Prodewa Minta Pemerintah Transparan, Tidak Ada KKN Dalam Bantuan Sosial Covid-19

ZONASATUNEWS.COM–Di tengah merebaknya wabah covid-19 di Indonesia, pemerintah telah melakukan realokasi APBN untuk memberikan sejumlah bantuan baik tunai maupun non tunai. Dari mulai bantuan PKH, Bantuan Pangan non tunai, Kartu Prakerja, Realokasi Dana Desa, dsb.

Selain bantuan yang akan salurkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten juga telah melakukan realokasi APBD untuk Memberikan Bantuan tunai maupun non tunai.

Tentunya harapan kita masing-masing dari setiap penerima bantuan berbeda orang agar tidak terjadi kesenjangan penerima bantuan dan konflik horizontal dimasyarakat.

Direktur Riset dan Kebijakan Publik Progressive Democracy Watch Ahmad Zidni berharap dalam proses pendataan penerima bantuan yang dilakukan oleh pemerintah desa atau RT/RW dari masing-masing program harus benar-benar objektif, transparan dan jauh dari unsusr Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN)”

“Selain Itu kita berharap adanya pengawalan pendataan hingga pembagian yang dilakukan oleh aparat kepolisian agar bantuan sosial Ini tepat sasaran dan merata,” kata Ahmad Zidni.

Ahmad melanjutkan, kiranya perlu ada gugus tugas tersendiri yang fokus memantau pendataan dan pembagian bantuan dari pemerintah.

“Jangan sampai pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah untuk penanggulangan Covid-19 menjadi lahan bacakan korupsi pejabat elite desa atau kelurahan. Yang menari-nari di atas penderitaan rakyatnya,” tegas Ahmad

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts