ZONASATUNEWS.COM–Bupati Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar tampak marah-marah dalam video amatir yang beredar.

Dia marah marah, karena beras sudah siap tapi nggak bisa di distribusikan karena aturan dari kementrian belum siap.Sementara penerima BLT tidak bisa menerima dari beras yang ada. Padahal mereka sangat membutuhkan.

“Ya BLT itu kapan.Ngeyel tu Menteri” katanya.

Banyak bikin aturan yang tidak jelas. 

“Gara-gara bikin aturan yang ganti-ganti bisa saja rakyat sayandak makan,” katanya

 

 Perppu dan PSBB

Akibat Perpu dan perpres PSBB Administrasi keuangan pemerintah seperti keos.

Pemerintah Pusat nggak mau pakai UU karantina wilayah, karena maunya daerah harus terlibat sampai ke masalah keuangannya, maka kemudian bikin perpu dan perpres PSBB.

Perpu dan perpres PSBB itu, melibatkan daerah sampai ke masalah keuangan, bukan hanya terlibat teknis saja dimana keuangan dan logistik di siapkan pemerintah pusat.

Akibatnya, pemda harus merubah APBD secara total dalam situasi tidak tahu persis berapa kebutuhan anggaran yang harus disiapkan.

Mencari anggaran sektor apa saja yang harus dialihkan saja sudah repot, apalagi ini berapa anggaran yang dibutuhkan juga tidak tahu persis.

“Nanti disiap sebesar Rp x dengan mengalihkan anggaran dari sektor a dan b, lah nanti kalau nggak cukup bagaimana ? Merubah lagi, buat APBD lagi,bicara sama DPRD lagi? Kalau seperti ini kan jadi kacau,” ujar sumber zonasatunews.com, yang tidak bersedia disebut namanya.

“Pemerintah pusat nggak siap bikin aturan secara komprehensif kebutuhan perundang-undangan untuk itu. Perlu peraturan yang membuat kecepatan perubahan anggaran sekaligus melindungi kepala daerah,” tegasnya.

Editor :  Setyanegara

Related Posts