Masihkah Urgen Menemukan GHOST RIDER Pada Unlawfull Killing KM-50 Pasca Siaran Deplu AS?

Lalu bagaimana prospek penanganan tragedi kemanusiaan di KM-50 yang terindikasi adanya pelanggaran HAM berat? Terkait dengan permasalahan ini, ada 2 hal catatan saya:

Pertama, meskipun sudah ada bahan pembanding hasil investigasi (Polisi, Komnas HAM dan TP3), APH akan cenderung PASIF karena ada CONFLICT OF INTEREST. Mengapa? Karena ada indikasi terjadi PELANGGARAN HAM OLEH PENGUASA.

Buku Putih TP3 hanya sekedar CURCOL dari para saksi yang tidak diambil keterangannya di bawah sumpah sehingga tidak berarti dalam pembuktian secara hukum. Namun, bisa sebagai PRESSURE FACTOR sehingga membuat TP3 menjadi BUZZER yang diharapkan menciptakan BISING Penguasa.

Sebenarnya, ketika kasus ini diangkat masuk dalam proses SPP atau HAM, Buku Putih ini dapat dipakai sebagai LEGAL OPINION dari AMICUS CURIAE  dalam hal ini TP3. Memang Amicus Curiae ini biasanya lazim dilakukan dalam negara dengan sistem hukum Common Law seperti Amerika, namun juga pernah dilakukan di negara Indonesia yang lebih cenderung menganut sistem hukum Civil Law. Misalnya dalam hal kasus Prita Mulyasari (Jakarta) dan Upi Asmaradana (Makassar).

Amicus Curiae sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap suatu perkara yang ada yang merupakan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang sedang berlangsung dalam perkara tersebut. Sesuai dengan prinsip Negara hukum yang bersifat demokratis, bahwasanya prinsip ini mensyaratkan setiap keputusan kenegaraan haruslah menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilannya.

Kedua, prospek penyelesaiannya dapat diprediksi sangat SURAM dan ternyata benar. Hal ini mengingat Pemerintah, c.q. APH (Polisi dan Jaksa) serta KomNas HAM kurang memiliki political will untuk menuntaskan segera TRAGEDI KEMANUSIAAN KM 50. Apalagi, sekarang ini Pemerintah tengah dan masih bergelut menanggulangi pandemi covid 19 yang belum jelas kapan akan berakhir. Tahun 2021 memang saya memprediksi, kasus ini akan cenderung di-PETI ES-kan.

Namun, ternyata kasus pembunuhan 4 anggota laskar FPI terus diperiksa dan berujung pada Putusan PN Jakarta Selatan 18 Maret 2022 yang melepaskan kedua polisi terdakwa dari segala tuntutan dengan alasan melakukan pembelaan diri atas serangan membahayakan yang dilakukan oleh 4 tersangka.

Banyak pihak yang tidak setuju dan tidak puas atas putusan yang tidak adil ini. Namun, jangan khawatir kasus pelanggaran HAM itu tidak mengenal kadaluarsa.

Mengenai daluarsa pelanggaran HAM diatur secara lex specialis menyimpang dari ketentuan KUHP yaitu dalam Pasal 46 UU 26/2000 sebagai berikut:

“Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.”

Jadi, bagi para pecinta keadilan dan kebenaran, harapan untuk menemukan Ghost Rider tetap masih ada sepanjang rezim memiliki political will untuk menyibak misteri dugaan pelanggaran HAM berat pada kasus unlawfull killing di KM-50 Tol Jakarta-Cikampek. Jika tidak sekarang ya nanti, jika tidak di dunia, pasti akan ada pengadilan akherat. Anda percaya, bukan?

Tabik…!!!
Semarang: Senin, 18 April 2022

EDITOR: REYNA

Related Posts