Negara Lumpuh Total Dalam Kendali Hukum Besi Oligarki

Oleh: Sutoyo Abadi
Koordinator Kajian Politik Merah Putih

Buku Robert Michels tentang Partai Politik, kecenderungan oligarkis dalam birokrasi, ada banyak persoalan penting yang mencuat di kehidupan sosial-politik kita.

Partai politik menjadi salah satu pemasok “hukum besi oligarki”. Banyak fakta di mana kecenderungan dominasi (penguasaan) dimainkan oleh sekelompok kecil orang (minoritas).

Meski jumlahnya hanya segelintir, tetapi mereka punya kekuatan dan kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan arah kehidupan negara.

Secara internal, elite bersifat homogen, bersatu, dan memiliki kesadaran kelompok untuk mengatur sendiri kelangsungannya dan oleh karena itu elite menjadi otonom.

Ilustrasi

Dengan berdalih demokrasi, Oligargi memiliki kemampuan sebagai penguasa untuk mengatur dan pengendalian kekuasaan. Mereka leluasa membuat kebijakan apapun termasuk membuat UU yang mereka kehendaki sesuai kepentingannya

Semua kelola dan pengendalian negara  dijalankan oleh kelas kepemimpinan manusia elit Oligargi.
Berfungsi sebagai  administrator  berbayar , eksekutif , juru bicara , atau ahli strategi politik untuk negara. 

Mereka mendominasi struktur dalam negara, mendesain, mengontrol semua kerja kekuasaan dan informasi. Otomatis sebagai pusat kekuatan dan kekuasaan.

Sesuai wataknya dalam pengambilan keputusan akan mengabaikan akuntabilitas, sikapnya apatis, ketidak peduli dan mengabaikan suara rakyat. Bahkan aspirasi yang berbeda dengan kepentingan ekonomi dan politiknya, akan langsung dihabisi

Upaya mewujudkan praktek demokrasi yang bertanggung jawab pasti akan terkendala bahkan gagal dan berantakan. Oligarki hanya membutuhkan dan menghargai loyalitas , kepatuhan, semua terkontrol dalam prosedur pengawasan yang sangat ketat.

Semua keputusannya harus dilaksanakan dengan hukum besi yang mereka miliki. Semua organ negara harus tunduk pada hukum besi Oligarki. Pemaksaan membuat kebijakan dan UU harus dijalankan baik oleh DPR / MPR, Presiden ( Kepres, Perpu ), Keputusan Menteri  dan lembaga lainnya.

Untuk menghilangkan kekuasan elit ini tidak mungkin. Bahwa demokrasi perwakilan adalah fasad yang melegitimasi kekuasaan elit tertentu, dan bahwa pemerintahan elit, yang ia sebut sebagai oligarki, tidak dapat dihindari.

UUD 45 adalah tembok pengaman, sayang justru dirobohkan sendiri oleh penguasa yang telah bersenyawa dengan partai politik. Situasi gawat tersebut hanya bisa diatasi dengan kembali ke UUD 45 asli.

EDITOR: REYNA

Related Posts