Penyaluran BLT Pekerja Sangat Lamban, Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Ganti Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA--Satgas PEN mencatat program BLT pekerja bergaji di bawah Rp5 juta baru tersalurkan sebesar Rp7 Triliun per 14 September. Jumlah itu, setara 17,43 persen dari pagu anggaran Rp37,87 triliun. Hal ini mengindikasikan penyaluran BLT sangat lamban.

Padahal Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar penyaluran seluruh BLT kepada masyarakat dipercepat untuk meningkatkan daya beli pada kuartal III 2020.

Presiden Jokowi dalam rapat terbatas melalui telekonferensi video di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 14 September 2020, mengatakan saat ini sudah menuju akhir September 2020, yang merupakan akhir dari kuartal III 2020 atau momentum pemulihan ekonomi.

Terkait hal itu seluruh stimulus untuk menggerakkan perekonomian masyarakat harus disalurkan.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk panitia seleksi (pansel) calon anggota dewan pengawas dan dewan direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Pembentukan ditandai dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 98/P 2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Beleid tersebut diteken Presiden Jokowi pada Senin, 21 September 2020.

Disebutkan, pembentukan pansel dilakukan dengan mempertimbangkan masa tugas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan pengangkatannya dengan Keppres Nomor 25/P Tahun 2016 tanggal 16 Februari 2016, akan berakhir pada 19 Februari 2021.

Baca Juga: Kritik Pidato Presiden Jokowi di Sidang PBB, Andi Arief: Kalau Kita Sedang Sudah, Jelaskan Saja!

Dalam diktum kedua beleid tersebut, Presiden Jokowi menunjuk Haiyani Rumondang sebagai Ketua merangkap Anggota Pansel.

Haiyani juga mewakili unsur pemerintah mengingat ia saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Presiden Jokowi pun menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto sebagai wakil ketua dan Sekretaris Dewan Jaminal Sosial Nasional Ricky Radius Siregar sebagai sekretaris.

Pada pansel tersebut ada lima anggota yang mewakili unsur tokoh masyarakat yaitu Ahmad Erani Yustika, Hotbonar Sinaga, Myra Maria Hanartani, Padang Wicaksono, dan Rahma Iryanti.

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts