Skandal Kartu Prakerja, Jumhur : Presiden Harus Batalkan Perampokan Ugal-ugalan Uang Negara Itu

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA–Mantan Kepala BNPTKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), Muhammad Jumhur Hidayat meminta Presiden Joko Widodo segera menghentikan upaya perampokan ugal-ugalan yang kasat mata dalam program kartu prakerja, yang biayanya mencapai Rp 5,6 triliun.

Jumhur, mantan aktivis mahasiswa ITB itu menegaskan, sebaiknya uang itu dialihakan kepada 2 juta orang ter-PHK dan pencari kerja.

Jika Presiden tidak menghentikannya, maka presiden dianggap menyetujui perbuatan tercela tersebut dan presiden patut dianggap ikut tercela karena menyetujui perampokan yang kasat mata. Padahal Presiden memiliki kekuasaan untuk menghentikannya.

“Bila ini terjadi (perbuatan perampokan itu dibiarkan) maka artinya presiden pun melakukan perbuatan tercela. Saya pertaruhan kredibilitas profesionalisme dan idealisme saya dan mendesak perbuatan tercela ini segera dihentikan dan uang triliunan tersebut dialihkan dan diberikan kepada rakyat yang berhak yang memang sangat membutuhkan di tengah wabah virus Corona ini,” kata Jumhur dalam audio yang beredar di sosial media Selasa (28/4),seperti dikutip hajinews.id

Suara Jumhur dalam audio yang beredar itu seperti surat terbuka, ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, para tokoh bangsa dan para ketua umum partai politik.

Berikut videonya:

Ia mengingatkan, hari-hari ini dan jam-jam ini sedang terjadi pencurian bahkan mungkin tepatnya perampokan uang negara uang rakyat secara besar-besaran yang membonceng pada pelaksanaan program kartu pra kerja, yang sesungguhnya program itu diawali dengan niat yang baik. Betapa tidak, dari anggaran Rp 20 triliun disisihkan Rp 5, 6 triliun untuk pemain tengah yang sungguh tidak memiliki kompetensi apapun untuk mengelola dana sebesar itu

Apalagi pekerjaan itu dilakukan dengan membajak tugas pokok dari Kementerian Ketenagakerjaan c.q Dirjen Binalattas yang telah terbiasa berpuluh-puluh tahun melaksanakan tugas tersebut walau dengan anggaran yang seadanya dan jauh di bawah Rp 20 triliun seperti sekarang ini.

“Saya sendiri telah menghitung, bila saja yang buat konten pelatihan di video dengan biaya per pelatihan Rp 70 juta maka hanya perlu Rp 140 miliar saja untuk membuat 2000 konten pelatihan seperti yang ada sekarang ini,” katnya.

“Tidak perlu lagi harus ada pemain tengah berupa 8 provider digital platform yang mengharuskan dibayar oleh uang negara lebih dari Rp 5,4 triliun. Ini artinya ada keuntungan 40 kali lipat atau 40 persen yang dinikmati oleh perusahaan platform digital itu,” katanya.

Jumhur tidak ambil pusing kalau keuntungan itu adalah karena persaingan di pasar apalagi bila di pasar internasional. Masalahnya keuntungan sebesar itu diambil dari anggaran negara atau uang rakyat di saat justru puluhan juta rakyat jatuh miskin dan bahkan sudah mulai kelaparan akibat wabah virus ini.

“Sungguh ini adalah perbuatan tercela dari jajaran pelaksana di bawah presiden dan karena itu Presiden harus segera menghentikan cara yang vulgar dan ugal-ugalan dalam rampok uang negara ini,” ujar Jumhur.

Jumhur menilai sampai saat ini tidak ada lembaga yang lebih Kredibel untuk menjalankan program kartu pra kerja ini selain Kementerian Ketenagakerjaan, karena Lembaga ini sejak Indonesia merdeka memiliki tugas pokok itu.

Ditambah lagi dengan berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia yang lebih dari 500 kabupaten kota dan 34 provinsi maka selain dari pengalaman maka pendataannya pun yang paling dekat dengan keadaan sebenarnya.

Setiap pencari kerja di daerah mereka mendatangi dinas tenaga kerja untuk mencatatkan diri dan mendapatkan kartu AK 1 atau sering juga disebut kartu kuning.

Demikian juga hampir semua industri yang melakukan PHK selalu melaporkan kepada Dinas Tenaga kerja setempat. Semua data tersebut di rekapitulasi di provinsi dan dan bermuara di Kementerian Ketenagakerjaan.

“Sungguh tidak masuk di akal, Republik yang sudah di perlengkapi oleh lembaga yang demikian terstruktur tiba-tiba tugasnya digantikan oleh manajemen pelaksana kartu pekerja yang bersifat ad hoc yang dibentuk oleh komite di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian,” katanya.

“Pastilah kelembagaan itu itu adalah kaleng kaleng atau abal-abal yang memang fungsinya untuk menyembunyikan rencana jahat menggarong atau merampok uang negara atau rakyat ini,” katanya.

Karena itu, sambung Jumhur, sekali lagi Presiden harus segera menghentikan perbuatan tercela yang dilakukan jajaran di bawahnya ini.

“Mumpung baru sekitar Rp 166 miliar dari Rp 5,6 triliun yang dalam proses perampokan. Presiden masih bisa menyelamatkan uang rakyat karena perampokan itu sangat telanjang dan kasat mata,” tegasnya.

Editor : Setyanegara

Related Posts