DPRD Pamekasan Gelar Paripurna Pandangan Umum Praksi Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020

ZONASATUNEWS.COM, PAMEKASAN– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, mengelar Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2020. Acara digelar di ruang sidang DPRD setempat, Rabu (10/03/2021).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Syafiuddin dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pamekasan, Totok Hartono yang mewakili Bupati, serta Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD Pamekasan.

Dari 7 fraksi yang ada, hanya 2 fraksi yang membacakan pandangan umumnya, salah satunya yakni Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PPP).

Dalam pandangan umumnya, F-PPP yang mempunyai kursi terbanyak di DPRD Pamekasan melalui juru bicaranya Muhsin Salim mengatakan setelah menimbang dan mencermati dari nota penjelasan LKPJ Bupati TA 2020, tingkat keberhasilan pemerintah daerah sangat sempurna karena melebihi tingkat pencapaian sebelumnya.

Namun F-PPP mempunyai penilaian lain dan patut mempertanyakan pencapaian tingkat keberhasilan yang disampaikan Bupati karena tidak sebanding dengan fakta dan realita yang terjadi di lapangan.

“Pertama bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana di tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 182 milyar lebih, realisasinya sebesar Rp 232.262.477.004,- yang dalam hal ini sangat dinilai memuaskan oleh pihak eksekutif, namun bagi kami F-PPP justru malah mempertanyakan bagaimana mekanisme penghitungan sehingga terjadi selisih yang sangat banyak ataupun lebih dari proyeksi perencanaan yang sangat begitu jomplang yaitu sebesar Rp 49 milyar lebih,” Katanya.

Ia menambahkan “hal ini menunjukkan perencanaan dan cara penghitungan PAD 2020 tidak mencerminkan sumber potensi yang riel,” Ujarnya.

Sementara yang terkait dengan nilai pendapatan yang sah menurutnya, bantuan keuangan dari provinsi tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 12.491.000.000 dinilai terlalu kecil karena mengacu pada tahun-tahun sebelumnya yang mencapai ratusan milyar.

“Untuk itu F-PPP menyarankan agar pada tahun 2021 Pemkab Pamekasan lebih proaktif melakukan upaya-upaya pendekatan kepada pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Jatim, sehingga kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat tersalurkan kepada masyarakat secara merata dan bermanfaat,” Ungkap jubir F-PPP.

Sementara yang kedua untuk bidang belanja daerah. Di belanja pegawai pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 766 milyar lebih namun hanya terealisasi sebesar Rp 652 milyar.

“Jadi berdasarkan analisa anggaran yang kami cerna terdapat sisa anggaran sebesar Rp 114 milyar, di nomenklatur anggaran tersebut menimbulkan pertanyaan yang besar bagaimana cara perhitungannya sehingga sampai terdapat sisa lebih padahal jumlah pegawai sudah tetap dan terstruktur,” Jelasnya.

Tidak hanya itu, F-PPP juga mempertanyakan dana hibah yang tersisa cukup banyak karena dana tersebut bisa dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak yang butuh penanganan cepat dan harus dilakukan seperti bencana dan bantuan-bantuan untuk mesjid musholla dan lain-lain.

Selain itu, F-PPP melalui juru bicaranya juga mempertanyakan perubahan status dari jalan desa yang berubah statusnya naik menjadi jalan kabupaten kepada eksekutif termasuk dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena setelah dievaluasi masih banyak pekerjaan yang kualitasnya dibawah standar.

Setelah rapat paripurna pandangan umum fraksi, rencananya DPRD kabupaten Pamekasan akan menggelar paripurna dalam beberapa hari ke depan untuk mendengarkan jawaban bupati atas masukan kritik dan saran oleh para wakil rakyat.

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts