Kebaikan Sistem Pilpres Dengan Perwakilan Musyawarah Di MPR Ala UUD 45 Asli

Oleh : M.Hatta Taliwang
(Anggota DPR/MPR RI 1999-2004/Aktivis).

NASIB DAN HARI DEPAN INDONESIA tidak semata-mata ditentukan oleh Partai yang sudah kita ketahui keburukannya, tapi juga terlibat Utusan Daerah dan Utusan Golongan bila perlu Utusan Intelektual/Akademisi
dalam penentuan siapa yang layak jadi Presiden Indonesia.

Dengan demikian sudah lengkap representasi Rakyat untuk menentukan siapa yang layak menjadi Presiden, ada unsur keterpilihan (Partai) ada unsur keterwakilan (UG, UD, UI). Tinggal melaksanakan musyawarah dan memilih Presiden.

Dijamin tidak lahir capres kelas tukang tambal ban. Karena dengan sistem Pilpres Perwakilan Musyawarah ala UUD45 Asli ini, dijamin tidak akan ada calon yang tidak berkualitas, karena Panglima TNI, Kapolri, Ketum NU, Ketum Muhammadiyah, para Sultan dll sebagai utusan Golongan/Utusan Daerah akan malu mengajukan capres dibawah standar kualitas mereka.

Mata seluruh rakyat fokus ke gedung MPR Senayan. Kontrol rakyat lebih mudah jika ada penyimpangan.

Tidak mudah melakukan penyuapan karena :

1. Ada utusan Golongan misalnya Panglima TNI, Ketum Muhammadiyah yg jd filter atau kontrol moral.

2. Ada CCTV disemua sudut ruangan gedung

3. Bila perlu semua HP dipantau oleh KPK. KPK punya alat canggih itu.Tiap partai pun sekarang bisa memiliki alat itu.

4. Bila perlu rumah atau Kantor DPP Partai dipantau lewat CCTV oleh lawan politiknya agar terjadi saling kontrol. Alat canggih sekarang banyak cara utk memantau lawan politik.

5. Isolasi anggota MPR seminggu sebelum Pilpres atau saat Sidang Umum sedang berlangsung.

6. Pasti ada tokoh bangsa yg dicalonkan. Pendukungnya pasti memantau semua gerak gerik anggota MPR dan mengawasi seluruh proses Pilpres.Mereka bisa mengepung gedung MPR RI.

7. Ormas, LSM, Mahasiswa dll tertuju matanya ke Gedung MPR ikut mengawasi jalannya Pilpres.

8. Tidak semua anggota MPR bisa disuap. Pasti banyak juga yg punya nurani.

Hampir semua parpol dan ormas melakukan pemilihan Ketumnya lewat proses perwakilan/ musyawarah. Mengapa ketika memilih Presiden mesti Pilpres langsung?

Padahal mereka tak pernah mengundang semua pemegang kartu anggotanya datang mencoblos saat memilih Ketumnya? Why mempertanyakan sistem Musyawarah ini yg sdh mengakar sbg budaya bangsa dalam memilih pemimpin?

Output sistem Perwakilan Musyawarah umumnya melahirkan Pemimpin berkualitas, kecuali yg musyawarah pakai duit ala preman.
Dalam contoh Muhammadiyah dan PKS, mereka membuktikan prestasi organisasinya membaik dengan menggunakan sistem musyawarah yang fair dlm memilih pemimpinnya.

Dari pembiayaan negara dan pembiayaan pribadi capres boleh dibilang minim dibanding Pilpres Langsung.

Presiden Terpilih tidak punya hutang budi kepada Taipan atau Konglomerat , yg menjadi sebab Presiden tersandera, sehingga kebijakannya pro konglomerat dan lupa pada rakyat.

Tidak terjadi pembelahan yg mengarah pada perpecahan rakyat seperti dampak Pilpres Langsung. Sehingga Persatuan tetap terjaga dan terpelihara. Aparat keamanan bisa konsenterasi ke hal hal yg lbh produktif bukan hanya mengawasi rakyat utk ditangkap.

RRC pilih Presiden/ PM juga tidak langsung tapi lewat perwakilan berjenjang. Pemimpin yang lahir berkualitas. Saya kira capres Iran pun disaring dulu oleh para Mullah baru diserahkan ke rakyat utk diputuskan.
Negaranya kuat dan maju.

Cara memilih Presiden menurut UUD45 dan Pancasila, sila ke 4, cara yg bijak dan arif warisan pemikiran pendiri bangsa kita, tapi kita lempar ke tong sampah, dan kita telah durhaka sehingga bangsa ini menjadi rusak parah oleh lahirnya pemimpin bangsa yg lahir dari cara yang bertentangan dengan budaya bangsa kita. Silahkan kita renungkan bersama, mau teruskan Pilpressung ala kaum individualistik liberalistik ini ? MHT.

EDITOR: REYNA

Related Posts