Kronologi Perampasan Tanah Rakyat Untuk Kebun Sawit Diduga Telah Dilakukan PT Pasangkayu (Astra Group) Sejak 1990

ZONASATUNEWS.COM, SULAWSI BARAT –  PT Pasangkayu (Astra Group) diduga telah melakukan perampasan tanah milik rakyat di kelompok hutan di S Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Selatan.

Perampasan terjadi  sejak tahun 1990, sejak perusahaan Group Astra itu melakukan budidaya kebun sawit disana. Tanah seluas 748 Hektar tersebut sebelumnya ditanami sagu, coklat, jeruk, pisang dan padi ladang serta tanaman lainnya yang menjadi sumber penghidupan.

Tentu saja, tindakan perusahaan ini sangat merugikan masyarakat disana.

Perjuangan masyarkat untuk memperoleh haknya kembali terus dilakukan, dan mendapatkan titik terang saat PT Astra Agro Lestari (induk perusahaan) dan PT Pasangkayu (anak perusahaan) bersedia mengembalikan lahan (Wilayah Kelola) kepada masyarakat.

Namun kesediaan yang diperkuat oleh pernyataan tertulis pada tahun 2012 oleh kedua perusahaan tersebut, ternyata hanya isapan jempol belaka. Perusahaaan hingga saat ini tetap saja tidak melepaskan penguasahaan lahan sawit tersebut.

Hal itu dibuktikan dengan masih memanen sawit di 748 hektarditas lahan itu dan mengambil hasil dalam kawasan hutan. Dan lahan belum di kembalikan kepada masyarakat.

Kronologi

PT Pasangkayu (Astra Group) dengan surat tanggal 14 April 1987 Nomor DIR/231/PK/87 dan surat tanggal 14 April 1992 No 50/DD II/AAN/92 mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan di S Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Selatan.

Permohonan tersebut disetujui oleh Menteri Kehutanaan dengan surat tanggal 26 Juli 1990 No. 1300/Menhut-II/1990 dan tanggal 13 Februari 1993 No.239/Menhut-II/1993. Alasannya karena masuk dalam hutan produksi.

Namun Menteri Kehutanan baru mengeluarkan surat Ijin  Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) secara resmi pada tahun 1996, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 98/Kpts-II/1996, tentang pelepasan sebagian kawasan hutan yang terletak di lokasi tersebut, seluas 5000 Ha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Pasangkayu (Astra Group).

Kawasan hutan yang dapat dilepaskan adalah seluas 5008 hektar, terdiri dari : 3.263 dan seluas 1745 hektar.

Peraturan Menteri Kehutanan tersebut juga mengatur hal-hal yang tidak termasuk yang dilepaskan diantaranya:

Lahan yang telah menjadi hak milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk yang dilepaskan.

Rakyat  Menuntut

Sesuai dengan surat keputusan Menteri Kehutanan seperti tersebut dimuka, faktanya terdapat lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat setempat. Lahan tersebut ditanami sagu, coklat, jeruk, pisang dan padi ladang serta tanaman lainnya yang menjadi sumber penghidupan.

Lahan yang telah dikelola masyarakat tersebut seluas kurang lebih 748 hektar.

Lahan masyarakat yang telah berubah menjadi kebun sawit

Sehingga dengan demikian seharusnya lahan ini tidak termasuk yang dilepaskan, sesuai dimaksud dalam pasal  peraturan menteri kehutanan tersebut.

Namun faktanya PT Pasang Kayu mengabaikan aturan dan melawan hukum khususnya Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana disebut dimuka. Pasalnya, PT Pasangkayu tetap menggarap lahan yang dikecualikan. Dapat dikatakan PT Pasangkayu telah “merampas” denan tidak sah lahan milik masyarakat untuk dijadikan lahan budidaya kebun kelapa sawit.

Masyarakat sangat dirugikan,  karena kehilangan lahan yang telah digarap sebagai mata pencaharian mereka sejak bertahun-tahun sebelumnya.

Akhirnya masyarakat melakukaan perlawanan untuk mendapatkan haknya kembali. Perlawanan itu terjadi sejak tahun 1990, sejak lahan mereka diambil alih secara paksa (dirampas).

Sungguh aneh, meskipun ijin IPKH PT Pasangkayu baru keluar tahun 1996, namun pengambil alihan lahan untuk budidaya kelapa sawit sudah dilakukan sejak tahun 1990.

PT Pasangkayu melanggar hukum

Jadi berdasarkan kronologis diatas, bila dianalisa secara sederhana saja, PT Pasang Kayu secara nyata dan terang terangan melakukan perbuatan melawan hukum. Karena mengambil lahan atau wilayah kelola milik masyarakat, yang tidak termasuk dalam wilayah yang diijinkan untuk pelepasan kawasan hutan.

Pejuang dan penyelamat Kawasan Hutan

Perjuangan masyarakat sebenarnya telah mencapai titik temu dengan kesediaan PT Astra Agro Lestari (AAL) dan PT Pasang Kayu mengembalikan Wilayah Kelola kepada masyarakat. Kesediaan itu dikuatkan melalui pernyataan tertulis baik dari AAL maupun PT Pasangkayu.

Surat penyerahan lahan dari PT Astra Agro Lestari dan PT Pasangkayu kepada masyarakat 

Hingga kini belum kembalikan

Namun kesediaan yang diperkuat melalui surat tersbeut, pada kenyataannya tidak diikuti dengan aksi penyerahan kepada masyarakat. PT Pasang Kayu masih tetap menguasai wilayah tersebut.

Seharusnya sejak tahun 2012, WKR dikembalikan kepada masyarakat/kelompok tani yang telah disepakati. Tetapi sama sekali tidak dilakukan.

Sebaliknya, PT Pasang Kayu masih menguasai lahan sejak kesepakatan tahun 2012. Peusahaan masih memanen sawit di 748 Hektar yang diserahkan dan mengambil hasil dalam kawasan hutan.

Dedi Lasadindi, Aktivis HAM bersama masyarakat terus berjuang agar lahan masyarakat 748 Ha segera dikembalikan

“Berdasarkan surat Penyerahan dan data yang amat kuat dari masyarakat, dengan ini kami bersama kawan-kawan organisasi dan media mendesak Stakeholder PT Pasangkayu anak perusahaan PT Astra Agro Lestari untuk mengembalikan wilayah kelola rakyat. Baik yang 748 Hektar dan yang berada di luar HGU,” kata Dedi Lasadindi, Aktivis HAM Pencetus People Letter.

Dedi menambahkan, phaknya bersama masyarakat, organisasi dan media mendesak PT Pasangkayu anak perusahaan PT Astra Agro Lestari untuk membuka data spasial HGU dan masalah akan semakin jelas, katanya.

EDITOR: REYNA

Related Posts