Puan “Mengamandemen” Pembukaan UUD 1945, Menambahkan Kata “Pro Rakyat”

ZONASATUNEWS,COM –Aneh, dan sekaligus mengejutkan. Ketua DPR RI Puan Maharani menambahkan kata “Pro Rakyat” di bagian akhir pembacaan Pembukaan UUD 1945, saat peringatan Hari Lahir Pancasila (1 Juni 2020).

“Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan neraga Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada; Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pro rakyat,” ucap Puan Maharani secara virtual, seperti terekam dalam video yang viral.

Kejahatan Konstitusi

Ketua ProDem Iwan Sumule menyebut aksi Puan Maharani itu sebagai kejahatan konstitusi. Di mana, Puan telah mengubah isi Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 45 tidak boleh diubah karena berisi “Dasar Negara” sesuai Tap MPR IX/MPR/1978 dan III/MPR/1983.

“Mengubah isi Pembukaan UUD 1945 atau biasa disebut Mukadimah UUD 1945 dapat dikategorikan sebagai kejahataan konstitusi. Tak boleh diubah karena berisi “Dasar Negara” sesuai Tap MPR IX/MPR/1978 dan III/MPR/1983. Ganti Ketua @DPR_RI dan mesti diberi sanksi hukum. Iya gak sih?,” tulis Iwan di akun Twitter @KetuaMajelis mengomentari tulisan bertajuk “Puan Maharani Baca UUD 1945 Dengan menambahkan Kalimat “Pro Rakyat”.

Harus klarifikasi

Belum diketahui secara pasti apakah kata “Pro Rakyat” yang diucapkan Puan itu juga tertulis dalam teks atau hanya tambahan dia sendiri. Puan dan Sekretariat Jenderal DPR RI harus memberikan klarifikasi. Apa maksudnya menambahkan kata itu.

Ini persolan serius, mengingat Puan adalah ketua DPR RI, lembaga tinggi negara yang tidak boleh berbuat seenaknya terhadap teks Pembukaan UUD 1945. Puan membaca teks itu dalam acara resmi kenegaraan, peringatan Hari Lahir Pancasila.Tindakan Puan ini sudah berbahaya, karena bisa dianggap melakukan “amandemen” secara ilegal. 

Lihat selengkapnya dalam video ini :

 

Editor : Setyanegara

Related Posts