Kritik dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

Oleh: Muhammad Chirzin
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Program makan siang gratis merupakan salah satu program unggulan pasangan Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024. Program ini awalnya bernama ‘makan siang gratis’, namun kini berubah menjadi makan bergizi gratis. Program MBG ini menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp71 triliun di tahun 2025. Sejumlah kritik dikemukakan beberapa pengamat sejak Prabowo masih menjadi Menhan.

Acep Mujib Ichlasul Amal, Alumni Ilmu Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menulis bahwa sebagian masyarakat skeptis terhadap program makan siang gratis yang diusung Prabowo, karena ketidaksiapan strateginya, hingga berencana mengambil sebagian dari dana pendidikan yang akan menurunkan anggaran pendidikan di sektor yang lain.

Tujuan dan program ‘makan siang gratis’ itu mulia dan patut diwujudkan. Namun, itu hal ‘Penting yang tak terlalu penting.’ Hal itu tidak akan berguna apabila fasilitas penunjang dalam pembelajaran sebagian rusak, bahkan cenderung tidak ada. Bagaimana siswa dapat belajar dengan penuh konsentrasi apabila ruang sekolah hampir ambruk. Bagaimana siswa dapat menggunakan komputer, memahami karya sastra, dan memiliki jiwa kreatif, apabila sarana penunjangnya tidak tersedia.

Data dari Kemendikbud Ristek menyebut bahwa ruang kelas yang rusak di Indonesia mencapai 26%, dan yang kondisinya baik hanya mencapai 14% saja. Kualitas ruang belajar yang masuk dalam kategori baik tidak mencapai 50%.
Berdasarkan data tersebut, yang harus jadi prioritas pemerintah adalah perbaikan dan pemenuhan fasilitas sekolah oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas siswa yang mampu menghasilkan SDM unggul.

Anggaran untuk pendidikan harus ditambah, bukan dikurangi untuk pemenuhan ambisi program makan siang gratis. Pemenuhan dan perbaikan fasilitas sekolah menjadi lebih baik dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 nanti.
Berikut sederet kritik program makan siang gratis yang istilahnya telah diubah menjadi makan bergizi gratis.

1. Skema masih buram

Ekonom senior dari UI, Faisal Basri (alm) mengkritisi program makan siang gratis. Setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda. Biasanya, di daerah juga ada pangan lokal yang biasa dikonsumsi masyarakat. Di sisi lain, penentuan menu ini juga belum jelas.

2. Membebani postur APBN

Program makan siang yang diperkirakan menyedot dana Rp 450 triliun per tahun ini akan membebani postur APBN 2025. Kebutuhan dana tersebut diprediksi mengorbankan anggaran lain dari program perlindungan sosial. “Kalau anggaran makan tersebut diambil dari program sosial, seperti BBM dan listrik, tingkat kemiskinan diperkirakan meningkat,” kata Anthony Budiawan, Director Political Economy and Policy Studies (PEPS).

3. Beban belanja pemerintah sudah membludak

Menurut Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, program makan siang sangat berat untuk ditanggung APBN 2025 yang juga harus mengakomodasi warisan proyek Presiden Joko Widodo, seperti IKN dan PSN.

4. Penolakan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G)

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Imam Zanatul Haeri, menolak kebijakan program makan siang gratis dibiayai dengan dana BOS, karena dana bos untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.

5. Harus dilakukan dengan kajian Akademik

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong pemerintahan melakukan kajian akademik untuk program makan siang gratis untuk memetakan sekolah mana di suatu daerah yang memang peserta didiknya membutuhkan program makan siang gratis, misalnya di daerah tertinggal.

6. Pemerintah gagal memahami tujuan dana BOS

Usulan dana BOS untuk membiayai makan siang gratis menunjukkan pemerintah gagal memahami tujuan kebijakan dana BOS yang terutama untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar.

7. Bukan program yang representatif

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo menilai makan siang gratis bukan program yang representatif. Akan banyak kerugian yang dirasakan sekolah maupun guru honorer, jika skema pendanaan makan siang gratis untuk siswa memakai dana BOS.

8. Tidak boleh mengambil dari anggaran pendidikan

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan, program makan siang gratis tidak boleh mengambil anggaran pendidikan yang saat ini sudah sangat terbebani.

9. Akan mengorbankan anggaran lain yang prioritas

Program makan siang gratis pasti akan mengorbankan anggaran lain yang prioritas. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti pendanaan program makan siang gratis ini akan semakin mengurangi dana pendidikan. Makan siang gratis hanyalah program konsumtif yang tidak menyentuh akar pengembangan kualitas sumber daya manusia atau SDM

10. Tidak boleh mengambil dari zakat

Masyarakat luas tidak setuju anggaran untuk progam Makan Gratis Bergizi diambil dari dana Baznas, karena uang zakat ada aturan penggunaannya secara tersendiri.

Program Makan Gratis Bergizi telah operasional sejak 6 Januari 2025. Pelbagai keluhan dibeberkan para penerima manfaat program ini. Mulai dari tak ada susu, rasa makanan yang hambar sehingga tak disukai siswa. Banyak siswa juga tidak menyukai sayuran tertentu sehingga tak dihabiskan. Berharap ke depan menu dapat divariasikan agar bisa tertarik untuk memakannya.

Ada pula keluhan mengenai waktu pengantaran makanan yang mepet dengan jam pulang sekolah atau justru mengurangi waktu belajar. Ada siswa yang belum lapar lantaran sudah sarapan di rumah. Tak jarang siswa membungkus makanan yang diberikan untuk dimakan di rumah lantaran tidak habis.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah melihat pelbagai keluhan dari para siswa penerima MBG ini karena tata kelola program MBG yang belum jelas. Program ini seperti belum memiliki SOP, dan Juknis yang rigid, sehingga masih menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan.

Trubus juga menyoroti pelaksanaan awal program MBG ini seperti ‘uji coba kebijakan yang diperluas,’ karena perencanaannya yang belum matang, sehingga berdampak pada persiapan infrastruktur terbatas. Trubus menyarankan prioritas awal dari program MBG di fase awal sebaiknya dijalankan di daerah terluar, tertinggal dan terdepan atau 3T.
Ketua DPR Puan Maharani menanggapi kritik tentang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini masih terbilang baru dan pemerintah masih perlu menyempurnakannya. Oleh karena itu, DPR akan memberi ruang bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi.

BGN menggandeng sekitar 30 ribu mitra untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi program MBG. Kesempatan menjadi mitra terbuka bagi masyarakat secara umum. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, hingga lembaga lain yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi bisa mendaftarkan diri.

Mitra program MBG termasuk menjadi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemasok bahan pangan lokal, dan penyedia makanan/minuman bergizi lainnya. Adapun di bulan pertama pelaksanaan MBG, BGN menerapkan sistem pengembalian biaya setelah mitra terlebih dahulu membayarkan kebutuhan makanan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya menyatakan, Prabowo bakal investasi besar-besaran untuk makan bergizi gratis. Total investasi yang dibutuhkan adalah sekitar Rp 400 triliun. “Kalau ini program sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan spending harian Rp 1,2 triliun. Makan bergizi gratis akan disalurkan ke 82,9 juta orang yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap program Makan Bergizi Gratis untuk seluruh anak-anak Indonesia. Bagi yang sudah tidak perlu makan ya enggak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu.

Prabowo mengakui bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) masih menghadapi tantangan besar. Program makan bergizi baru dimulai. Secara fisik, tidak mudah untuk menjangkau seluruh rakyat dalam waktu singkat. Untuk itu Prabowo Subianto meminta maaf kepada semua orang tua dan anak-anak yang belum menerima manfaat program ini.

Prabowo optimistis bahwa seluruh anak-anak Indonesia akan mendapatkan akses makanan bergizi pada akhir tahun 2025. Namun, ia mengingatkan bahwa proses administrasi dan pengamanan dana membutuhkan waktu. Ia memastikan dananya ada. Tidak ada yang hilang. Tapi proses untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik membutuhkan waktu.

Pemerintah terus berupaya mencari cara terbaik dan tercepat agar semua anak-anak bisa merasakannya. Pemerintah berkomitmen penuh terhadap keberhasilan program ini. Ini proyek yang sangat besar, dan tidak ringan, tapi ia jamin, dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia.

Ditengarai bahwa untuk melaksanakan program tersebut seluruh departemen dan pemerintah daerah harus mensplit alokasi dananya. Menginat beban anggaran Pemerintah untuk program MBG yang demikian besar, alangkah baiknya Prabowo mengurangi target dengan menyeleksi secara ketat, misalnya 20 % saja dari rencana keseluruhan sasaran MBG tersebut.

EDITOR: REYNA

Related Posts