Chris Komari: KPU Versi Forum Tanah Air (Bagian-1)

Praktek Pengambilan keputusan di US CONGRESS  AS

Apakah ada yg pernah melihat anggota US CONGRESS dalam melakukan deliberation berakhir dengan keributan dan jotos-jotosan.

Sebagai mantan anggota City Council, 2 term, tahun 2002 dan 2008, dinegara bagian California, saya sudah kenyang, sudah ratusan bahkan ribuan kali melakukan deliberation dan tidak sedikit yang mengalami gridlock di City Council.

Kita berdebat dan ribut dalam setiap deliberation itu wajar, masih okay dan acceptable selama masih civilized dalam scope aturan yang diperbolehkan yang menjadi bagian dari process deliberation itu sendiri.

Tetapi ketika sudah menghambat deliberation dan keluar dari aturan yang sudah disetujui bersama, seperti bikin ribut dan jotos-jotosan.

Maka orang yang bikin ribut itu bisa dikeluarkan (dismissed) dari ruang deliberation dan deliberation akan berlanjut tanpa orang itu.

Itu konsekwensinya bikin ribut dan melanggar aturan deliberation, akhirnya kehilangan hak suara untuk ikut menjadi bagian dari deliberation itu sendiri…!!!

Tetapi karena di Amerika Serikat (AS) cara, system, proses, prosedure dan mekanisme “deliberation” itu sudah well-regulated, well-structured, well-organized and well-understood oleh semua anggota City Council, maka bila terjadi gridlock perbedaan pendapat tinggal menjalankan the step process, system, proses, prosedure dan mekanisme yang ada untuk mengatasi gridlock.

Baik dengan cara dan pendekatan mencari compromised-version, atau lewat VOTING sebagai the last resort.

Ada 3 steps process dalam pengambilan keputusan (deliberation) di KPU yang harus dipersiapkan, diatur, dimengerti dan disetujui bersama oleh semua 41 anggota komisioner KPU 2024 sebelum perhitungan hasil suara dan penyelengara PEMILU 2024 dilakukan.

3 steps process itu saya jelaskan secara detail dibawah.

Literally before doing anything else, maka system, process, prosedure dan mekanisme “deliberation” di KPU harus dibicarakan dulu, dimengerti dan disetujui bersama oleh semua anggota komisioner KPU.

Sehingga ketika deliberation harus diambil lewat “VOTING” di KPU, tidak lagi ada anggota komisioner KPU ynag protes karena aturan sudah disetujui bersama.

Itu yang sangat penting yang harus dilakukan didalam internal KPU before start doing anything else.

Komposisi keanggotaan komisioner KPU harus di reformasi dan ditambah 36 orang, yakni 2 orang wakil dari masing-masing partai politik, yg lolos PEMILU 2024 untuk menciptakan system pengawasan sendiri secara internal didalam tubuh KPU.

Dengan menambah 2 orang wakil-wakil dari partai politik, secara otomatis akan tercipta system checks and balances didalam tubuh KPU, untuk saling mengontrol, saling mengawasi dan saling mengoreksi antar anggota komisioner KPU.

Karena set up komposisi keanggotaan komisioner KPU seperti itu menciptakan 2 kepentingan atau lebih yang saling berkompetisi (2 competing interests or, more) dalam tubuh KPU.

Dengan menciptakan 2 competing interest or, more dalam tubuh internal KPU, akan sulit bagi anggota komisioner KPU untuk bisa melakukan kerja sama dibelakang pintu, kongkalikong, manipulasi dan merekayasa hasil PEMILU untuk memenangkan CAPRES tertentu atau, partai politik tertentu.

5). Bagaimana bentuk dan cara kerjanya….???

Keanggotaan komisioner KPU harus dibagi dalam 2 kelompok (2 competing interests)

a). Kelompok (A) adalah anggota komisioner KPU yang digaji (paid-commisioners) dari para individual dan akademisi professional yang sudah memiliki pengalaman, pendidikan dan pengetahuan sebagai penyelengara PEMILU yang dipilih lewat proses seleksi oleh DPR sebanyak 7 orang

b). Kelompok (B) adalah 36 orang wakil dari 18 partai politik (2 orang per partai) yg lolos PEMILU 2024 yang tidak digaji sebagai volunteers (unpaid-commisioners), yang memiliki akses, kekuasaan dan kedudukan yang sama (equal) seperti anggota commissioner kelompok (A) paid-commisioners.

Bila dalam PEMILU 2024 ada 18 partai politik yang lolos, maka anggota komisioner KPU kelompok (B) ada sebanyak 36 orang wakil-wakil dari partai politik

c). Jadi total anggota komisioner KPU (paid and unpaid commissioners) pada PEMILU 2024 sebanyak 41 commissioners, yang terdiri dari 7 orang (paid commissioners) pilihan (hand-picked) dari pemerintah dan 36 unpaid-commissioners yg mewakili partai politik.

6). Bagaimana cara kerjanya sehari-hari….???

Secara prinsip 41 anggota komisioner KPU itu memiliki kedudukan yang sama, memiliki kekuasaan yang sama, memiliki access yang sama terhadap semua dokumen dan IT KPU.

They are equal at any level…!!!!

Yang membedakan adalah anggota KPU yang dibayar & menerima gaji (paid-commisioners) yang doing the works (yg melakukan pekerjaan sehari-hari) karena they are getting paid every month.

Sedangkan 36 anggota komisioner KPU yang tidak digaji (unpaid-commissioners) yang merupakan wakil-wakil dari partai politik lebih berfungsi sebagai pengawas, pengontrol dan pengoreksi (supervisory, oversight, checks and balances) terhadap cara kerja dan hasil kerja 7 paid-commisioners KPU.

Bersambung ke halaman 3

Related Posts