Apalagi kata Kamrussamad, Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan bahwa vaksinasi harus gratis dan anak buahnya di kementerian seharusnya menuruti mandat tersebut.

Legislator dari dapil DKI Jakarta ini mencermati beberapa manuver Menteri BUMN dalam dua pekan terakhir, yakni polemik obat Ivermectin, permintaan dana APBN untuk PMN sebesar Rp 72,4 triliun untuk suntikan BUMN, dan terakhir terkait harga jual eceran vaksin di Kimia Farma.

“Apakah ini pengalihan isu atas kegagalan kinerja BUMN selama 2 tahun ini, ataukah ini bagian dari gelombang untuk membangun popularitas untuk mencapai tujuan politik tertentu, kami semua tidak bisa menjawab, hanya Tuhan dan kementerian sendiri yang tahu,” tandasnya.