AS resmi mencabut sanksi terhadap pemukim ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki

Langkah ini mengikuti perintah eksekutif Trump, yang membalikkan kebijakan era Biden yang menargetkan pemukim ilegal yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina

WASHINGTON – Departemen Keuangan AS pada hari Jumat secara resmi mencabut sanksi terhadap pemukim ilegal Israel dan kelompok-kelompok, termasuk Gerakan Pemukiman Amana, yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki di tengah lonjakan serangan pemukim.

Keputusan ini mengikuti perintah eksekutif baru-baru ini yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump, yang membalikkan kebijakan era Biden yang menargetkan individu dan entitas yang dianggap merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan mengumumkan penghentian sanksi, yang telah dijatuhkan berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden.

Keputusan Trump untuk mencabut sanksi dibuat pada hari Senin, sebagai bagian dari pencabutan lebih dari 70 perintah eksekutif tak lama setelah kembali ke Ruang Oval.

Perintah Eksekutif 14115, yang ditandatangani Biden pada 1 Februari 2024, yang Menetapkan Sanksi Tertentu terhadap Orang yang Merusak Perdamaian, Keamanan, dan Stabilitas di Tepi Barat, telah menargetkan pemukim ilegal Israel yang terlibat dalam “kekerasan pemukim ekstremis tingkat tinggi, pemindahan paksa orang dan desa, dan perusakan properti.”

Ketegangan meningkat di seluruh Tepi Barat yang diduduki menyusul perang genosida Israel di Gaza, tempat hampir 47.300 orang tewas, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 111.500 orang terluka sejak 7 Oktober 2023.

Pemimpin partai politik Palestina, Mustafa Barghouti mengatakan pada hari Jumat bahwa Israel melakukan “pembersihan etnis” di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki di wilayah utara, dan menyerukan persatuan nasional untuk menggagalkan rencana tersebut.

Laporan media Israel menunjukkan bahwa serangan terhadap Jenin merupakan langkah politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menenangkan Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich, yang menentang gencatan senjata saat ini di Gaza.

Setidaknya 873 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 6.700 orang terluka oleh pasukan Israel di wilayah yang diduduki sejak Oktober lalu, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, yang menangguhkan serangan Israel di daerah kantong tersebut.

Pada bulan Juli, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel yang telah berlangsung lama di wilayah Palestina sebagai tindakan ilegal, dengan menyerukan evakuasi semua permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Pada 18 November 2024, pemerintahan Biden juga menjatuhkan sanksi kepada pemukim dan entitas Israel, termasuk Gerakan Pemukiman Amana, yang dituduh mendukung pos-pos pemukim ilegal yang memungkinkan perluasan permukiman Yahudi dan perampasan tanah Palestina. Pemerintah menggambarkan kelompok tersebut sebagai “bagian penting dari gerakan permukiman ekstremis Israel.” Pemerintahan Biden juga menegaskan kembali bahwa permukiman khusus Yahudi milik Israel di Tepi Barat yang diduduki “tidak konsisten” dengan hukum internasional, yang menandai perubahan dari kebijakan AS yang telah lama berlaku selama masa jabatan pertamanya oleh pemerintahan Trump.​​​​​​​

EDITOR: REYNA

Related Posts