Koalisi Perubahan: Segera Layu Atau Kian Mekar-Segar

Oleh: Agus Wahid

Analis dari Center for Public Policy Studies – Indonesia

Gonjang-ganjing politik menerpa Koalisi Perubahan (KP). Ketiga partai pengusung Anies Baswedan – Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejajtera – tampak sedang diterpa badai. Sebenarnya, sudah terdetaksi lama persoalannya. Yaitu, tarik-menarik calon wakil presiden (cawapres) yang hingga kini belum diumumkan. Di tengah penantian yang menggergetkan itu muncul nama Muhaimin Iskandar atau yang lebihakrab dipanggil Cak Imin yang dihembuskan NasDem sebagai cawapres Anies. Segeralah muncul reaksi kontra, terutama Partai Demokrat. Merasa dikhianati.

Sebuah renungan, apakah itu sebagai test the water? Atau memang, bagian dari operasi intelegen dalam kerangka menggagalkan Anies maju ke arena kontestasi pemilihan presiden (pilpres)? Semuanya serba mungkin. Politik memang seni yang tetap terbuka kemungkinan, termasuk yang terburuk atau tak terduga sekalipun. Namun demikian, di antara beberapa kemungkinan itu, kita dapat menganalisisnya, sehingga muncul rasio di balik existing politik yang berlangsung itu.

Bicara test the water, hal itu sudah biasa dilakukan oleh para kontestan, meski hanya melalui pembangunan opini publik. Dalam hal ini, kita pun pernah saksikan opini tentang Chofifah yang akan disandingkan dengan Anies. Juga, ditampilkan Susy Pujiastuti, Gatot Nurmantiyo bahkan Sandiaga Uno – masing-masing – sebagai cawapres Anies. Reaksi publik terlihat jelas yang terekam melalui lembaga-lembaga survey obyektif dan pooling. Hasilnya pun beragam. Ada fluktuasi reponsi ketika Anies berpasangan di antara nama-nama itu. Karena itu, ketika opini kini sedang gencar Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, posisinya tak jauh beda dengan para tokoh yang disuguhkan sebagai test the water. Tidak aneh. Dan karena itu tak perlu berlebihan reaksinya, apalagi kontraproduktif.

Namun demikian, kita juga tak boleh memandang sepi atas permainan test the water itu. Sebab, sangat bisa jadi, reaksinya sangat substantif dan bisa mengubah pendirian politik, bagi para elitis partai pengusung itu sendiri, atau bahkan partai-partai rivalis lainnya. Reaksi serius ini sungguh bahaya jika tidak disikapi dengan cerdas dan jernih.

Dalam hal ini, Anies sebagai pemegang hak “veto” masalah cawapres harus mampu meyakinkan tokoh kunci terhadap elemen manapun. Penggunaan hak veto menjadi salah satu test case tentang kemandirian Anies yang tidak bisa dipaksa siapapun. Hak veto harus didayagunakan. Agar tidak menjadi bola liar dan dikapitaisasi oleh para rivalis untuk meloyokan KP. Harus kita sadari, cengkeraman media – termasuk media sosial – sungguh kejam dalam memainkan isu penggiringan opini publik. Untuk itu, tak ada kata, sikap dan tindakan lain kecuali harus segera action konkret: komunikasi politik yang mengademkan, sekaligus meyakinkan. Format politik “mak nyess” tetap diperlukan. Bukan membiarkan bola panas makin membakar.

Kini, kita perlu menerawang manuver NasDem. Apakah serius menawarkan Cak Imin sebagai cawapres Anies? Setidaknya, ada dua variabel yang perlu dibaca. Pertama, dalam tubuh NasDem itu sendiri sesungghnya belum bulat 100%. Hal ini memang merupakan residu politik saat Rakernas NasDem September 2022 lalu, yang memang sebagian kadernya tidak menghendaki Anies. Barisan ini – boleh jadi – menjadi pintu masuk bagi kalangan eksternal yang berusaha menjegal Anies. Dari anasir oligarki atau kaum islamofobis. Tidak tertutup kemunginan, dua kalangan ini terus melobi para elitis NasDem. Kemudian, mencoba malakukan “simulasi” masalah cawapres sebagai pintu masuk untuk menggoyahkan positioning Anies.

Kedua, Cak Imin bisa jadi memang sengaja dijadikan instrumen untuk menggoyangnya KP. Di satu sisi, Cak Imin memang ambisius dan terus menyodorkan diri sebagai cawapres. Tidak hanya kepada Ganjar dan Prabowo, tapi juga berusaha merapat ke Anies. Di sisi lain – menurut kabar burung yang berhembus – dia juga pasang tarif yang fantastik untuk diminta untuk bersanding dengan Anies. Bagai gayung bersambut. Kabar burung itu awalnya Rp 1 triliun tapi Cak Imin menolak. Tapi, jika Rp 3 triliun okay. Jika dikaitkan dengan kepentingan kaum oligarki dan para islamofobis, maka angka Rp 3 triliun itu hanyalah “seupil” fulus. Tak sebanding jika Anies tetap melaju.

Persoalan lebih lanjut, apakah NasDem siap menerima resiko politiknya jika memaksa Anies untuk mengkhianati keinginan banyak elemen? Variabel ini menyangsikan. Jika NasDem bersekongkol, maka sketsa politik NasDem di ambang kehancuran. Akan terjadi public distrust yang demikian menguat. Yang dilihat bukan lagi persoalan cawapres Cak Imin, tapi lebih ke arah pengkhianatan. Persepsi ini akan mempersulit langkah para calon legislatif (caleg) NasDem di level manapun (DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Pertanyaannya, apakah Surya Paloh (SP) rela menanggung beban moral ribuan calegnya yang gagal hanya karena menuruti permainan pesanan? Sangatlah irasional SP melakukan hetrik seperti itu.

Lalu, apa sebenarnya arah di balik sinyal NasDem mencawapreskan Cak Imin? Dalam hal ini muncul analisis dari variabel lain. Yaitu, NasDem ingin tampil sebagai pemenang pemilu. Dengan demikian, posisinya bukan hanya sebagai aktor tederminan dalam panggung kekuasaan Anies, tapi juga menguasai parlemen (sebagai Ketua DPR RI dan pimpinan MPR RI). Dalam kaitan ini NasDem – boleh jadi – menilai Demokrat bisa menjadi rivalis yang berpotensi mengalahkan pamor NasDem. Karenanya, derap politik Demokrat tak boleh membesar atau lebih besar karena efek elektoral dari Anies.

Karena sketsa aksi inilah maka Demokrat perlu diamputasi posisinya: bukan sebagai cawapres Anies. Bayangan pemikiran ini – jika memang faktual – maka, hal itu mencerminkan manuver politik pesanan. Bisa dari istana, ataupun kubu Megawati, yang sejatinya sama-sama tidak welcome terhadap partai binaan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sungguh tricky jika pandangan NasDem seperti itu. Namun, jika pandangan NasDem benar seperti itu, maka NasDem tergolong gagal dalam memahami sistem presidential. Kita tahu, pemerintahan yang kuat perlu diback up oleh komposisi parlemen yang kuat juga (pro terhadap pemerintah). Maka, jika NasDem tampil sebagai mayoritas di parlemen, tetap saja perlu fraksi-fraksi lain yang juga tergolong besar. Dalam konteks ini perolehan suara DPR RI dari ketiga partai pengusung menjadi krusial dan sangat dibutuhkan.

Itulah sebabnya, pemikiran tentang single majority ataupun dominan di parlemen tak akan bisa tanpa gabungan fraksi. Sejarah mencatat, komposisi mayoritas tunggal tak pernah terjadi sampai lebih dari 50% misalnya. Itulah sebabnya, masih tetap diperlukan dukungan fraksi-fraksi lain di tengah parlemen. Maka tepatlah jika kebutuhan komposisional itu justru dari para sahabat seperjuangan yang bersifat lebih kuat dan langgeng, bukan hubungan sesaat.

Mendasarkan pemikiran tersebut di atas, kiranya NasDem tak akan bermain-main secara kontraktif dalam hal percawapresan. Apalagi NasDem juga tahu kartu truf Cak Imin terkait kasus “kardus durian” itu. Sisi lain, Anies pernah menggariskan kriteria cawapres. di antaranya tegas-tegas menyatakan “tidak pernah tersangkut hukum”. Maka, nama Muhaimin Iskandar akan terdelate secara otomatis. Apa kata dunia ketika Anies bersanding dengan Cak Imin. Langsung mendegradasikan martabat dan pamor Anies.

Sisi lain, Anies juga membaca konstalasi politik Cak Imin. Dia memang warga NU. Tapi, tidak seluruh warga Nahdliyyin – baik dari komponen kultural ataupun struktural – bersama Cak Imin. Kita tahu, komponen Nahdliyyin struktural ada di bawah komandan Yahya Staquf, yang juga menginginkan posisi cawapres. Sementara, Nahdliyyin kultural relatif sudah lama tak sejalan dengan PKB.

Dengan memahami topografi basis massa primordial Nahdliyyin, Anies pasti sudah bisa menghitung: menggandeng Cak Imin sama artinya mengubur diri cita-citanya untuk menciptakan perubahan bangsa dan negeri ini yang baik, maju, berkeadilan. Bukan lebih baik baik, lebih maju dan lebih berkeadilan. Diksi perubahan yang beredar selama ini salah kaprah. Sebab, diksi “lebih baik, lebih maju dan lebih adil” menggambarkan konfirmasi kondisi negeri di bawah rezim ini sudah baik, maju dan berkeadilan. Sangat paradoks. It`s true, is not it? Perlu diubah slogan itu.

Akhirul kalam, gonjang-ganjing dalam koalisi hal biasa, meski penuh misteri: ada skenario jahat yang tetap menguntit langkah politik Anies. Dan NasDem sebagai pintu masuk penggoyangan juga merupakan manuver yang tak mengejutkan. Juga, tidak terlalu mengejutkan ketika instrumen yang dimainkan itu sosok Cak Imin yang cukup dikenal ambisius dan oportunis. Dengan pemahaman itu, maka Koalisi Perubahan – insya Allah – tak layu sebelum berkembang. Tapi, justru mekar kian segar. Let`s see.

EDITOR: REYNA

Related Posts