Menanti Peningkatan Manfaat Program BP-JAMSOSTEK

Oleh : Hery Susanto

Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(KORNAS MP BPJS)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP-Jamsostek) melaporkan prestasi dan kegembiraan atas meningkatnya investasi, kepesertaan, dan usulan peningkatan manfaat program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja BP Jamsostek.

BP-Jamsostek salurkan dana investasinya sebesar 60% dalam bentuk surat utang, itu sudah melampaui kewajiban minimal. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 1/2016, seluruh lini Industri Keuangan Non Bank (IKNB) wajib menggenggam surat utang negara ini berkisar 20%-50%. BP-Jamsostek dikenai kewajiban paling besar yakni minimal 50% dari investasi Dana Jaminan Sosial. Sementara itu kewajiban terendah dikenakan pada asuransi umum sebesar minimal 20%. Hanya dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang dikecualikan dari aturan ini. Dana kelolaan BPJS TK sebagian besar masih ditempatkan pada instrumen investasi surat utang dengan porsi mencapai 60 persen, instrumen saham sekitar 18 persen, Reksadana 10 persen, Deposito 10 persen, dan investasi langsung 1 persen.

BP-Jamsostek melaporkan jumlah peserta 48,4 juta peserta terdiri dari 28,6 juta peserta aktif dan 19,8 juta peserta non aktif. Ada peningkatan 8 jutaan orang peserta, dengan nilai iuran dihimpun Rp 65,1 triliun. Aset dana jaminan sosial yang dikelola sudah mencapai Rp 410 triliun naik 15 persen yoy. Kinerja BP-Jamsostek dengan dana begitu besar seharusnya berpotensi untuk meningkatkan manfaat yang lebih besar bagi pesertanya.

Paradoks Perpres Jaminan Kesehatan

Di tengah harapan publik atas meningkatnya manfaat program BP-Jamsostek dimaksud, juseru pemerintah melalui Presiden RI saat ini malah lebih dulu mengesahkan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres tersebut mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3 menjadi Rp. 42.000/bulan, kelas 2 menjadi Rp. 110.000/bulan dan kelas 1 menjadi Rp. 160.000/bulan. Iuran baru BPJS kesehatan akan berlaku per Januari 2020 mendatang. Ini membebani rakyat, sebab nilai upah dan daya beli warga saat ini yang tidak sebanding dengan beban kenaikan iuran preminya.

Paradoks BPJS Kesehatan dengan BP-Jamsostek, iuran naik, namun manfaat dan pelayanan program JKN masih dikeluhkan publik. Fakta di lapangan banyak ditemukan kamar perawatan selalu penuh, stok obat dan darah kosong, antrian pasien yang panjang mengular, dan lainnya. Pasca terbitnya Perpres Jaminan Kesehatan tersebut akankah efektif bisa menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan JKN?

Urgensi Revisi PP 44 Tahun 2015

Mengingat amanat Pasal 29 dan Pasal 36 dari PP No 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Pasal 29 PP tersebut yang menegaskan bahwa : “Besarnya iuran dan manfaat program JKK bagi peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun. Begitu pula dengan Pasal 36 PP tersebut yang menegaskan bahwa : “Besarnya iuran dan manfaat program JKM bagi peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun. Namun, sejak 30 Juni 2015, lebih dari empat tahun lamanya revisi PP tersebut belum diterbitkan sebagaimana amanat Pasal 29 dan 36 PP No 44 Tahun 2015.

Usulan revisi PP 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, ada peningkatan santunan JKM dari Rp 24 juta dan beasiswa sampai dengan kuliah S1 untuk 1 orang anak peserta menjadi Rp 42 juta dan beasiswa hingga kuliah S1 untuk dua orang anak peserta dengan nilai hingga Rp 174 juta. Peningkatan manfaat program JKK berupa home care Rp 20 juta, santunan pemakaman dan santunan berkala sebesar Rp 22 juta. Beberapa peningkatan manfaat program BP-Jamsostek ini sesuatu yang positif mengingat terjadinya peningkatan manfaat program tanpa adanya kenaikan iuran premi BP-Jamsostek.

Untuk meningkatkan optimalisasi manfaat program BP-Jamsostek maka semua elemen, terutama pemerintah nelalui presiden perlu segera terbitkan pengesahan revisi PP Nomor 44/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Hal ini sangat penting, mengingat dana kelolaan BP-Jamsostek itu murni milik pekerja, bukan dana pemerintah. Prinsip kesembilan dari BPJS yakni “hasil pengelolaan dana jaminan sosial harus digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya bagi peserta.”

Editor : Setyanegara

Related Posts