Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi Mengenai Raperda APBD TA 2021 dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke PDAM

ZONASATUNEWS.COM, PAMEKASAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi Mengenai Raperda APBD TA 2021 dan Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah kedalam Modal PDAM, Kamis (12/11).

Rapat yang digelar di ruang sidang paripurna, dipimpin Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman dan dihadiri oleh Bupati Pamekasan, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD, Ketua Komisi Dan Ketua Fraksi DPRD serta undangan lainnya.

Dalam jawaban nya atas pandangan umum Fraksi, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menyampaikan, penyusunan R-APBD TA 2021 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2021 yang merupakan pokok kebijakan sebagian petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD TA 2021.

Menurutnya, pandemi Covid 19 menimbulkan dampak yang luar biasa bagi perekonomian nasional dan kondisi sosial masyarakat termasuk juga di Kabupaten Pamekasan sehingga berdampak terhadap bidang pendapatan daerah baik dari pusat maupun PAD.

Sementara di bidang pendidikan, pembelajaran tatap muka di Kabupaten Pamekasan sudah dibuka sejak tanggal 23 September 2020 untuk SD dan SMP. Untuk jenjang PAUD akan dilaksanakan akan dimulai tanggal 23 November 2020 yang disesuaikan dengan SKB 4 menteri tanggal 7 Agustus 2020 bahwa zona kuning dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan syarat dan ketentuan mentaati prokes covid 19.

Sedangkan untuk bidang kesehatan khususnya pelayanan di puskesmas masih kata bupati, pelayanannya selalu mengacu pada standar operasional prosedur, SOP dan mengutamakan kepuasan pelanggan sesuai dengan tata nilai yang disepakati puskesmas.

Dan untuk RSUD Slamet Martodirjo, merupakan rumah sakit yang telah mendapatkan terakreditasi paripurna oleh komisi akreditasi rumah sakit dan untuk memenuhi kualitas layanan dalam setahun 2 kali selalu melakukan survei kepuasan guna memenuhi kualitas layanan.

Untuk bidang infrastruktur, bupati mengatakan, terkait pekerjaan yang belum berkesinambungan dikarenakan karena keterbatasan anggaran dalam APBD Kabupaten Pamekasan sehingga tidak semuanya terakomudir.

“Mencermati uraian di atas maka sangat dimungkinkan pada tahun 2021 ada beberapa program-program strategis yang telah direncanakan akan mengalami penyesuaian. Terkait harapan agar APBD 2021 untuk memiliki program yang inisiatif, populis, visioner dan benar-benar berpihak kepada rakyat, kami sampaikan bahwa hal itu juga menjadi harapan kita semua dan menjadi landasan utama dalam menyusun APBD tahun 2021 termasuk menggunakan prinsip money full program yang dilakukan dengan memastikan bahwa 10 agenda pokok dasar kita dapat dijabarkan melalui program-program prioritas pemerintah daerah,” Katanya.

Sementara untuk pandangan umum Terkait penyertaan modal daerah ke dalam modal PDAM, orang nomor satu di Kabupaten Pamekasan itu menyebutkan jika penyertaan modal itu merupakan penyertaan modal dalam upaya untuk yang pertama sebagai modal dasar, kedua sebagai konsekwensi penerusan hibah dari pemerintah pusat.

“Sesuai penyertaan modal ke PDAM yang dimaksud untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka meningkatkan cakupan layanan penyediaan air bersih perkotaan yang sekarang baru mencapai 14,49 persen. Diharapkan dengan penambahan penyertaan modal tersebut, selain dapat meningkatkan kualitas layanan serta memperluas cakupan pelayanan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan yang tidak kalah pentingnya adalah dapat meningkatkan profesionalisme dan kemandirian PDAM,” Pungkasnya. (ADV)

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts