Agus Mualif : Memudarnya Isu Politik Radikalisme

Oleh : Agus Mualif Roehadi

Tanda tanya besar atas isu politik radikalisme pantas diajukan. Setelah hiruk pikuk prolog sampai epilog pilpres selesai, isu tersebut akan dikontekskan pada apa ?,

Jika semua kekuatan sosial politik Indonesia yang ada semua berada dalam koridor Pancasila dan UUD 45, dan terbukti tidak ada kekuatan sosial politik yang mau mengngganti, lalu dikontekskan pada apa ?

Kenyataannya isu radikalisme itu menjadi besar, karena didukung oleh faksi NU politik. Namun secara politik, yang memetik keuntungan politik adalah kekuatan politik yang berada dalam ceruk politik nasionalis, meskipun harus diakui pengkategorian ceruk politik nasionalis dan Islam politik hanya merupakan penyederhanaan saja.

Jika dalam pengeritan bahasa masih ada lawan dari isu radikalisme, misal isu tentang KHILAFAH, apa betul ada bukti bahwa ada gerakan politik pendukung khilafah yang mau mengganti sistem politik dan bentuk pemerintahan mengganti pancasila dan uud 45 ? Gerakan politik itu apa ada pendukungnya di parlemen atau di dalam organ pemerintah ? Jelas tidak ada. Jadi isu khilafah hanya bumbu penyedap isu radikalisme yang tidak ada faktanya sama sekali.

Yang justru terjadi pemerintahan sejak reformasi banyak melakukan amandemen amandemen, yang justru membuktikan bahwa pemerintahan yang ada selama ini adalah pemerintahan radikal atau pseudo radikal.
Faktanya sudah bukan reformasi, malah sudah mengganti. Buktinya adalah pelemahan MPR dan dibentuknya DPD yang sangat sangat lemah. Istilah presiden mandataris terdegradasi oleh pemilihan langsung yang tidak mungkin lagi ada kekuatan konstitusional yang bisa mencopot presiden ditengah jalan. Itulah radikalisme terhadap konstitusi yang sebenarnya dan itu sah saja karena dilakukan oleh kekuatan politik hasil reformasi.

Jadi secara pragmatis, berdasar angka angka hasil pemilu legislatif, maka isu radikalisme itu sebenar hanya :

1. Isu politik yang diciptakan untuk memperbesar ceruk politik nasionalis saja, dan faktanya ceruknya membesar karena adanya pragmatisme temporal dari kekuatan Islam politik tertentu yang mendukung isu ini sebagai isu temporal untuk menambah kue kekuasaannya untuk lima tahun kedepan.

2. Untuk memecah sekaligus menyusutkan volume Islam politik.

Untuk saat ini, jika isu radikalisme ditujukan untuk hal itu, maka isu tersebut telah 100 % berhasil.

Namun demikian, meskipun berhasil, isu radikalisme juga membuat semakin meningkatnya kualitas kesadaran politik masyarakat.

Isu radikalisme tidak akan lama lagi akan tenggelam, seiring meningkatnya kesadaran politik rakyat.

Diskursus intens tentang raikalisme akan menghilang karena tidak cocok dengan fakta karena memang tidak ada gerakan radikal yang mau mengganti pancasila dan uud 45.

Isu radikalisme akan terdegradasi hanya sebagai isu anti pemerintah. Jika Gerindra berhasil bergabung dalam gerbong pemerintah, maka isu radikalisme otomatis akan semakin menghilang, dan tidak akan ada lagi lawan pemerintah.

Kekuatan oposisi semakin mengecil, karena partai Demokrat, PKS, dan PAN ceruknya tidak significant untuk membangun oposisi yang kuat.

Jelas tidak mungkin isu radikalisme ditujukan untuk menyebut adanya kelompok politik pendukung tiga partai tersebut.

Apakah isu radikalisme akan ditujukan pada FPI ? Jelas tidak mungkin, karena FPI bukan kanal dari gerakan radikalisme. Mereka hanya pendukung Prabowo dalam Pilpres. Sedang HTI sudah lenyap dengan sendirinya.

Tersisa isu Wahabi dan Salafi dan ada lawannya yaitu isu Syi’ah. Isu yang tidak significant. Ada fakta kelompok kecil pemeluk Islam yang memang masuk dalam pendukung aliran Islam itu, tapi mereka bukan kelompok terorganisasi dan tidak ada kekuatan pelindungnya sehingga mudah jadi bulan bulanan oleh para pembencinya. Kecil sekali dan tidak significant dalam politik Indonesia.

Seiring dengan memudarnya isu radikalisme, maka politik gain dari hiruk pikuk kontestasi politik dalam pilpres kemarin adalah nampak sekali adanya peningkatan kesadaran politik masyarakat yang perlu diadvokasi menjadi gerakan politik bersih, politik bermartabat, dan politik jujur.

Tidak adanya oposisi kuat, dan tidak ada tokoh kuat yang bersaing membuat isu radikalisme sudah tidak mempunyai tempat lagi.

Namun ancaman demokrasi yang nampak nyata dalam gelaran pemilu dan pilpres kemarin adalah semakin kuatnya oligarki finansial yang merampok suara rakyat dan oleh karena itu rakyat harus membayarnya dengan semakin besarnya biaya hidup sehari hari.

Mudah mudahan kesadaran politik rakyat yang semakin kuat akan mampu melawan oligarki itu dengan menjatuhkan pilihannya secara tepat.

Sebentar lagi ada regenerasi figur figur kuat dalam politik nasional. Bisa jadi kesadaran politik rakyat yang semakin meningkat menemukan momentum untuk merubah arah politik dari politik yang oligarkis dengan senjata kuatnya politik uang dalam mengkooptasi suara rakyat kemudian berubah menjadi politik bersih dan bermartabat.

Saat ini, yang dapat menjadi pintu masuk bagi gerakan politik bersih dan bermartabat adalah telah muncul adanya kekawatiran bersama bahwa korupsi akan semakin marak dengan adanya revisi UU KPK, yang secara regulasi KPK semakin dibatasi geraknya sehingga dapat diterjemahkan sebagai pelemahan KPK, dimana kekuasaan hadir dalam bentuk Dewan Pengawas KPK. Oleh karena itu gerakan anti korupsi harus semakin diperkuat, gerakan anti politik uang juga harus diperkuat.

Gerakan dakwah Islam harus diarahkan untuk membangun gerakan politik bersih dan bermartabat.

Editor : Setyanegara

Related Posts