Dewan Keamanan PBB menyuarakan ‘keprihatinan mendalam’ tentang situasi di Afghanistan

Dewan yang beranggotakan 15 orang mengatakan kebijakan Taliban ‘membatasi penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh perempuan dan anak perempuan terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan Afghanistan serta rakyatnya’

WASHINGTON – Dewan Keamanan PBB menyuarakan keprihatinannya pada hari Jumat tentang situasi di Afghanistan.

“Anggota Dewan Keamanan sangat prihatin dengan dampak negatif yang berkelanjutan dari kebijakan dan praktik Taliban yang membatasi penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh perempuan dan anak perempuan terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan Afghanistan serta rakyatnya,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Para anggota berkumpul pada tanggal 12 Desember untuk menghadiri pertemuan Dewan Keamanan tentang Afghanistan, di mana mereka menegaskan kembali komitmen kuat mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, integritas teritorial, dan persatuan nasional Afghanistan.

Para anggota menekankan perlunya memastikan partisipasi “penuh, setara, bermakna, dan aman” dari perempuan dan anak perempuan di Afghanistan untuk masa depan dan pembangunan jangka panjang negara tersebut, dan mendesak Taliban untuk “segera” membalikkan kebijakan dan praktik ini.

Menurut pernyataan tersebut, para anggota juga menyampaikan “keprihatinan mendalam” mereka terhadap situasi ekonomi dan kemanusiaan yang mengerikan di Afghanistan.

Menegaskan kembali bahwa terorisme merupakan “salah satu ancaman paling serius” bagi perdamaian dan keamanan di Afghanistan, para anggota meminta Taliban untuk mengambil “tindakan aktif” guna memperkuat upayanya dalam memerangi terorisme.

Mereka menekankan peran penting yang akan terus dimainkan PBB dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan, dan menyampaikan penghargaan atas komitmen jangka panjang PBB untuk mendukung warga Afghanistan.

Mereka menekankan pentingnya mengembangkan peta jalan politik yang akan dibahas dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk mencapai Afghanistan yang damai dengan dirinya sendiri dan negara-negara tetangganya, menurut pernyataan tersebut.

Taliban kembali memerintah Afghanistan pada Agustus 2021 setelah lebih dari dua dekade berperang.

Pemerintah sementara terus memberlakukan berbagai aturan dan kebijakan, yang melanggar berbagai hak dasar perempuan dan anak perempuan,

Afghanistan juga menghadapi kelaparan dan risiko kekurangan gizi dan kemiskinan, hampir runtuhnya sistem kesehatan publik nasional, dan bencana alam.

EDITOR: REYNA

Related Posts