Boerhanoeddin Harahap : Pemimpin Muda Berprestasi

Penulis H. Lukman Hakiem | Peminat Sejarah 

Zonasatu News – RAPAT Dewan Pimpinan Partai Masyumi di rumah K.H. Faqih Usman pada suatu siang di tahun 1953, terasa panjang dan melelahkan.

Sesudah Kabinet Wilopo-Prawoto Mangkusasmito jatuh, Presiden Sukarno menunjuk Masyumi menjadi formatur kabinet. Penunjukan Presiden Sukarno itulah yang dibicarakan oleh DPP Masyumi.

Akan tetapi, memutuskan siapa yang akan diberi tugas oleh partai untuk menjadi formatur kabinet, ternyata tidak mudah. Peserta rapat hampir menyerah. Sesudah berlangsung berjam-jam, rapat belum menemukan figur yang tepat.

Dalam suasana nyaris buntu itulah, pemimpin rapat membuka wacana baru: “Bagaimana kalau tugas menjadi formatur kabinet kita serahkan kepada Saudara Boerhanoeddin Harahap?” Di luar dugaan, usul baru pemimpin rapat diterima secara aklamasi.

Tinggallah Boerhanoeddin yang kaget setengah mati. Lelaki kelahiran Medan 12 Februari 1917 itu merasa belum mampu menjadi formatur kabinet. Umur baru 36 tahun, dan belum pernah duduk di pemerintahan. Lagi pula, masih banyak tokoh yang lebih senior. Boerhanoeddin menolak. Tetapi penolakan itu ditolak oleh rapat DPP. Boerhanoeddin pun akhirnya menerima amanah partainya.

Menggaet PNI
Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, Boerhanoeddin melaksanakan amanah partai yang sekaligus amanah negara.

Yang pertama kali terpikir olehnya, tugas membentuk kabinet mau tidak mau harus melibatkan partai lain, terutama Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai salah satu partai besar pada saat itu.

Boerhanoeddin segera menghubungi pimpinan PNI, meminta agar dikirim orang untuk bersamanya menyusun kabinet. Menyertai permintaan itu, Boerhanoeddin mengingatkan pimpinan PNI, demi efektifitas pekerjaan formatur, hendaklah orang yang dikirim diberi mandat penuh.

PNI mengirim S. Hadikusumo. Boerhanoeddin senang bekerja sama dengan Hadikusumo yang enak diajak berdiskusi. Boerhanoeddin pun optimis, kabinet akan segera terbentuk.
Ternyata harapan berbeda dengan kenyataan. Mendekati hari-hari terakhir penyusunan kabinet, Hadikusumo makin sering minta waktu untuk berkonsultasi dengan pimpinan partai.

Ketika program kabinet sudah disepakati, di luar dugaan, Hadikusumo meminta supaya jabatan Perdana Menteri diberikan kepada PNI. Tentu saja Boerhanoeddin menolak permintaan itu, sebab dialah –bukan Hadikusumo– yang diberi mandat oleh Presiden Sukarno untuk membentuk kabinet.

Ketika Hadikusumo ngotot pada permintaannya, Boerhanoeddin tidak punya pilihan lain kecuali mengembalikan mandat kepada Bung Karno yang kemudian menunjuk Wongsonegoro (Partai Indonesia Raya) sebagai formatur sampai terbentuk Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro.

Hatta: Saya Tunjuk Saudara
Kabinet Ali-Wongso jatuh lantaran kebijakannya di bidang militer, terutama dalam soal pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menimbulkan kontroversi. Ali Sastroamidjojo sendiri menganggap kemelut pengangkatan KSAD itu akibat Menteri Pertahanan Mr. Iwa Kusumasumantri yang tidak tepat di dalam memberikan garis kebijaksanaan dalam bidang kemiliteran.

Sesudah kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro jatuh, Wakil Presiden Mohammad Hatta menunjuk Masyumi menjadi formatur. Ini sesuatu yang wajar, mengingat kabinet sebelumnya merupakan koalisi PNI-PIR Wongso. Presiden Sukarno saat itu sedang menunaikan ibadah haji, sehingga urusan kenegaraan sepenuhnya dilaksanakan oleh Hatta.

DPP Masyumi menugaskan Ketua Umum Mohammad Natsir menemui Hatta. DPP Masyumi juga menugaskan Boerhanoeddin Harahap mendampingi Natsir. Tanpa banyak basa-basi, di depan Natsir, Hatta berkata kepada Boerhanoeddin: “Bagaimana kalau saya tunjuk Saudara (Boerhanoeddin) menjadi formatur?”

Boerhanoeddin yang saat itu baru berusia 38 tahun, benar-benar kaget dengan gaya Hatta yang straight to the point, tanpa basa-basi. Apalagi gaya Hatta itu dilakukan di depan Ketua Umum Masyumi. “Mengapa tidak dipilih orang yang lebih berpengalaman, yang pernah duduk di kabinet?” ujar Boerhanoeddin mencoba mengelak.

Bung Hatta balik bertanta: “Siapa yang Saudara maksud?”
“Dr. Soekiman Wirjosandjojo,” jawab Boerhanoeddin lugas.
“Bagaimana kalau Soekiman tidak bersedia?” tanya Hatta lagi.
Merasa terpojok, Boerhanoeddin menjawab: “Apa boleh buat, saya bersedia.”

Menyusun Kabinet
Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Boerhanoeddin bertandang ke rumah Soekiman. Kepada seniornya itu Boerhanoeddin menyampaikan bahwa Bung Hatta meminta Soekiman menjadi formatur kabinet. “Baiklah,” kata Ketua Umum Masyumi (1945-1949) itu.
Ketika Soekiman dan Boerhanoeddin sedang minum teh, datang Natsir. Ketua Umum Masyumi (1949-1959) itu menyampaikan hal yang telah disampaikan oleh Boerhanoeddin kepada Soekiman.

Bersama Mr. Assaat dan Mr. Wilopo, Soekiman berusaha keras menyusun kabinet. Sayang, ikhtiar Soekiman gagal. Setelah Soekiman mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden, Bung Hatta kembali memanggil Natsir dan Boerhanoeddin.

“Bagaimana sekarang sesudah Dr. Soekiman gagal menyusun kabinet?” tanya Hatta kepada Natsir.
“Terserah Bung Hatta,” jawab Natsir.
Sesudah itu Hatta menanyakan hal yang sama kepada Boerhanoeddin. “Terserah Bung Hatta,” jawab Boerhanoeddin.
“Kalau begitu,” kata Bung Hatta, “sekarang Saudara Boerhanoeddin Harahap menjadi formatur.”

Sejak itulah, sejak 3 Agustus 1955, Boerhanoeddin menyusun kabinet. Belajar dari pengalaman kegagalan menyusun kabinet pada 1953, Boerhanoeddin bergerak cepat. Semula dia mengajak tokoh PNI, Mr. Hardi, untuk bersamanya menyusun kabinet. Ternyata keikutsertaan Hardi tidak disetujui oleh Masyumi. Ketika Boerhanoeddin meminta PNI mengganti Hardi, permintaan itu tidak direspons. Maka Boerhanoeddin menyusun kabinet tanpa PNI.

Meskipun tidak mengikutsertakan PNI, ternyata kabinet mendapat dukungan dari parlemen. 135 setuju, hanya 2 yang menolak.

Satu Bulan Menyiapkan Pemilu
Sejak awal kemerdekaan, setiap kabinet selalu mencantumkan pemilihan umum sebagai salah satu program. Tiga tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, untuk pertama kalinya negara muda ini memiliki Undang-undang Pemilihan Umum.

Tujuh tahun kemudian, seiring dengan pengakuan kedaulatan dan terbentuknya negara kesatuan, Kabinet Wilopo menyempurnakan undang-undang tersebut menjadi Undang-undang Nomor 7/1953.

Atas dasar Undang-undang tersebut, Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro, sesudah menunda pemilu, merencanakan pelaksanaan pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR-RI, dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante.

Karena pemilu sudah menjadi cita-cita dan program seluruh kabinet sejak awal kemerdekaan, maka meskipun baru dilantik pada 12 Agustus 1955, Perdana Menteri Boerhanoeddin Harahap (BH) menggariskan kebijakan untuk melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan yang telah dijadualkan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro.

Praktis Kabinet BH hanya punya waktu satu bulan untuk menyelenggarakan pemilu. Dalam hal ini Kabinet BH melanjutkan seluruh persiapan yang telah dilakukan oleh kabinet sebelumnya.

Dengan persiapan yang sangat singkat, sampai sekarang pemilihan umum 1955 dicatat sejarah sebagai pemilu ultra demokratis paling bersih dan aman sepanjang Indonesia merdeka, meskipun diikuti oleh lebih dari 100 peserta dengan perbedaan ideologi yang sangat tajam. Lihat juga: Menyimak Pemilihan Umum 1955 dalam telusur.co.id

Related Posts