Ridwan Hisjam Mendorong Digitalisasi SPBU Menyeluruh Untuk Menghapus Mafia Migas

ZONASATUNEWS.COM–Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan anggota Komisi VII DPR RI, Ir.H.M. Ridwan Hisjam, melakukan kunjungan ke Jawa Timur terkait Proses digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Sampai saat ini perkembangan digitalisasi yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) telah mencapai 44,8 persen per semester I/2020 atau atau sejumlah 2.472 SPBU dari target 5.518 SPBU.

Sistem digitalisasi SPBU yang dikembangkan saat ini baru terbatas hanya untuk pencatatan volume transaksi, nilai penjualan transaksi, dan pencatatan nomor polisi kendaraan yang dilakukan secara manual menggunakan EDC (electronic data capture).

Ridwan berpendapat, “Saya harapkan program ini dapat terlaksana sampai mencapai target 100%, dan ke depan perlu ditingkatkan dalam kualitas digitalisasinya, seperti adanya monitoring dengan perangkat video analytic (CCTV). Hal ini sesuai dengan temuan di lapangan bahwa apabila dilakukan pencatatan secara manual, itu menambah pekerjaan bagi operator SPBU, dan tingkat kelelahan yang bertambah akan berdampak juga terhadap kualitas kinerjanya. Untuk itu mutlak diperlukan sistem pencatatan dengan menggunakan CCTV yang berlangsung secara otomatis dan real time, dapat dipantau secara terus-menerus.”

Kegiatan digitalisasi yang dilakukan saat ini dalam rangka memudahkan pengawasan penyaluran BBM penugasan dan subsidi agar tepat volume dan tepat sasaran. Hal ini akan berdampak terhadap penghematan subsidi yang digelontorkan oleh Pemerintah bagi rakyat dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap energi.

Ridwan Hisjam, anggota DPR RI dapil Jatim V – Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu), lebih jauh mengusulkan agar dilakukan digitalisasi secara menyeluruh, maksudnya tidak perlu lagi memasukkan nomor polisi secara manual, namun tercatat oleh sistem pencatatan secara otomatis.

“Dengan digitalisasi secara menyeluruh maka sedikitnya ada 4 (empat) manfaat,” katanya.

Pertama pengendalian subsidi BBM. Kuota BBM Subsidi tahun 2020 Ditetapkan sebanyak 15,87 kilo liter (KL) yang terdiri dari Solar 15,31 juta KL dan minyak tanah sebesar 0,56 kilo liter. Subsidi merupakan hak bagi rakyat yang memerlukan, dengan digitalisasi SPBU akan dapat disalurkan secara tepat volume dan tepat sasaran. Secara otomatis penyelewengan BBM akan hilang, karena dengan mudah akan terpantau pelaku tindak kejahatan penyelewengan tersebut. Pengeluaran BBM subsidi dapat terpantau melalui nozzle SPBU, yang tercatat nomor polisi, pemilik kendaraan, jenis BBM, dan volume BBM.

Kedua pencegahan dan penanggulan tindak kejahatan. Dengan digitalisasi ini akan bisa dipantau kendaraan yang digunakan melakukan tindak kejahatan, kendaraan yang bermasalah, kendaraan hasil curanmor, dan lain-lain.
Ketiga mendukung masyarakat untuk taat membayar pajak

Digitalisasi SPBU dapat digunakan membangun kesadaran masyarakat untuk tertib membayar pajak. Kendaraan yang tercatat melakukan penunggakan membayar pajak, dalam struk pembayaran akan tercetak “PAJAK KENDARAAN ANDA BELUM DILAKUKAN PELUNASAN, SEGERA UNTUK MEMBAYAR PAJAK TEPAT WAKTU”. Dan setelah tahap himbauan dilakuan secara massif, dan terbangun kesadaran masyarakat membayar pajak, maka akan berdampak terhadap pemasukan negara dari sektor pajak kendaraan.

Keempat Menghapus mafia Migas. Digitalisasi yang terbangun secara menyeluruh akan menutup ruang terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan BBM subsidi. Potensi kerugian negara dapat dihindari dengan melakukan pengendalian di ujung penyaluran yakni di nozzle SPBU. Sebagai misal: kuota BBM subsidi di suatu daerah adalah 10ribu KL, maka akan dapat dipantau BBM tersebut digunakan oleh jenis kendaraan, volume BBM, nama pemilik dan data lainnya yang diperlukan.

“Dengan digitalisasi ini, akan menghemat subsidi BBM yang diberikan oleh Pemerintah, menambah pemasukan negara yang tercecer kemana-mana namun tidak menambah beban masyarakat. Untuk itu, sebagai anggota Komisi VII DPR RI, kami mendorong BPH Migas untuk berinisiasi melakukan kerjasama dengan Kepolisian RI, Ditjen Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam masa saat ini kita perlu upaya extra-ordinary dalam upaya melakukan perbaikan tata kelola hilir migas, terutama dalam pengendalian subsidi BBM, pendistribusian BBM agar tepat volume dan tepat sasaran, pencegahan kejahatan, dan mendukung rakyat taat membayar pajak”. pungkas Ridwan.

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts