Australia mewajibkan perusahaan teknologi besar membayar media berita untuk konten

Berdasarkan aturan baru, otoritas akan mengenakan denda pada perusahaan teknologi besar yang menolak menandatangani kesepakatan dengan media lokal

ANKARA – Pemerintah Australia akan memperkenalkan aturan baru yang mewajibkan perusahaan teknologi besar membayar organisasi media untuk konten berita, menurut laporan lokal pada hari Kamis.

Peraturan tersebut, yang diharapkan akan diumumkan kemudian hari ini, akan mengenakan denda pada platform media sosial yang menolak memberi kompensasi kepada media Australia untuk konten berita, menurut Sydney Morning Herald.

Aturan tersebut bertujuan untuk menekan perusahaan teknologi agar menerima “kode tawar-menawar” dengan penerbit atau berisiko dipaksa membayar biaya untuk terus beroperasi di Australia.

Pada tahun 2021, parlemen Australia mengesahkan undang-undang yang mewajibkan platform media sosial membayar konten berita yang dibagikan di situs mereka.

Sementara Meta, pemilik Facebook, Instagram, Threads, dan WhatsApp, menandatangani kesepakatan dengan sejumlah media Australia, perusahaan tersebut telah mengumumkan tidak akan memperbarui kesepakatan ini setelah tahun 2024.

Berdasarkan aturan baru tersebut, pemerintah mendesak perusahaan media sosial untuk mencapai kesepakatan dengan penerbit berita dan menyediakan pembayaran untuk berita yang dibagikan.

Untuk lebih mendorong kepatuhan, pemerintah Buruh mengancam akan mengenakan biaya operasional tahunan kepada perusahaan teknologi raksasa selain pajak laba standar.

Langkah ini mengikuti larangan bulan lalu bagi anak-anak dan remaja untuk menggunakan media sosial, yang disahkan oleh Senat negara tersebut, menjadikan Australia sebagai negara pertama yang memperkenalkan tindakan tersebut.

EDITOR: REYNA

Related Posts