Prof Suteki: Refleksi 2021 dan Prediksi 2022. Kegagalan, Masalah, dan Solusi Bidang Hukum

B. PENEGAKAN HUKUM STRUKTURAL

Penegakan, ditengarai Hukum Tak Kunjung Tegak, misalnya kita kaji kasus:

(1) penyelesaian kasus HRS menyisakan ketidakadilan (prokes dan bohong RS Ummi), persidangan kasus terbunuhnya 6 laskar FPI secara extrajudicial killing (juga terkesan dilakukan secara “dagelan”).

a. Yang kecil dibesar-besarkan (HRS) bahkan terkesan dipolitisasi;
b. Yang besar dikecil-kecilkan (dugaan pelanggaran HAM berat, unlawfull killings 6 anggota laskar FPI).

Berdasar realitas di atas tampak bahwa hukum dan politik hubungannya sangat erat dalam praktik hukum yang mengabaikan keadilan dan kebenaran.  Telah berdiri INDUSTRI HUKUM dengan slogan “NEGARA TIDAK BOLEH KALAH” yang dalam praktik diterapkan secara keliru.

Prinsip ini menjauhkan karakter negara benevolen, negara pemurah dan menghadap hadapkan PEMERINTAH dengan RAKYAT bahkan cenderung membangun relasi permusuhan antara keduanya. Rakyat bukan musuh pemerintah.

Namun ketika atmosfer politik dituntut oleh slogan negara tidak boleh kalah maka negara akan bertindak otoriter dan hukum akan cenderung dipakai sbg sarana untuk “melegitimasi kekuasaannya”, sehingga hukum sangat represif.

Apalagi jika berurusan dengan dugaan adanya tindak pidana terorisme atau radikalisme sementara paradigma penegakannya sdh berubah dgn UU Terorisme 2018, berorientasi pada HAM.

Kita bisa bayangkan kejadian yang menimpa HRS, di mana ada fakta bahwa “ULAMA BESAR DENGAN PENGIKUT JUTAAN SAJA DIZALIMI, APALAGI RAKYAT BIASA”, seperti yang dikemukakan oleh Lieus Sungkharisma. Tokoh sekaligus aktivis Tionghoa Lieus Sungkharisma mengaku sangat prihatin atas perilaku penguasa.

Sebagai negara besar yang ber-Pancasila, bagaimana mungkin penguasanya justru menzalimi warga negaranya sendiri. Dan kabar terbarunya adalah bahwa di tingkat Kasasi, MA memotong pidana HRS untuk kasus Swab RS UMMI menjadi 2 tahun dari 4 tahun. Jadi kalau ditambah pidana kasus Petamburan 8 bulan, maka pidana yang harus dijalani HRS 2 tahun 8 bulan UNTUK KASUS yang terkesan “REMEH”.

Lalu, di mana janji Kapolri untuk mengedepankan Restorative Justice dengan slogan Presisinya?

(2) Di bidang pemberantasan korupsi, tahun 2021 juga dikenal tahun pelemahan  KPK secara internal.
Menyoroti 2 Tahun Kepimpinan Firli Cs, ICW menyatakan bahwa “dulu Pelemahan dari Luar, Sekarang Pimpinan KPK”.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti perbedaan kondisi KPK sebelum dan sesudah dipimpin Firli Bahuri Dkk. Menurut ICW, selama dua tahun kepemimpinan Firli Cs, pelemahan KPK justru berasal dari internalnya sendiri.

“Kalau dulu pelemahan terjadi dari luar KPK, tapi hari ini dari internal KPK yaitu dari pimpinan KPK,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (27/12/2021). Kata Kurnia, bentuk-bentuk pelemahan terhadap KPK terlihat sudah sangat jelas, diawali dengan revisi Undang Undang KPK hingga dipecatnya 57 pegawai, termasuk penyidik senior Novel Baswedan.

(3) Penanganan TERORISME dan RADIKAL RADIKUL

Tahun 2022 dikenal sebagai TAHUN MODERASI, bercermin pada massifnya penangkapan TERDUGA TERORISME di tahun 2021, maka tahun 2022 tetap akan marak dan penangannya boleh jadi terdapat pengabaian HAM.

Extrajudicial killings diprediksikan masih tetap akan terjadi. War on Radicalisme tetap akan jadi prioritas dengan dalih penyelematan NKRI, sementara yang menghancurkan negeri ini bukan terorisme dan radikalisme tetap KORUPSI DAN OLIGARKI (PENGPENG).

Ke halaman selanjutnya

Related Posts