 

 

 

 

Tags: Agus Mualif

Related Posts