Muhammad Chirzin: Kerancuan Argumen Khilafah

Oleh: Muhammad Chirzin

Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Ya, Khilafah yang diperjuangkan saat ini adalah Khilafah ala Minhajin Nubuwah. Khilafah seperti periode Khulafaur Rasyidin, bukan seperti era Muawiyah, Abassiyah atau Utsmaniyah. Khilafah yang benar-benar mengikuti manhaj (jalan) kenabian. (Ahmad Khozinudin, 21/7/2023, 20.03)

Catatan penulis Pro-Kontra Khilafah yang direspons Ahmad Khozinudin di WAG Konstitusi & Kenegaraan adalah sebagai berikut.

Di era kebangkrutan praktik demokrasi, bagaimana tanggapan umat Islam tentang tawaran sistem Islam khilafah? Sebagian menerima, dengan berbagai segmentasinya, dan sebagian yang lain menolak, dengan berbagai argumentasinya. Islam cocok untuk setiap ruang dan waktu, iya, tapi perlu deskripsi tebal atas hal itu.

Al-Quran dan Hadis Nabi mengandung pesan-pesan temporal-lokal, dan pesan-pesan universal; ada pesan-pesan yang tetap (tsawabit) dan ada pula pesan-pesan yang berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi (mutaghayyirat). Nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebaikan, persatuan, musyawarah, tolong-menolong, dan jihad termasuk nilai-nilai tsawabit.

Sistem pemerintahan dengan cara memilih/menentukan pemimpin, cara mengatur wilayah, cara mengelola harta dan lain-lain termasuk nilai-nilai mutaghayyirat. Contohnya dalam praktik: tatacara penetapan empat khalifah utama (khulafa rasyidin) itu berubah/berbeda-beda, dan mereka semua kita terima sebagaimana adanya.

Khilafah Bani Umayah menerapkan pemerintahan Islam dengan sistem dinasti (keturunan, kingdom), bagitu pula dinasti Abbasiyah. Keduanya tidak sama dengan cara menetapkan keempat khulafa rasyidin. Istilah Khilafah Usmaniyah saja sudah mencerminkan unsur dinasti, pewarisan kekuasaan atas dasar keturunan.

Di era sekarang, adakah Negara Islam yang mempresentasikan sistem khilafah 100% dalam penyelenggaraan pemerintahannya? Jika tidak ada, dapatkah diwujudkan di masa yang akan datang sebuah pemerintahan suatu negara dengan 100% sistem khilafah?

Sistem khilafah mengandaikan pemerintahan Islam sedunia di bawah satu komando. Dalam sebuah diskusi kecil penulis ajukan pertanyaan kepada pendukung khilafah, “Apakah negara-negara Islam yang telah ada saat ini dapat dipandang sebagai embrio khilafah Islam sedunia?” Jawabnya ringkas, “Tidak.” Lalu, dari mana khilafah Islam sedunia dimulai, siapa yang harus memulai, dan bagaimana caranya?

Fakta empris: umat Islam Indonesia terbagi dalam sekian banyak organisasi massa dan politik. Kapan umat Islam Indonesia bisa bersatu di bawah satu bendera khilafah, atau berada dalam satu partai Islam saja?

Khilafah Islamiyah sedunia di masa kini adalah utopis, dan Nabi Muhammad saw pun tidak mewariskan sebuah sistem pemerintahan tertentu, kecuali warisan nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal kepemimpinan, yang prinsip utamanya adalah musyawarah dan keadilan.

Penulis pun mengajukan pertanyaan: (1) Mana ayat al-Quran yang mewajibkan umat Islam menerapkan sistem pemerintahan berbentuk khilafah?

(2) Apakah sistem pemerintahan Dinasti Bani Umayah, Abasiyah, dan Usmaniyah sama dan sebangun dengan khilafah yang diterapkan pada masa khulafa rasyidin?

(3) Apakah perintah potong tangan bagi pencuri dalam Al-Quran itu sebagai tujuan ataukah sarana untuk mewujudkan syariat Allah swt?

(4) Apakah menerapkan sistem khilafah termasuk syarat terlaksananya ketaatan muslim kepada Allah swt dan Rasul-Nya?

(5) Apakah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertentangan dengan syariat Islam?

Jawab teman demikian. Pertama, tidak ada.

Kedua, dalam pengangkatan kepemimpinan terjadi keragaman.

Ketiga, sebagai sarana untuk mewujudkan syariat Allah swt.

Keempat, salah satunya, karena sesuai dengan pendapat Al-Ghazali,

“Kekuasaan itu penting demi keteraturan agama dan dunia. Keteraturan dunia penting demi keteraturan agama. Keteraturan agama penting demi keberhasilan mencapai kebahagiaan akhirat.”

Adapun bentuknya, tidak harus Khilafah untuk mencapai hal tersebut.

Kelima, Pancasila dan UUD 1945 tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Untuk UUD setelah amandemen perlu dievaluasi lagi, apakah batang tubuh UUD tersebut bertentangan dengan Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 asli atau tidak.

Saya setuju. Khilafah adalah “salah satu” dan bukan “satu-satunya” sarana untuk mewujudkan syariat Allah. Amandemen UUD 1945 telah kebablasan. Solusinya: Kembali ke UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dengan adendum. Jadi, Negara berbentuk Kerajaan, Yes. Negara berbentuk Republik, Oke.

Ahmad Khozinudin merespons tulisan saya demikian.
PRO DAN KONTRA PERJUANGKAN KHILAFAH
[Catatan Tanggapan untuk tulisan Muhammad Chirzin, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]

“Jadi, Negara berbentuk Kerajaan, Yes. Negara berbentuk Republik, Oke.”
[Muhammad Chirzin, 14/7]

Saat penulis berselancar di media sosial, tanpa sengaja penulis menemukan artikel karya Muhammad Chirzin, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul ‘PRO KONTRA KHILAFAH’. Di akhir artikel, Chirzin mengungkapkan preverensi politiknya, dengan pernyataan ‘Negara berbentuk Kerajaan, Yes. Negara berbentuk Republik, Oke.’

Artinya, secara implisit Chirzin mengambil posisi kontra Khilafah, dengan lebih memilih sistem pemerintahan dalam bentuk Kerajaan dan Republik. Posisi ini sejalan dengan pandangan umum sejumlah pengajar Universitas Islam Negeri (UIN), baik di Yogyakarta maupun di kota-kota lainnya.

Agak berbeda dengan akademisi UIN pada umumnya, yang secara terbuka dan norak langsung mengambil posisi anti (kontra) Khilafah. Meski berlatar kampus Islam, akademisi UIN umumnya justru anti terhadap ajaran Islam Khilafah.

Penulis tidak akan mengintervensi preverensi politik Chirzin, sebagai pendapat sah saja disampaikan kepada publik. Hanya saja, agar ada perspektif pembanding terhadap pandangan kontra Khilafah, maka penulis ajukan pandangan dalam tulisan ini.

Pertama, bahwa sistem pemerintahan – dalam bentuk apa pun (Kerajaan, Republik, Monarki Konstitusi, Kekaisaran, Khilafah) -, sejatinya adalah sistem operasional yang digunakan untuk mengejawantahkan konsep kedaulatan.

Kedaulatan (As-Siyadah, Sovereignty) adalah konsep penisbatan norma terpuji dan tercela, halal haram, sah atau tidak sah, yang dikaitkan pada sumber atau otoritas kedaulatan.

Kedua, ada perbedaan yang sangat signifikan tentang sumber kedaulatan dalam setiap sistem pemerintahan, yakni:

1. Sistem Kerajaan meletakkan kedaulatan di tangan Raja. Terpuji dan tercela, halal haram, sah atau tidak sah, parameternya adalah titah Raja. (Sabda Pandito Ratu).

2. Sistem Republik meletakkan kedaulatan di tangan Publik (rakyat). Terpuji dan tercela, halal haram, sah atau tidak sah, parameternya adalah aspirasi rakyat.

3. Sistem monarki konstitusional meletakkan kedaulatan kerajaan di tangan Raja dan pemerintahan kepada perdana menteri (parlementer). Terpuji dan tercela, halal haram, sah atau tidak sah, parameternya adalah titah Raja dan Keputusan Parlemen.

4. Sistem Kekaisaran meletakkan kedaulatan di tangan Kaisar. Terpuji dan tercela, halal haram, sah atau tidak sah, parameternya adalah titah Kaisar.

5. Sistem Khilafah meletakkan kedaulatan di tangan Syara’. Terpuji dan tercela, halal haram, sah atau tidak sah, parameternya adalah hukum Syara’, bukan titah raja, bukan kehendak rakyat, bukan kehendak parlemen, bukan kehendak ratu atau kaisar. Inilah sistem Islam, yang menjadikan Islam sebagai parameter norma untuk menjalankan pemerintahan.

Ketiga, berdasarkan Postulat di atas, jelaslah menurut pandangan Islam, sistem pemerintahan yang oke untuk diperjuangkan dan yes untuk ditegakkan hanyalah sistem Khilafah. Lagi pula, saat Rasulullah Saw mangkat, para sahabat yang mereka ridlo kepada Allah SWT dan Allah SWT ridlo kepada mereka, tidak memilih sistem kerajaan atau republik untuk melanjutkan pemerintahan Islam yang dipimpin Nabi Muhammad Saw.

Abu Bakar RA dibai’at di Saqifah Bani Saidah sebagai Khalifah, bukan sebagai Raja atau Presiden. Negara yang dipimpin oleh Abu Bakar RA juga bukan kerajaan atau Republik, melainkan negara Khilafah. Dan janji Nabi Muhammad Saw atas umat Islam akan bangkit kembali dan memimpin dunia di akhir zaman, adalah dengan tegaknya sistem Khilafah. Bukan dengan kerajaan atau Republik.

Chris Komari mengomentari tulisan Ahmad Khozinudin tersebut demikian.

Kesalahpahaman dari mayoritas aktivis HTI, termasuk AK, adalah ketidakpahaman, atau paham tetapi tidak mau mengakui, bahwa kedaulatan rakyat yang diatur oleh demokrasi adalah kedaulatan rakyat yang menjadi milik bersama, semua orang, semua golongan, dan semua agama yang berhubungan dengan pemerintahan (government). Sementara itu, kedaulatan rakyat yang berupa kedaulatan individual, demokrasi tidak ikut campur.

Jadi, dalam demokrasi itu ada 2 kedaulatan rakyat, yakni: (1) Kedaulatan individu, yang disebut individual sovereignty. (2) Kedaulatan milik bersama yang disebut sovereignty of the people (kedaulatan rakyat).

Demokrasi tidak mengikat, mengurangi, dan membatasi kebebasan beragama kepada semua orang, semua golongan, dan semua agama. Dari sini jelas, bahwa kedaulatan rakyat tidak mengambil alih kedaulatan Allah SWT.

Bagaimana mungkin kedaulatan Allah SWT yang MAHA BESAR, bisa diambil alih oleh kedaulatan rakyat…??? Itu membuat kata ALLAHU AKBAR menjadi berbeda bila kedaulatan ALLAH SWT masih bisa diambil alih oleh kekuasaan lain.

Bagaimana mungkin demokrasi yang memberikan kebebasan beragama kepada semua orang, semua golongan, dan semua agama disebut mengambil alih kedaulatan Allah SWT menjadi kedaulatan rakyat…???
Ahmad Khozinudin pun menambahkan narasi tentang khilafah dengan mengunggah tulisan Dr. Daud Rasyid, Lc., M.A.: KHILAFAH AJARAN ISLAM
Istilah Khilafah

Khilafah adalah isim syar’i. Khilafah ini bukan istilah buatan manusia. Istilah ini pertama kali digunakan dalam nash syariah dengan konotasi yang khas, berbeda dengan makna yang dikenal oleh orang Arab sebelumnya. Sebagaimana kata Salat, Hajj, Zakat, dan sebagainya.

Istilah Khilafah, dengan konotasi syarak ini digunakan dalam hadis Nabi saw. sebagaimana yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal: “Ada era kenabian di antara kalian, dengan izin Allah akan tetap ada, kemudian ia akan diangkat oleh Allah, jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Setelah itu, akan ada era Khilafah yang mengikuti Manhaj Kenabian.” [HR Ahmad]

Bersambung ke halaman berikutnya

Related Posts