SEMMI Jawa Timur Demo BBWS Brantas, Dinilai Sarat Tindak Pidana Korupsi

ZONASATUNEWS.COM, SURABAYA – Massa yang tergabung dalam Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Jawa Timur menggelar demonstrasi di depan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas pada Kamis (2/6) di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. Mereka mengkritisi program kementerian PUPR melalui BBWS Brantas di Kepulauan Madura yang dinilai sarat tindak pidana korupsi.

“Program padat karya yang diselenggarakan oleh BBWS Brantas di kepulauan Madura diduga kuat menjadi bancakan yang merugikan masyarakat Madura. Kami meminta KPK dan Kejaksaan Tinggi Agung untuk menyelidiki program tersebut terutama dengan memanggil ketua PPK SDA III di BBWS Brantas yang paham betul bagaimana program tersebut terealisasi di Madura,” ujar Ketua SEMMI Jatim, Muhammad Iqbal B. dalam orasinya.

Terkait hal ini, Iqbal menjabarkan bahwa pada tahun 2020 lalu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas melaksanakan pembangunan saluran irigasi dengan mencanangkan program padat karya yang melibatkan masyarakat di empat Kabupaten di Madura.

Irigasi tersebut sebanyak 336 P3A/Desa di empat Kabupaten di Madura, yakni Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan yang bertujuan untuk membantu petani dalam menjaga produktivitas hasil pertanian.

Dalam aksinya, orator SEMMI Jatim menyebut jika program BBWS Brantas diduga dikuasai oleh salah satu oknum DPR RI yang memperjual belikan program tersebut dengan dalih komitmen fee sebesar 25%-30%.

“Kami Meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk membuat tim investigasi dalam rangka mengevaluasi Kepala BBWS Brantas dan PPK Operasi SDA III di BBWS Brantas. Sebab, hanya itu caranya agar kementerian PUPR bisa bersih dan kelak tidak tersandung hukum di kemudian hari,” terang iqbal.

SEMMI Jatim berharap, aksi yang baru saja diselenggarakan tersebut dapat didengar oleh Kementerian PUPR untuk berwaspada.

“Dalam waktu dekat kami akan agendakan untuk audiensi dengan Ditjen SDA Kementerian PUPR untuk menyerahkan bukti-bukti valid, jika tidak ditanggapi kami akan ke Kejagung dan KPK,” tutup Iqbal.

EDITOR: REYNA

Related Posts