Agar Hasil Kerja KPU Demokratis, Kredible, dan Bisa Dipercaya, Maka Anggota KPU Harus Ditambah Wakil Partai Politik Yang Lolos Pemilu 2024

Agar hasil kerja KPU demokratis, kredible, bisa dipercaya dan terbuka terhadap public scrutiny, maka komposisi keanggotaan komisioner KPU harus ditambah minimal 2 orang wakil-wakil dari partai politik yang lolos PEMILU 2024, seperti PEMILU tahun 1999.

Oleh: Chris Komari

Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA, FTA Global dan FTA-RI Nasional Indonesia.

Komposisi keanggotaan komisioner KPU harus di reformasi dan ditambah minimal 2 orang wakil-wakil dari partai politik yang lolos PEMILU 2024 untuk menciptakan system pengawasan sendiri secara internal didalam tubuh KPU.

Dengan menambah 2 orang wakil-wakil dari partai politik, secara otomatis akan tercipta system checks and balances didalam tubuh KPU, untuk saling mengontrol, saling mengawasi dan saling mengoreksi antar anggota komisioner KPU.

Karena set up komposisi keanggotaan komisioner KPU seperti itu menciptakan 2 kepentingan atau lebih yang saling berkompetisi (2 competing interests or, more) dalam tubuh KPU.

BACA JUGA:

• Anggota KPU Pusat di Amerika Adalah Wakil Partai Politik dan Independen
• Chris Komari: Perspektif Demokrasi, Sebuah Ilusi?
• Tanggapan Aktivis Demokrasi Chris Komari Terhadap Artikel “Pandangan Islam Terhadap Demokrasi”

Dengan menciptakan 2 competing interest or, more dalam tubuh internal KPU, akan sulit bagi anggota komisioner KPU untuk bisa melakukan kerja sama dibelakang pintu, kongkalikong, manipulasi dan merekayasa hasil PEMILU untuk memenangkan CAPRES tertentu atau, partai politik tertentu.

Bagaimana bentuk dan cara kerjanya?

Keanggotaan komisioner KPU harus dibagi dalam 2 kelompok (2 competing interests):

1). Kelompok (A) adalah anggota komisioner KPU yang digaji (paid-commisioners) dari para individual dan akademisi professional yang sudah memiliki pengalaman, pendidikan dan pengetahuan sebagai penyelengara PEMILU yang dipilih lewat proses seleksi oleh DPR sebanyak 11 orang.

2). Kelompok (B) adalah 2 orang wakil dari masing-masing partai politik yang lolos PEMILU 2024 yang tidak digaji (unpaid-commisioners), yang memiliki kedudukan yang sama (equal), kekuasaan yang sama dan access yang sama seperti anggota commissioner kelompok (A).

Bila dalam PEMILU 2024 ada 18 partai politik yang lolos, maka anggota komisioner KPU kelompok (B) ada sebanyak 36 orang wakil-wakil dari partai politik.

3). Jadi total anggota komisioner KPU (paid and unpaid commissioners) pada PEMILU 2024 sebanyak 47 commissioners, yang terdiri dari 11 orang (paid commisioners) pilihan (hand-picked) dari pemerintah dan 36 unpaid-commissioners yg mewakili partai politik.

Bagaimana cara kerjanya sehari-hari?

Secara prinsip 47 anggota komisioner KPU itu memiliki kedudukan yang sama, memiliki kekuasaan yang sama, memiliki access yang sama terhadap semua dokumen dan IT KPU.

They are equal at any level…!!!!

Yang membedakan adalah anggota KPU yang dibayar & menerima gaji (paid-commisioners) yang doing the works (yang melakukan pekerjaan sehari-hari) karena they are getting paid every month.

Sedangkan 36 anggota komisioner KPU yang tidak digaji (unpaid-commissioners) yang merupakan wakil-wakil dari partai politik lebih berfungsi sebagai pengawas, pengontrol dan pengoreksi (supervisory, oversight, checks and balances) terhadap cara kerja dan hasil kerja 11 paid-commisioners KPU.

Bagaimana cara mengambil keputusan di KPU dengan komposisi keanggotaan komisioner KPU seperti itu?

Cara pengambilan keputusan (deliberation) di KPU harus mengikuti 3 proses dibawah ini:

1). Semua keputusan di KPU pertama-tama harus diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, untuk mencari konsensus, atau unanimous decision dimana seluruh anggota KPU (47 orang) menyetujuinya.

Bila mufakat, konsensus dan unanimous decision tidak bisa dicapai, harus ada steps yang bisa dicoba (exercised) agar masing-masing pihak yang tidak setuju, mau mengajukan compromised-version untuk bisa diterima dan disetujui oleh 47 anggota komisioner KPU.

2). Bila compromised-version itu tidak disetujui juga dan harus dilakukan voting di internal KPU untuk memutuskan satu perkara, maka harus ada 3/4 anggota komisioner KPU yang hadir sebagai quorum.

3/4 dari anggota komisioner KPU kelompok (A) sebanyak 9 orang harus hadir secara physic (3/4 dari 11 orang).

3/4 dari anggota komisioner KPU kelompok (B) sebanyak 27 orang harus hadir secara physic (3/4 dari 36 orang).

Jadi total minimal “quorum” yg harus hadir secara physic sebanyak 38 orang, dari total anggota komisioner KPU sebanyak 47 orang untuk bisa mengambil “VOTING”.

Bila tidak memenuhi quorum, voting di KPU tidak boleh dilakukan, atau harus ditunda.

Namun demikian, KPU harus berusaha agar sebelum melakukan deliberation lewat voting, harus diusahakan semua 47 anggota komisioner KPU hadir 100% untuk ikut dalam voting di internal KPU, guna memutuskan perkara penting hasil PEMILU 2024.

3). Ketika internal komisioner KPU harus melakukan deliberation lewat “voting” untuk memutuskan perkara hasil PEMILU 2024, harus minimal dengan suara 3/4 anggota komisioner KPU (strong majority) menyetujuinya, yakni sebanyak 38 anggota komisioner KPU menyetujuinya, dari total 47 orang.

Hal ini sengaja dipersulit, agar keputusan di internal KPU benar-benar menjadi konsensus mayoritas 3/4 anggota komisioner KPU yg mewakili partai politik, publik dan pemerintah menyetujuinya, dengan strong majority…!!!

Sehingga keputusan KPU itu kredible, demokratis, terbuka dan bisa dipercaya oleh publik karena di ikuti, diawasi dan di kontrol oleh mayoritas anggota komisioner KPU yg menjadi wakil-wakil dari partai politik yg ikut dalam PEMILU 2024.

Dengan set up dan komposisi keanggotaan komisioner KPU seperti ini, kerja KPU akan semakin terbuka (transparent), semakin sulit untuk dipengaruhi, semakin sulit untuk disogok dengan duit, kalau harus nyogok tentu harus nyogok mayoritas anggota komisioner KPU.

Untuk kongkalikong memenangkan satu capres tertentu, atau satu partai politik tertentu juga akan sangat sulit karena banyaknya kepentingan, telingga dan mata yg melihatnya.

Tetapi, tanpa mengubah komposisi keanggotaan komisioner KPU saat ini, potensi kecurangan, rekayasa dan fraudulent election pada PEMILU 2024 sangat besar, bahkan lebih besar dari PILPRES 2014 dan 2019, karena 2 hal dibawah ini:

1). Semua anggota komisioner KPU saat ini adalah orang titipan dan hand-picked penguasa dan oligarachs politik. Penuh manipulasi, rekayasa dan conflict of interest…!!!

2). Penguasa (oligarachs ekonomi dan oligarachs politik) sudah menyiapkan kader-kadernya di daerah untuk menguasai daerah dan suara di daerah dengan berbagai dirty tricks.

Diantarannya adalah menggantikan ratusan KEPALA DAERAH lewat penunjukan (appointment) oleh MENDAGRI TITO dengan persetujuan Presiden Jokowi selama 2,5 tahun.

Mulai kapan demokrasi mengunakan system appointment (penunjukan) dan bukan lagi mengunakan system election (PEMILU)….???

Waktu 2,5 tahun bagi PLT Gubernur, PLT Wali Kota dan PLT Bupati) adalah waktu yang panjang dan lebih dari cukup untuk melakukan konsolidasi kekuasaan di daerah untuk kepentingan PEMILU 2024.

Karena itu untuk melawan rencana busuk dan dirty tricks penguasa, maka komposisi keanggotaan komisioner KPU harus segera direformasi, dirubah dan ditambah minimal 2 orang wakil dari partai politik yg lolos PEMILU 2024.

EDITOR: REYNA

Related Posts