ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk melakukan pemantauan serius terhadap kerjasama lembaga negara dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) terkait berbagai program dalam penanggulangan wabah Covid 19. Bahkan upaya penyadapan dinilai perlu untuk dilakukan.
Ketua Forum Duta Masyarakat Mandiri (FODMA), Hendri Asfan mengatakan KPK harus segera melakukan penyadapan secara menyeluruh baik terhadap lembaga negara dan kepada DPP KNPI. Hal itu disampaikan mengingat amanah yang diembankan kepada KNPI oleh berbagai lembaga negara tersebut terkait penanggulangan wabah Covid-19 dinilai minim pengawasan dan sangat rentan terjadi penyelewengan.
“KPK harus segera melakukan pengawasan mendalam terkait kerjasama lembaga pemerintah dengan KNPI. KPK harus punya strategi serius, karena bantuan pemerintah yang melibatkan KNPI, terkait penanggulangan wabah covid ini jumlahnya bukan sedikit. Kalau lalai dari pengawasan, potensi korupsinya sangat besar,” ujar Hendri dalam rilis yang disampaikan pada rekan-rekan media di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (6/6/2020).
Dia mengungkapkan, FODMA mendapatkan banyak laporan dari masyarakat terkait bantuan pemerintah yang disalurkan melalui KNPI diduga mengalami banyak kebocoran.
Oleh karena itu, sambung Hendri, pihaknya mendesak KPK agar segera melakukan investigasi serius, dengan salah satunya melakukan penyadapan terutama terhadap lembaga negara apa saja yang melakukan kerja sama dengan KNPI terkait bantuan sosial dan semua proyek penanggulangan wabah covid-19 ini.
Sebelumnya, dua lembaga pemerintah tengah melakukan kerjasama dengan DPP KNPI terkait percepatan penanggulangan wabah Covid 19. Dua lembaga tersebut, antara lain Kementerian Sosial, dan Gugus Tugas Covid-19 yang dalam hal ini di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hendri memaparkan tander proyek dari dua lembaga di atas dalam penyalurannya yang dilakukan oleh KNPI sangat diwarnai konflik kepentingan. Dia mengharap harus ada mekanisme hukum yang serius memantau kerjasama antar lembaga negara di maksud.
KPK, sambungnya, dapat bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak tingkat kekayaan para pejabat tersebut.
“KPK sangat perlu bekerjasama dengan PPATK, terutama untuk melacak siapa saja yang kaya secara mendadak di tengah pandemi ini,” papar Neta.
“PPATK juga bisa memantau lalu lintas uang masuk lewat rekening mereka, saya pikir cukup bahaya jika mereka bekerja bebas tanpa ada yang mengawasi,” tutupnya.
EDITOR : SETYANEGARA
Tags:Related Posts
Penggunaan kembali (kemasan) dapat mengurangi emisi hingga 80%, kata pengusaha berkelanjutan Finlandia di Forum Zero Waste
Bongkar Markup Whoosh – Emangnya JW dan LBP Sehebat Apa Kalian
Kinerja Satu Tahun Presiden Prabowo dalam Perspektif Konstitusi
Ketegangan antara Kapolri dan Istana: Dinamika di Balik Penundaan Tim Reformasi Kepolisian
Purbaya vs Luhut: Ketegangan di Balik Kebijakan Fiskal dan Investasi
Menkeu Purbaya Terima Aduan: Oknum Pegawai Bea Cukai Sering Nongkrong di Starbucks, Bicarakan “Bisnis Aset” — Minta Ditindak Tegas
Kilang Minyak dan Petrokimia TPPI Tuban Terbakar
Api di Ujung Agustus (Seri 30) – Jejak Jaringan Tersembunyi
Tikus Raksasa Akan Memangsa Kaum Pribumi
Barang Busuk Luhut di Peron Kereta Cepat Jakarta–Bandung
Onion eMailDecember 1, 2024 at 11:34 pm
… [Trackback]
[…] Here you can find 663 additional Information to that Topic: zonasatunews.com/nasional/masyarakat-desak-kpk-untuk-sadap-bantuan-pemerintah-lewat-knpi/ […]
tokensDecember 14, 2024 at 4:47 pm
… [Trackback]
[…] Read More here to that Topic: zonasatunews.com/nasional/masyarakat-desak-kpk-untuk-sadap-bantuan-pemerintah-lewat-knpi/ […]
camsJanuary 18, 2025 at 5:50 pm
… [Trackback]
[…] Find More Info here to that Topic: zonasatunews.com/nasional/masyarakat-desak-kpk-untuk-sadap-bantuan-pemerintah-lewat-knpi/ […]