Kondisi Objektif – Geo Politik Hubungan Dengan China (Bagian 1)

Oleh: Sutoyo Abadi

(Koordinator Kajian Politik Merah Putih)

Kondisi Objektif 

Eskalasi politik terus naik – rakyat keluar demo bukan saja menuntut turunkan harga BBM, terbaca jelas minta turun Jokowi. Arahnya kepercayaan ke pada Jokowi mulai pudar. Dalam teori politik kalau sudah menurun akan terus turun, hampir mustahil kepercayaan akan pulih kembali.

Rezim tidak memiliki program prioritas untuk kesejahteraan rakyat selain program infrastruktur (dengan modal uang hutang ) dan Investasi yang berdampak rusaknya sumber daya alam . Sedangkan oligarki sudah menguasai semua aspek kehidupan negara (hukum – ekonomi dan politik )

Menerpa kasus Sambo tak kunjung selesai bahkan konon perang geng Sambo terus berlanjut. Masyarakat di kejutkan kasus narkotika justru menimpa banyak oknum-oknum polisi, diduga 303 tidak serta merta menyerah setelah Sambo ditangkap.

Satgasus Merah Putih menjadi catatan hitam sebagai alat pemenangan Pilpres 2019 dan alat kekuasaan rezim. Saat itu Tito mengirim perwira polisi sekolah ke China hanya untuk cara mengatasi unjuk rasa. Bercak hasil pendidikan praktek menindas demontrasi di Tiananmen adalah solusi, terjadilah pembunuhan disana sini .

Peristiwa politik tragis telah menjadi catatan sejarah hitam dan akan terus menghantuinya : FPI sebagai ormas terlarang, pembunuhan 6 laskar FPI (KM 50).

Kondisi Geo Politik

Pendulum pemerintah Jokowi lebih dekat dengan China. Disadari atau tidak ternyata China bukan sekutu strategis. Terbukti saat pemerintah sulit dalam likuiditas APBN – China tidak bisa membantu apa apa.

Tahun 2015 Joko Widodo dilantik rombongan pemerintah Indonesia segera ke Cina ( LBP – Rini Sumarno – Babang Brojonegoro ) bertemu Xi Jinping. Jokowi salah membaca sinyal China melalui Politbiro. Pertemuan G to G dengan 8: kesepakatan dengan nilai USD 5 miliar membawa bencana berkepanjangan.

Order tersirat kebutuhan OBOR ( One Belt One Road ) Indonesia ditempatkan partner strategis untuk mengatasi Food Security dari kebutuhan pangan 1.8 milyar jiwa.

Kilas balik yang terjadi pemerintah bukan melindungi pangan penduduknya tetapi sebagi penyangga kebutuhan penduduk China . Sedangkan penduduk Indonesia pada tahun 2030 akan mencapai 300 jt jiwa.

Indonesia salah tafsir terhadap sinyal Xi Jinping, yang dibutuhkan Indonesia adalah infrastruktur – sedang China menjadikan Indonesia sebagai penyangga pangan penduduk China.

Hubungan dengan China tetap bersifat komersial. Bahkan dengan dalih investasi oligarki bebas mengambil sumberdaya alam kita. Semua yang terjadi fatal.

Hubungan politik bersifat satu arah parpol dibina menjadi oligarki China dengan skema pengendalian.

Puncaknya memburuknya hubungan China dan Indonesia masalah terjadinya kasus CPO (minyak goreng) 3 perusahaan China dipidanakan (PT. Musim Mas – PT. Wilmar Nabati dan PT. Permata Hijau Group) membuat geger para Taipan Indonesia (9 Naga) sampai ke telinga Xi Jinping.

China menganggap Pemerintah Jokowi tidak bisa lagi menjamin keamanan dan kenyamanan Taipan Indonesia. Jokowi bukan lagi seperti yang diharapkan.

Saat ini China bukan dan tidak lagi melindungi Jokowi tetapi sedang berusaha mencetak boneka baru sebagai pelindung Oligargi.

( Bersambung….. )

EDITOR: REYNA

Related Posts